JAKARTA, 16 September 2026 — Rencana aksi buruh pada 17 September 2026 mengalami penundaan. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) memilih membuka ruang dialog dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI untuk membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.
Keputusan tersebut diambil setelah KBPBI mendapat undangan dari Panja Komisi IX DPR RI untuk melakukan dialog pada Rabu, 16 September 2026. Sebelumnya, aksi pada 17 September direncanakan sebagai bentuk dorongan agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan segera dituntaskan.
Sekretaris Jenderal KSPSI AGN, Hermanto Achmad, menjelaskan bahwa dialog dengan DPR menjadi alasan utama penundaan aksi.
“Semula sikap KSPSI bersama KBPBI dan teman-teman konfederasi yang lain adalah direncanakan tanggal 17 September 2026 melakukan aksi untuk mendukung supaya RUU Ketenagakerjaan atau RUU Perlindungan Ketenagakerjaan disegerakan,” kata Hermanto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, ruang dialog tersebut akan dimanfaatkan untuk menyampaikan secara langsung aspirasi dan sejumlah catatan buruh terhadap substansi RUU yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.
Soroti PHK dan Pengupahan
Wakil Presiden KSPSI AGN, R. Abdullah, menyampaikan terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian buruh. Dua di antaranya adalah mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sistem pengupahan.
Dalam isu PHK, Abdullah menyoroti ketentuan dalam draf RUU yang menurutnya mengatur pemberitahuan PHK terlebih dahulu sebelum proses perundingan.
Bagi kalangan buruh, mekanisme tersebut perlu dikaji kembali. Mereka mengusulkan agar perundingan antara perusahaan dengan pekerja dan/atau serikat pekerja dilakukan sejak adanya rencana PHK, sebelum keputusan PHK ditetapkan.
Selain PHK, persoalan pengupahan juga menjadi perhatian. Abdullah mendorong agar keberadaan dan peran Dewan Pengupahan diperkuat dalam mekanisme penetapan maupun peninjauan upah.
“Yang harus diperkuat adalah Dewan Pengupahannya,” ujar Abdullah.
Buruh Tunggu Respons DPR hingga 22 September
Penundaan aksi 17 September bukan berarti agenda perjuangan buruh berhenti. KSPSI menyatakan akan memberikan waktu kepada DPR untuk merespons aspirasi yang disampaikan dalam proses dialog.
KSPSI memberikan batas waktu hingga 22 September 2026 untuk memperoleh jawaban konkret terhadap sejumlah persoalan substantif dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
Apabila sampai batas waktu tersebut belum terdapat perkembangan yang sesuai dengan aspirasi yang disampaikan, KSPSI menyatakan akan melanjutkan agenda aksi pada 24 September 2026. Aksi tersebut direncanakan berlangsung di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Dalam rencana tersebut, KSPSI juga menyebut akan menyampaikan petisi kepada pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto.
Pembahasan RUU Masih Berjalan
Sementara itu, pemerintah memastikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan masih berjalan sesuai jadwal. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menyatakan proses penyusunan RUU tersebut masih on schedule dan ditargetkan dapat diselesaikan pada Oktober 2026.
Materi yang dibahas mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain PKWT, outsourcing, pengupahan, pesangon, jaminan sosial ketenagakerjaan hingga perlindungan pekerja platform digital.
Sebelumnya, koalisi buruh juga telah menyerahkan draf usulan RUU Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR RI pada Agustus 2026. Usulan tersebut mencakup berbagai persoalan, termasuk PKWT, outsourcing, pekerja rumah tangga, pekerja digital, serta tenaga kerja asing.
Dengan ditundanya aksi 17 September, perhatian kini tertuju pada dialog antara KBPBI dan Panja Komisi IX DPR RI. Hasil dialog tersebut akan menjadi salah satu penentu langkah selanjutnya yang akan ditempuh serikat pekerja dalam mengawal pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
