Jakarta, 16 September 2026 — Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI), R. Abdullah, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, riset organisasi, dan kemampuan perundingan sebagai bagian dari strategi perjuangan serikat pekerja.
Pesan tersebut disampaikan R. Abdullah saat membuka Pelatihan Penyusunan Modul Diklat dan Riset Organisasi yang berlangsung di Jakarta, 16–17 September 2026.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 peserta yang merupakan perwakilan PUK SP KEP SPSI dari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, serta Kabupaten/Kota Bekasi.
Dalam sambutannya, R. Abdullah menyampaikan bahwa pelatihan tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan para kader dengan perspektif dan referensi baru, khususnya mengenai riset dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Brother Yap yang telah datang ke Indonesia dan meluangkan waktu selama dua hari untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada peserta.
PKB Tidak Bisa Dipisahkan dari Riset
Menurut R. Abdullah, PKB tidak dapat dipisahkan dari riset.
Dalam proses penyusunan maupun perundingan PKB, serikat pekerja membutuhkan data, referensi, pembanding, serta pemahaman yang baik mengenai kondisi perusahaan.
“PKB tidak serta-merta bicara PKB. Mau tidak mau ada research dan semacam pembanding,” demikian pokok pesan yang disampaikannya dalam sambutan.
Karena itu, ia mendorong kader dan pengurus untuk tidak hanya mengandalkan referensi internal organisasi.
Selama ini, berbagai referensi banyak diperoleh dari internal, baik dari tingkat pusat, daerah maupun cabang. Kehadiran perspektif dari luar organisasi dinilai penting untuk memperluas wawasan, memperkaya literasi, serta meningkatkan kompetensi kader.
Menurutnya, semakin banyak pengetahuan dan perspektif yang dimiliki kader, semakin besar pula ruang untuk melakukan inovasi dalam perjuangan organisasi.
Pendidikan Bagian dari Penguatan Organisasi
R. Abdullah menegaskan bahwa pendidikan dan pengembangan kapasitas SDM merupakan bagian dari agenda penguatan organisasi yang tetap harus dijalankan di tengah berbagai tantangan.
Ia menyebut agenda penguatan organisasi yang meliputi penguatan SDM, penguatan advokasi, penguatan keuangan organisasi, penguatan soliditas dan solidaritas, serta penguatan sistem administrasi dan teknologi informasi.
Menurutnya, berbagai kesibukan dan agenda organisasi tidak boleh mengurangi perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia.
Justru melalui pendidikan, kader dan pengurus diharapkan memiliki kemampuan yang semakin baik dalam memahami persoalan, melakukan riset, menyusun argumentasi, serta memperjuangkan kepentingan pekerja.
Kesejahteraan Pekerja Tidak Hanya Bergantung pada Undang-Undang
Dalam sambutannya, R. Abdullah juga memberikan penekanan mengenai pentingnya PKB sebagai instrumen perjuangan kesejahteraan pekerja.
Ia menjelaskan bahwa perjuangan serikat pekerja tidak cukup hanya mengandalkan regulasi yang dibuat pemerintah.
Menurutnya, pemerintah tidak mungkin mengatur seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan pekerja secara rinci melalui undang-undang.
Karena itu, perjuangan di tingkat perusahaan melalui PKB menjadi sangat penting.
Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah maupun Pimpinan Cabang dapat melakukan perjuangan secara maksimal pada tingkat kebijakan. Namun, menurut R. Abdullah, apabila PUK tidak memperjuangkan kepentingan pekerja melalui PKB, maka perjuangan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan di tingkat perusahaan.
Hak Berserikat Harus Diikuti Kemampuan Berunding
R. Abdullah kemudian menggarisbawahi pentingnya hak berserikat dan hak berunding.
Menurutnya, keberadaan serikat pekerja bukan hanya mengenai kemampuan melakukan aksi, tetapi juga kemampuan menggunakan hak berunding secara efektif.
Ia membedakan antara hak berserikat dan hak berunding dengan aksi mogok atau demonstrasi yang merupakan bentuk perjuangan tersendiri.
Dalam praktiknya, serikat pekerja harus mampu menggunakan hak berunding sesuai dengan tingkatannya.
Di tingkat perusahaan, PUK berunding dengan manajemen perusahaan. Di tingkat cabang, perangkat organisasi dapat melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan. Sementara pada tingkat nasional, Pimpinan Pusat melakukan advokasi dan komunikasi dengan pemerintah maupun DPR.
Karena itu, kemampuan berunding menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki organisasi.
Riset untuk Memperkuat Posisi dalam Perundingan
Bagi R. Abdullah, kemampuan berunding tidak dapat dilepaskan dari penguasaan informasi dan data.
Serikat pekerja harus mengetahui kondisi perusahaan, memahami persoalan yang dihadapi, memiliki referensi pembanding, dan mampu menyusun argumentasi berdasarkan data.
Atas dasar itu, penguatan teknik riset menjadi salah satu alasan penting dilaksanakannya pelatihan ini.
Dengan kemampuan riset yang lebih baik, kader diharapkan dapat menyusun strategi perundingan PKB secara lebih terukur dan berbasis informasi.
Mengawal Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan
Selain membahas PKB, R. Abdullah juga menyampaikan bahwa PP FSP KEP SPSI sedang terlibat dalam perjuangan dan pengawalan perubahan regulasi ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan bahwa Pimpinan Pusat telah melakukan kajian dan inventarisasi berbagai persoalan untuk kemudian disandingkan dengan pembahasan yang dilakukan pemerintah dan DPR.
R. Abdullah menyebut beberapa isu yang menjadi perhatian dalam perjuangan tersebut, di antaranya outsourcing, kompensasi, jaminan sosial, cuti panjang, serta mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia berharap rancangan regulasi baru nantinya dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.
Perjuangan Nasional dan PKB Harus Berjalan Bersamaan
Dalam sambutannya, R. Abdullah juga memberikan penekanan mengenai pembagian peran antara perjuangan di tingkat nasional dan perjuangan di tingkat perusahaan.
Perjuangan Pimpinan Pusat dalam mengawal kebijakan dan regulasi merupakan perjuangan di tingkat hulu.
Sementara perjuangan PUK dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan melalui PKB merupakan perjuangan di tingkat hilir.
Keduanya harus berjalan secara bersamaan.
“Perjuangan pusat itu hulu, teman-teman tetap berjuang,” menjadi salah satu pesan R. Abdullah kepada para peserta.
Artinya, PUK tidak perlu menunggu seluruh perjuangan regulasi di tingkat nasional selesai untuk mulai memperjuangkan kepentingan pekerja melalui PKB.
Momentum Penguatan Organisasi
R. Abdullah menilai kegiatan pendidikan dan riset seperti ini harus menjadi bagian dari proses penguatan organisasi secara berkelanjutan.
Pelatihan tidak boleh berhenti pada penyampaian materi selama dua hari, tetapi harus menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan dan disebarluaskan.
Karena itu, ia meminta peserta agar setelah mengikuti pelatihan dapat membagikan pengetahuan dan materi yang diperoleh kepada rekan-rekan di masing-masing PUK maupun perangkat organisasi lainnya.
Dengan cara tersebut, peningkatan kapasitas tidak hanya dirasakan oleh peserta pelatihan, tetapi dapat menyebar ke seluruh jaringan organisasi.
Membangun Serikat Pekerja Berbasis Pengetahuan
Menutup sambutannya, R. Abdullah mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan secara serius dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperluas pengetahuan serta perspektif.
Ia berharap riset, pendidikan, dan pengembangan kompetensi menjadi bagian integral dari penguatan organisasi SP KEP FSP SPSI.
Pelatihan kemudian secara resmi dibuka oleh R. Abdullah dengan harapan kegiatan tersebut mampu memperkuat kapasitas kader dalam melakukan riset dan mengembangkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendukung perjuangan organisasi, khususnya dalam perundingan PKB.
Bagi PP FSP KEP SPSI, penguatan organisasi bukan hanya tentang memperbesar jumlah anggota, tetapi juga membangun kader yang memiliki pengetahuan, kemampuan riset, penguasaan data, serta keterampilan berunding.
Dengan kapasitas tersebut, perjuangan serikat pekerja di tingkat perusahaan maupun nasional dapat dilakukan secara lebih terarah, berbasis data, dan berkelanjutan.
