BOGOR – Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dari unsur pekerja, Afif Johan, S.H., M.H., menegaskan pentingnya penguatan kompetensi, profesionalisme, dan solidaritas relawan Posko Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) SP KEP SPSI dalam mengawal penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya.
Penegasan tersebut disampaikan Afif Johan saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI yang diselenggarakan di Hotel Gerbera, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 13–14 November 2026 tersebut diikuti 78 peserta dari unsur Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), Pimpinan Unit Kerja (PUK), serta pengurus dan relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI dari berbagai wilayah Indonesia.
Dalam paparannya, Afif Johan menguraikan berbagai persoalan strategis penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, mulai dari pengawasan kepatuhan pemberi kerja, pembiayaan pelayanan kesehatan, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga pentingnya peningkatan kapasitas relawan dalam memberikan pendampingan kepada peserta JKN.
Menurutnya, keberadaan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI merupakan kekuatan penting dalam memastikan hak pekerja atas pelayanan kesehatan dapat terlindungi secara optimal.
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Penguatan Representasi Pekerja
Mengawali paparannya, Afif Johan menjelaskan struktur, tugas, dan kewenangan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Ia menyampaikan bahwa Dewan Pengawas BPJS Kesehatan terdiri atas tujuh anggota yang mewakili unsur pemerintah, pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat.
Afif menyoroti pentingnya keterwakilan unsur pekerja dalam struktur pengawasan BPJS Kesehatan, termasuk posisi Ketua Dewan Pengawas yang pada periode 2026–2031 dijabat oleh perwakilan unsur pekerja.
Menurutnya, keterwakilan tersebut menjadi peluang penting untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan JKN, khususnya dalam memastikan kepentingan pekerja mendapatkan perhatian yang memadai.
Afif menjelaskan bahwa Dewan Pengawas memiliki tugas mengawasi pelaksanaan kebijakan, pengelolaan BPJS Kesehatan, serta kinerja direksi.
Selain itu, Dewan Pengawas juga memiliki kewenangan dalam penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), permintaan laporan direksi, akses terhadap data dan informasi penyelenggaraan JKN, serta pemberian saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja direksi.
Ia berharap keberadaan perwakilan pekerja dalam Dewan Pengawas dapat memperkuat komunikasi antara penyelenggara jaminan kesehatan dengan masyarakat, khususnya kelompok pekerja.
Relawan JKN Harus Memiliki Kompetensi yang Sama dari Sabang sampai Merauke
Salah satu pesan utama Afif Johan adalah pentingnya peningkatan kapasitas seluruh relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI.
Menurutnya, masyarakat telah menempatkan relawan sebagai pihak yang dianggap memahami berbagai persoalan BPJS Kesehatan, mulai dari ketentuan kepesertaan, prosedur pelayanan, hingga mekanisme penyelesaian masalah.
Karena itu, relawan dituntut memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai agar mampu memberikan informasi serta pendampingan secara tepat.
“Saya titip betul teman-teman relawan JKN ini supaya punya kompetensi yang sama dari Sabang sampai Merauke,” tegas Afif Johan.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan pemahaman terhadap regulasi dapat menimbulkan kesalahan dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Afif mengusulkan penyelenggaraan Training of Trainers (ToT) bagi relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI.
Program tersebut diharapkan mampu menciptakan keseragaman pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman hukum bagi relawan di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, setiap relawan memiliki standar kompetensi yang sama dalam memberikan edukasi maupun menangani persoalan pelayanan kesehatan.
Relawan JKN Menjadi Mata dan Telinga Pengawasan BPJS Kesehatan
Afif Johan juga menegaskan bahwa keberadaan relawan Posko JKN-KIS memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi pengawasan penyelenggaraan JKN.
Menurutnya, relawan tidak hanya bertugas membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Ia menggambarkan relawan sebagai perpanjangan tangan untuk memberikan pertolongan, sekaligus mata dan telinga dalam memantau pelaksanaan program JKN.
Melalui jaringan relawan yang tersebar di berbagai daerah, persoalan pelayanan kesehatan diharapkan dapat teridentifikasi lebih cepat dan ditindaklanjuti secara tepat.
Afif menilai bahwa keberadaan jaringan relawan tersebut merupakan kekuatan sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
Karena itu, ia meminta seluruh relawan menjaga integritas, meningkatkan kapasitas, dan membangun komunikasi yang konstruktif dengan penyelenggara jaminan sosial.
Soroti Ketidaksesuaian Pelaporan Upah Pekerja
Dalam paparannya, Afif Johan turut menyoroti persoalan ketidakpatuhan sebagian pemberi kerja dalam melaporkan upah pekerja kepada BPJS Kesehatan.
Ia mengungkapkan adanya dugaan perbedaan nilai upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi penerimaan iuran dan keberlanjutan pembiayaan program JKN.
Afif meminta relawan Posko JKN-KIS untuk ikut mengawasi kepatuhan perusahaan, terutama dalam memastikan seluruh pekerja telah didaftarkan sebagai peserta dan upah dilaporkan sesuai ketentuan.
Ia menekankan bahwa pengawasan harus dimulai dari lingkungan perusahaan tempat para pengurus dan relawan bekerja.
“Kita harus cek dulu tempat kita bekerja. Bagaimana kepatuhan pemberi kerja? Jangan sampai kita mengawasi pihak lain, tetapi perusahaan kita sendiri belum patuh,” pesannya.
Afif menjelaskan bahwa kepatuhan pemberi kerja tidak hanya berkaitan dengan pendaftaran kepesertaan, tetapi juga ketepatan pelaporan upah dan pembayaran iuran.
Ia mengingatkan bahwa sistem JKN dibangun berdasarkan prinsip gotong royong, sehingga kepatuhan seluruh pihak sangat menentukan keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat.
Prinsip Gotong Royong Menjadi Fondasi Jaminan Kesehatan Nasional
Afif Johan menegaskan bahwa JKN merupakan salah satu bentuk nyata penerapan prinsip gotong royong dalam sistem perlindungan sosial.
Menurutnya, iuran peserta yang sehat digunakan untuk membantu membiayai pelayanan kesehatan bagi peserta yang sedang sakit.
Ia mencontohkan besarnya biaya pengobatan penyakit kronis, termasuk pasien gagal ginjal yang membutuhkan tindakan hemodialisis atau cuci darah secara rutin.
Dengan menggunakan ilustrasi biaya sekitar Rp1 juta untuk satu kali tindakan dan frekuensi delapan kali dalam sebulan, kebutuhan pembiayaan seorang pasien dapat mencapai sekitar Rp8 juta setiap bulan.
Biaya tersebut menunjukkan pentingnya kontribusi bersama seluruh peserta dalam menjaga keberlanjutan program JKN.
Afif menekankan bahwa iuran jaminan kesehatan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai beban, melainkan sebagai bentuk solidaritas sosial.
Ia juga menyampaikan bahwa kontribusi peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan JKN.
Dalam materi yang dipaparkannya, kontribusi iuran segmen PPU disebut mencapai sekitar 47,46 persen.
Menurutnya, kontribusi tersebut menunjukkan besarnya peran pekerja dalam menjaga keberlangsungan sistem jaminan kesehatan nasional.
Pembiayaan JKN Menghadapi Tantangan Serius
Afif Johan turut memaparkan tantangan pembiayaan yang dihadapi penyelenggaraan JKN.
Ia menyampaikan bahwa jumlah peserta JKN per 31 Desember 2025 telah mencapai sekitar 282 juta jiwa.
Namun, jumlah peserta aktif yang disampaikan dalam paparannya berada pada kisaran 233,52 juta jiwa.
Perbedaan tersebut menunjukkan masih adanya puluhan juta peserta dengan status kepesertaan tidak aktif karena berbagai faktor.
Di antaranya perubahan kondisi ekonomi, penonaktifan kepesertaan bantuan iuran, keterbatasan pembiayaan pemerintah daerah, hingga pekerja yang mengalami PHK.
Afif juga menyoroti tingginya biaya pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit-penyakit berbiaya besar seperti penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, dan penyakit kronis lainnya.
Dalam paparannya, ia menyebut pembiayaan pelayanan kesehatan tahun 2025 mencapai sekitar Rp191,33 triliun, sementara pendapatan berada pada kisaran Rp170 triliun.
Ia juga menyampaikan bahwa kondisi pembiayaan JKN menghadapi tekanan defisit yang membutuhkan perhatian bersama.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin mempertegas pentingnya kepatuhan pembayaran iuran, ketepatan pembiayaan manfaat, dan pengawasan penyelenggaraan JKN.
Penyakit Akibat Kerja Jangan Salah Dibebankan kepada BPJS Kesehatan
Persoalan lain yang menjadi perhatian Afif Johan adalah pembiayaan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.
Ia menilai masih terdapat kasus yang seharusnya memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, tetapi justru menggunakan pembiayaan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat terjadi akibat hambatan dalam proses pengakuan maupun pengurusan klaim penyakit akibat kerja.
Afif mencontohkan perjuangan seorang pekerja dari Berau, Kalimantan Timur, yang harus menempuh perjalanan panjang untuk memperjuangkan hak atas jaminan penyakit akibat kerja.
Ia mengapresiasi keterlibatan unsur Dewan Jaminan Sosial Nasional, termasuk Hermansyah, dalam membantu penyelesaian persoalan tersebut.
Afif menegaskan bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing program jaminan sosial.
Ia meminta relawan memahami perbedaan antara penyakit umum, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja agar dapat memberikan pendampingan yang tepat.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pelaporan kecelakaan kerja secara benar dan tepat waktu.
Afif secara khusus mengkritik praktik penyembunyian kasus kecelakaan kerja demi mempertahankan citra keselamatan perusahaan.
Menurutnya, serikat pekerja tidak boleh terlibat dalam tindakan yang justru dapat merugikan hak pekerja dan membebani program jaminan sosial yang tidak semestinya.
Pekerja Terkena PHK Tetap Memiliki Hak Perlindungan JKN
Dalam pembahasan mengenai perlindungan pekerja, Afif Johan memberikan perhatian khusus terhadap ketentuan jaminan kesehatan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
Ia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, khususnya ketentuan Pasal 27 mengenai perlindungan jaminan kesehatan bagi pekerja yang mengalami PHK.
Afif menjelaskan bahwa pekerja yang mengalami PHK dapat tetap memperoleh manfaat pelayanan kesehatan paling lama enam bulan sejak PHK, sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyoroti persoalan pekerja yang mengalami PHK sepihak dan masih menjalani proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan pemahaman hukum yang baik agar hak pekerja tidak terabaikan.
Afif menekankan pentingnya membedakan kasus PHK yang telah memiliki kepastian hukum dengan persoalan berakhirnya hubungan kerja yang masih diperselisihkan.
Ia meminta relawan untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa memahami status hukum dan dokumen yang mendasari suatu perkara.
“Saya berharap Posko Relawan JKN SP KEP SPSI lebih cerdas, lebih berkualitas, dan lebih objektif melihat sebuah permasalahan, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Afif juga mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi, audiensi, dan dialog dengan BPJS Kesehatan sebelum menempuh langkah advokasi lanjutan.
Menurutnya, pendekatan yang objektif dan berbasis regulasi akan meningkatkan kualitas serta kredibilitas Posko JKN-KIS SP KEP SPSI.
Usulkan Buku Panduan Advokasi Nasional Posko JKN-KIS
Sebagai langkah konkret penguatan kelembagaan, Afif Johan mengusulkan penyusunan Buku Panduan Advokasi Posko JKN-KIS SP KEP SPSI.
Ia meminta Koordinator Nasional Posko JKN-KIS, Adam Nurbaini, bersama jajaran pengurus untuk mempertimbangkan penyusunan pedoman tersebut sebagai bagian dari program kerja organisasi.
Menurutnya, buku panduan harus disusun berdasarkan inventarisasi berbagai persoalan yang paling sering dihadapi relawan.
Di antaranya persoalan penonaktifan kepesertaan, hambatan pelayanan rumah sakit, PHK, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hingga mekanisme penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan.
Setiap persoalan perlu dilengkapi dengan dasar hukum, prosedur penanganan, serta langkah advokasi yang dapat dilakukan relawan.
Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan seluruh Posko JKN-KIS SP KEP SPSI memiliki standar penanganan kasus yang sama.
Afif juga mengusulkan agar panduan tersebut dapat disediakan dalam bentuk digital sehingga mudah diakses dan digunakan relawan di seluruh Indonesia.
Ia menilai standardisasi prosedur advokasi akan menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme organisasi.
Identitas Resmi Relawan Perlu Diperkuat
Selain peningkatan kompetensi, Afif Johan juga menyoroti pentingnya identitas resmi bagi para relawan.
Ia mengusulkan agar pengurus Posko JKN-KIS SP KEP SPSI memiliki tanda pengenal yang jelas, termasuk kartu identitas maupun seragam organisasi.
Menurutnya, identitas tersebut diperlukan untuk memudahkan proses koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan kantor BPJS Kesehatan.
Identitas resmi juga penting untuk memastikan bahwa pihak yang melakukan pendampingan benar-benar merupakan relawan yang mendapatkan mandat organisasi.
Afif mengingatkan bahwa kejelasan identitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah penyalahgunaan nama organisasi.
Karena itu, ia meminta pengurus nasional mempertimbangkan penguatan sistem administrasi dan pendataan relawan secara lebih terstruktur.
Dorong Pemanfaatan BPJS SATU!, PANDAWA, dan Mobile JKN
Afif Johan juga mengingatkan relawan agar memanfaatkan berbagai kanal resmi pelayanan BPJS Kesehatan.
Di antaranya layanan BPJS SATU! (BPJS Siap Membantu), PANDAWA, serta aplikasi Mobile JKN.
Menurutnya, berbagai fasilitas tersebut dapat membantu peserta memperoleh informasi, memeriksa status kepesertaan, dan menyampaikan persoalan pelayanan kesehatan.
Ia menyoroti kasus peserta yang mengalami hambatan pelayanan di rumah sakit, termasuk ketika pasien atau keluarga diarahkan menggunakan pembiayaan umum meskipun memiliki kepesertaan JKN.
Afif meminta relawan untuk memberikan pendampingan secara cepat dan memastikan peserta memahami hak serta prosedur pelayanan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar pasien maupun keluarga tidak terburu-buru menandatangani dokumen persetujuan pembiayaan tanpa memahami konsekuensinya.
Dalam situasi tersebut, relawan diharapkan mampu membantu menghubungkan peserta dengan petugas BPJS SATU! maupun kanal pengaduan resmi lainnya.
Afif menilai kecepatan komunikasi dan koordinasi sangat penting, terutama ketika persoalan menyangkut kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan segera.
Tiga Pilar Strategis Relawan Posko JKN-KIS
Afif Johan merumuskan tiga pilar penting yang perlu menjadi dasar penguatan peran relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI.
Pertama, pilar edukasi dan pencegahan.
Relawan diharapkan aktif memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup sehat, serta memahami hak dan kewajiban sebagai peserta JKN.
Edukasi tersebut dapat dimulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, hingga masyarakat sekitar.
Kedua, pilar monitoring dan pengawasan.
Relawan diminta mengawasi kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerja sebagai peserta JKN, melaporkan upah secara benar, serta membayar iuran sesuai ketentuan.
Pengawasan juga mencakup identifikasi berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang dihadapi anggota.
Ketiga, pilar advokasi dan pendampingan.
Relawan harus mampu memberikan bantuan kepada pekerja dan keluarganya ketika mengalami kesulitan mengakses pelayanan kesehatan.
Pendampingan tersebut harus dilakukan secara objektif, solutif, berbasis data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Afif, ketiga pilar tersebut merupakan fondasi penting untuk membangun Posko JKN-KIS yang profesional dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Perkuat Solidaritas dari PUK hingga Tingkat Nasional
Menjelang akhir paparannya, Afif Johan mengajak seluruh relawan untuk memperkuat solidaritas dan koordinasi organisasi.
Ia menegaskan bahwa pelayanan dan advokasi harus dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing tingkatan organisasi.
Di tingkat PUK, relawan menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan kepada pekerja.
Di tingkat cabang, koordinasi dilakukan untuk menangani persoalan yang membutuhkan dukungan lintas perusahaan maupun fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten dan kota.
Sementara itu, tingkat daerah berperan memperkuat koordinasi di tingkat provinsi.
Adapun tingkat nasional memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawalan kebijakan dan menyampaikan rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan.
Menurutnya, pembagian peran tersebut penting agar setiap persoalan dapat ditangani secara efektif tanpa mengabaikan mekanisme organisasi.
Afif menegaskan bahwa kekuatan Posko JKN-KIS terletak pada solidaritas dan kesediaan para relawan untuk saling membantu.
“Solidaritas relawan adalah benteng pertahanan kesehatan kaum pekerja,” ungkapnya.
Relawan JKN Adalah Pengabdian Kemanusiaan
Mengakhiri paparannya, Afif Johan menyampaikan penghargaan kepada seluruh relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu sesama.
Ia menilai pekerjaan relawan merupakan bentuk pengabdian kemanusiaan yang memiliki nilai sangat besar, meskipun sering dilakukan tanpa imbalan materi.
Menurutnya, keberhasilan membantu seorang pasien memperoleh pelayanan kesehatan merupakan kebanggaan tersendiri bagi seorang relawan.
Afif mengingatkan bahwa kecepatan dan ketepatan advokasi dapat memberikan dampak besar terhadap keselamatan pasien yang membutuhkan pertolongan.
Karena itu, ia meminta seluruh relawan untuk terus meningkatkan pengetahuan, menjaga sikap, serta memberikan pelayanan dengan empati.
“Menjadi relawan Posko JKN itu kerja sunyi yang penuh kemuliaan,” pesannya.
Afif berharap keberadaan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI dapat terus berkembang menjadi jaringan relawan yang profesional, solid, dan mampu memberikan manfaat bagi pekerja maupun masyarakat luas.
Ia juga mengajak seluruh relawan menjadikan pengabdian tersebut sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial.
Melalui RAKORNAS I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI, penguatan kompetensi relawan, penyusunan pedoman advokasi, peningkatan pengawasan kepatuhan pemberi kerja, serta penguatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan diharapkan menjadi agenda strategis organisasi ke depan.
Dengan semangat “Posko JKN, dengan Gotong Royong Semua Tertolong,” relawan SP KEP SPSI diharapkan semakin mampu menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan pelayanan jaminan kesehatan yang adil, berkualitas, dan tanpa diskriminasi.
