JAKARTA — Babak baru perlindungan pekerja Indonesia dimulai setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Pengesahan regulasi tersebut membawa sejumlah perubahan penting dalam sistem ketenagakerjaan nasional, mulai dari pengaturan upah minimum, pemutusan hubungan kerja (PHK), pembatasan alih daya atau outsourcing, perlindungan pekerja perempuan, hingga penguatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
Perubahan ini menjadi perhatian penting bagi pekerja, pengusaha, dan organisasi serikat pekerja karena akan memengaruhi pelaksanaan hubungan industrial di Indonesia.
Regulasi baru tersebut juga menjadi bagian dari upaya penataan kembali hukum ketenagakerjaan setelah berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hubungan kerja dan perlindungan hak-hak pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menjelaskan bahwa pembentukan UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 sekaligus upaya memperkuat sistem perlindungan ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan.
Pengupahan: Penguatan Upah Minimum dan Perlindungan Daya Beli Pekerja
Salah satu perubahan penting dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan berkaitan dengan sistem pengupahan.
Regulasi tersebut mengatur ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral.
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan detikFinance pada Rabu (14/10/2026), formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan penggunaan nilai alpha dalam rentang 0,5 hingga 1.
Pengaturan ini menjadi perhatian karena kebijakan pengupahan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan dunia usaha, tetapi juga menyangkut perlindungan daya beli dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Bagi serikat pekerja, penguatan sistem pengupahan perlu diikuti dengan pelaksanaan struktur dan skala upah di perusahaan.
Upah minimum seharusnya menjadi jaring pengaman bagi pekerja, bukan dijadikan standar tunggal pengupahan untuk seluruh pekerja tanpa mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, tanggung jawab, dan produktivitas.
Karena itu, serikat pekerja perlu terus memperjuangkan sistem pengupahan yang adil melalui perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
PHK: Perundingan Bipartit dan Perlindungan Pesangon Diperkuat
Perubahan berikutnya menyangkut mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK).
UU Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan perhatian terhadap tata cara PHK, jenis-jenis PHK, serta hak kompensasi bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Salah satu ketentuan penting yang disoroti adalah kewajiban menempuh proses perundingan bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha sebelum penyelesaian PHK dilanjutkan melalui mekanisme yang berlaku.
Hal ini menegaskan pentingnya dialog sosial dan perundingan dalam penyelesaian persoalan hubungan industrial.
Selain itu, pengaturan kompensasi pesangon kembali mengacu pada prinsip penghitungan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menyampaikan bahwa ketentuan pengali pesangon sebesar 0,5 yang sebelumnya dapat berlaku dalam kondisi tertentu tidak lagi digunakan dalam pengaturan baru.
Perubahan tersebut menjadi perkembangan penting bagi perlindungan pekerja yang menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.
Namun, penguatan ketentuan PHK harus dibarengi dengan pengawasan terhadap praktik perusahaan.
PHK tidak boleh dipandang semata-mata sebagai keputusan bisnis yang mengabaikan dampak sosial dan ekonomi terhadap pekerja beserta keluarganya.
Dalam hubungan industrial yang berkeadilan, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan harus mengedepankan musyawarah, dialog, dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja.
Outsourcing Dibatasi, Kepastian Hubungan Kerja Menjadi Perhatian
Persoalan alih daya atau outsourcing menjadi salah satu isu penting dalam perubahan regulasi ketenagakerjaan.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disebut memperketat pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan.
Berdasarkan pemberitaan yang beredar, pekerjaan yang dapat menggunakan sistem alih daya dibatasi pada empat jenis pekerjaan, dengan tambahan pengaturan khusus untuk sektor pertambangan.
Pembatasan tersebut menjadi perkembangan penting mengingat praktik outsourcing selama ini sering menjadi sumber persoalan hubungan industrial, khususnya berkaitan dengan kepastian status pekerjaan, perlindungan upah, jaminan sosial, dan keberlanjutan hubungan kerja.
Bagi serikat pekerja, pembatasan outsourcing harus benar-benar diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan hubungan kerja yang berpotensi mengurangi perlindungan pekerja.
Pengawasan juga perlu diarahkan pada perusahaan penyedia jasa pekerja maupun perusahaan pemberi pekerjaan agar tidak terjadi pengalihan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.
Kepastian hubungan kerja merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.
Perlindungan Pekerja Perempuan Semakin Diperkuat
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memberikan perhatian terhadap perlindungan hak pekerja perempuan.
Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan adalah pengaturan cuti haid yang tidak mensyaratkan surat keterangan dokter.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap kondisi biologis pekerja perempuan tanpa membebankan persyaratan administratif yang berlebihan.
Selain itu, regulasi baru turut memperkuat perlindungan hak pekerja perempuan dalam hubungan kerja, termasuk perlindungan terkait kehamilan, persalinan, dan kondisi reproduksi.
Penguatan perlindungan ini perlu diikuti dengan kebijakan perusahaan yang menjamin lingkungan kerja aman, sehat, dan bebas diskriminasi.
Serikat pekerja memiliki peran strategis untuk memastikan hak pekerja perempuan tidak hanya tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dijalankan secara nyata di tempat kerja.
Perlindungan tersebut juga harus menjadi bagian dari perjuangan membangun hubungan industrial yang menghormati kesetaraan gender dan martabat manusia.
Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Mendapat Perhatian
Perubahan lainnya berkaitan dengan pengembangan kompetensi tenaga kerja.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan memuat pengaturan mengenai pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan serta daya saing pekerja.
Penguatan kompetensi menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi, otomatisasi industri, digitalisasi, dan perubahan kebutuhan keterampilan di dunia kerja.
Pekerja perlu mendapatkan kesempatan yang adil untuk meningkatkan kemampuan tanpa harus kehilangan kepastian dan perlindungan hubungan kerjanya.
Program pendidikan dan pelatihan juga seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengembangan karier dan kesejahteraan pekerja.
Dalam konteks tersebut, serikat pekerja dapat mengambil peran aktif untuk memperjuangkan akses pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan keterampilan melalui perundingan dengan perusahaan.
Perjuangan Buruh dan Dialog Sosial Mengawal Perubahan Regulasi
Lahirnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari proses panjang perjuangan dan penyampaian aspirasi gerakan pekerja Indonesia.
Berbagai organisasi serikat pekerja dan serikat buruh menyampaikan tuntutan melalui dialog, konsultasi publik, serta aksi penyampaian pendapat.
Salah satu kelompok yang turut mengawal proses pembahasan adalah Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI).
Koalisi tersebut melakukan komunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, DPR RI, dan organisasi pengusaha.
Dalam proses tersebut, Andi Gani Nena Wea menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam konsolidasi gerakan buruh.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai bahwa konsolidasi berbagai kelompok buruh merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena melibatkan organisasi dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam.
Menurutnya, konsolidasi menjadi sarana untuk menghimpun berbagai aspirasi pekerja ke dalam agenda perjuangan bersama.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa dialog sosial dan konsolidasi organisasi merupakan bagian penting dalam memperjuangkan perubahan kebijakan ketenagakerjaan.
Serikat Pekerja Harus Mengawal Pelaksanaan UU di Tempat Kerja
Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan perkembangan penting dalam pembaruan sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia.
Namun, pengesahan undang-undang bukanlah akhir dari perjuangan perlindungan pekerja.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh ketentuan benar-benar dilaksanakan secara konsisten, adil, dan tidak menyimpang dari tujuan perlindungan ketenagakerjaan.
Dalam konteks tersebut, keberadaan serikat pekerja menjadi semakin penting.
Serikat pekerja perlu meningkatkan pemahaman anggotanya terhadap perubahan regulasi, memperkuat kemampuan perundingan, serta mengawasi pelaksanaan norma ketenagakerjaan di perusahaan.
Penguatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) juga harus menjadi agenda strategis agar perubahan regulasi dapat diterjemahkan menjadi perlindungan konkret bagi pekerja.
Selain itu, diperlukan pengawasan terhadap peraturan pelaksana yang akan mengatur lebih lanjut berbagai ketentuan dalam undang-undang tersebut.
Jangan sampai semangat perlindungan yang terkandung dalam undang-undang justru melemah dalam pelaksanaan teknisnya.
Regulasi Baru Harus Membawa Perubahan Nyata bagi Pekerja
Pada akhirnya, keberhasilan UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari banyaknya ketentuan yang berubah atau besarnya dukungan terhadap pengesahannya.
Keberhasilannya harus diukur dari sejauh mana pekerja memperoleh kepastian hubungan kerja, penghasilan yang layak, perlindungan dari PHK sewenang-wenang, jaminan sosial, serta kesempatan meningkatkan kesejahteraan.
Bagi gerakan serikat pekerja, momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan organisasi, konsolidasi anggota, dan perjuangan melalui dialog sosial maupun perundingan kolektif.
Undang-undang yang baik harus mampu menghadirkan perlindungan nyata. Sebab, keadilan hubungan industrial tidak berhenti pada pengesahan regulasi, tetapi harus dirasakan oleh pekerja dalam kehidupan sehari-hari.
Perubahan regulasi ketenagakerjaan juga menjadi pengingat bahwa perjuangan pekerja membutuhkan organisasi yang kuat, anggota yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta solidaritas yang terus dijaga.
Perlindungan pekerja tidak cukup hanya diperjuangkan dalam rumusan undang-undang, tetapi harus diwujudkan di setiap tempat kerja.
