Tangerang Selatan, 5 Oktober 2026 — Dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi perhatian utama dalam Seminar Nasional bertajuk “Menyongsong Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan: Antara Tantangan dan Harapan” yang digelar pada Senin, 5 Oktober 2026, di Soll Marina Hotel, Kota Tangerang Selatan.
Seminar tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, serikat pekerja, serta pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk membahas arah regulasi ketenagakerjaan yang diharapkan mampu memberikan pelindungan lebih kuat bagi pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah memahami adanya berbagai harapan sekaligus tantangan dalam proses penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Perlindungan terhadap pekerja harus diperkuat. Namun pada saat yang sama, regulasi juga harus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.”
Menurut perwakilan Kemnaker, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dialog sosial untuk mempertemukan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“Di sinilah pentingnya dialog sosial sebagai ruang untuk mempertemukan berbagai kepentingan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.”
Ia menegaskan, proses penyusunan regulasi ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat. Aspirasi pekerja dan seluruh pemangku kepentingan harus memperoleh ruang dalam proses pembahasan.
“Partisipasi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk hadir atau menyampaikan pendapat, tetapi juga harus memberikan ruang yang nyata bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, memahami substansi yang sedang dibahas, menyampaikan pandangan dan usulan, serta memastikan masukan tersebut benar-benar dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.”
RUU Harus Menjawab Persoalan Ketenagakerjaan
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan memiliki cakupan yang luas karena menyentuh berbagai aspek kehidupan pekerja. Dalam sambutannya, perwakilan Kemnaker menyebut sejumlah isu penting yang perlu dilihat secara komprehensif, mulai dari hubungan kerja, pengupahan, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, pemenuhan hak pekerja, pengawasan ketenagakerjaan hingga perkembangan bentuk pekerjaan baru akibat perkembangan teknologi.
Karena itu, pemerintah berharap proses pembahasan tidak hanya menghasilkan regulasi yang bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab perubahan dunia kerja dan tantangan ketenagakerjaan di masa depan.
“Kita menginginkan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjadi regulasi yang lebih baik, komprehensif, efektif, serta mampu menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa yang akan datang.”
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menekankan bahwa tidak seluruh usulan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan dapat langsung diakomodasi. Sebagian usulan membutuhkan pendalaman dan sebagian lainnya perlu dipertemukan dengan kepentingan yang berbeda.
Namun demikian, pemerintah menilai seluruh aspirasi tetap harus disampaikan secara terbuka, berbasis data dan dokumentasi, serta dipertimbangkan melalui proses pembahasan yang transparan dan konstruktif.
Serikat Pekerja Dorong Regulasi yang Memberikan Kepastian dan Pelindungan
Seminar nasional ini berlangsung di tengah proses pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang masih berjalan. Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan bahwa pembahasan RUU tersebut belum mencapai tahap final. Hingga akhir September 2026, jumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dilaporkan telah berkembang dari sekitar 1.850 menjadi lebih dari 2.100 seiring pembahasan pemerintah bersama DPR.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa proses menuju lahirnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan pembahasan yang serius, terbuka, dan melibatkan seluruh unsur hubungan industrial.
Bagi serikat pekerja, proses tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan agar regulasi baru benar-benar menjawab persoalan nyata yang dihadapi pekerja.
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, tetapi juga mampu memperkuat pelindungan terhadap pekerja, menjamin hak-hak normatif, menciptakan hubungan industrial yang adil, serta memberikan kepastian terhadap masa depan dunia kerja Indonesia.
Perwakilan Kemnaker pun memastikan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi dan dialog dengan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembahasan RUU ini.”
Dari Tantangan Menuju Harapan
Seminar nasional ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertukaran pandangan, tetapi menghasilkan gagasan dan masukan konkret bagi proses legislasi.
Perwakilan Kemnaker menegaskan pentingnya menjadikan forum-forum dialog sebagai bagian dari proses membangun regulasi yang lebih baik.
“Semoga forum ini tidak berhenti sebagai ruang pertukaran pandangan, tetapi dapat menghasilkan kontribusi nyata dan gagasan-gagasan konstruktif yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang lebih baik, lebih adil, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak.”
Seminar “Menyongsong Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan: Antara Tantangan dan Harapan” akhirnya menjadi salah satu ruang penting untuk mempertemukan berbagai perspektif mengenai masa depan hukum ketenagakerjaan Indonesia.
Di tengah proses legislasi yang masih berlangsung, satu hal menjadi pesan penting dari forum tersebut: UU Pelindungan Ketenagakerjaan harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum bagi dunia usaha dan pelindungan yang kuat bagi pekerja.
Dengan demikian, regulasi baru yang nantinya lahir bukan sekadar mengganti atau menyempurnakan aturan yang ada, tetapi benar-benar menjadi fondasi baru bagi terciptanya hubungan industrial yang adil, produktif, berkeadilan, dan berpihak pada masa depan pekerja serta dunia usaha Indonesia.
