BOGOR – Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Hermansyah, S.H., AK3, menegaskan bahwa perjuangan serikat pekerja dalam bidang jaminan sosial tidak boleh berhenti pada pendampingan kasus individual, tetapi harus berkembang menjadi gerakan advokasi kebijakan untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial nasional.
Hal tersebut disampaikan Hermansyah saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI, yang diselenggarakan di Hotel Gerbera, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 13–14 November 2026 tersebut diikuti 78 peserta dari unsur Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), Pimpinan Unit Kerja (PUK), serta pengurus dan relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI dari berbagai wilayah Indonesia.
Dalam paparannya, Hermansyah mengajak seluruh peserta untuk melihat persoalan jaminan sosial secara lebih luas, mulai dari kelemahan regulasi, keterbatasan manfaat, rendahnya cakupan kepesertaan, hingga belum optimalnya perlindungan bagi pekerja informal dan kelompok rentan.
Menurutnya, pengalaman relawan dalam menangani berbagai persoalan di lapangan merupakan modal penting untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja dan masyarakat.
Advokasi Jaminan Sosial Harus Naik Kelas
Mengawali paparannya, Hermansyah menyampaikan apresiasi kepada para relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI yang selama ini aktif membantu pekerja dan masyarakat dalam memperoleh hak jaminan sosial.
Namun, ia mengingatkan bahwa perjuangan tersebut perlu dikembangkan ke tingkat yang lebih strategis.
“Kita bukan sekadar advokasi yang case by case. Harapannya, kita juga bisa mengadvokasi kebijakan,” tegas Hermansyah.
Menurutnya, penanganan kasus individual sangat penting karena memberikan pertolongan langsung kepada masyarakat. Akan tetapi, persoalan yang terus berulang menunjukkan adanya kemungkinan kelemahan dalam sistem maupun regulasi.
Karena itu, ia mendorong relawan agar mampu mengidentifikasi persoalan yang bersifat struktural dan menjadikannya sebagai bahan rekomendasi perbaikan kebijakan.
Hermansyah juga mengusulkan penguatan koordinasi eksternal dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga aparat penegak hukum.
Ia menilai kerja sama lintas lembaga sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi persoalan ketidakpatuhan pemberi kerja dan hambatan pelayanan jaminan sosial.
Menurutnya, RAKORNAS harus menghasilkan gagasan dan rekomendasi konkret yang manfaatnya tidak hanya dirasakan anggota serikat pekerja, tetapi juga masyarakat luas.
Kisah Dua Pekerja Lumpuh Permanen Ungkap Kelemahan Perlindungan Sosial
Salah satu bagian penting dalam paparan Hermansyah adalah pengalamannya melakukan kunjungan lapangan bersama DJSN kepada dua pekerja yang mengalami kondisi kelumpuhan permanen.
Kasus pertama dialami seorang petani bernama Umar di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.
Hermansyah menjelaskan bahwa Umar mengalami kecelakaan ketika terjatuh dari pohon hingga mengalami kelumpuhan permanen.
Akibat kecelakaan tersebut, Umar tidak lagi mampu menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri maupun bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Sebelumnya, Umar merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja mengelola lahan pertanian. Namun, setelah mengalami kecelakaan, tanggung jawab mencari nafkah harus diambil alih oleh istrinya.
Kondisi tersebut menimbulkan persoalan baru karena sang istri harus bekerja sekaligus merawat suaminya yang membutuhkan pendampingan setiap hari.
Kasus kedua dialami seorang pekerja bernama Tri, yang mengalami kelumpuhan permanen akibat kecelakaan lalu lintas.
Meskipun keduanya menghadapi kondisi fisik yang hampir sama, situasi sosial dan ekonomi keluarga mereka berbeda.
Hermansyah menjelaskan bahwa pengalaman kedua pekerja tersebut memperlihatkan keterbatasan sistem jaminan sosial dalam memberikan perlindungan jangka panjang bagi peserta yang mengalami disabilitas permanen.
Menurutnya, perlindungan tidak cukup hanya diberikan melalui santunan uang, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan perawatan, keberlangsungan pendapatan, serta kondisi keluarga yang terdampak.
Usulkan Jaminan Perawatan Jangka Panjang atau Long-Term Care
Berangkat dari pengalaman tersebut, Hermansyah menyoroti pentingnya pengembangan manfaat Long-Term Care (LTC) atau perawatan jangka panjang dalam sistem jaminan sosial Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah negara telah mengembangkan program perawatan jangka panjang bagi masyarakat lanjut usia maupun penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Program tersebut dapat mencakup pendampingan di rumah, bantuan perawatan, serta dukungan terhadap kebutuhan dasar peserta.
Menurut Hermansyah, kebutuhan serupa juga dihadapi pekerja Indonesia yang mengalami kelumpuhan permanen akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.
Ia mencontohkan kebutuhan alat bantu, tempat tidur khusus, kursi roda, hingga pendampingan untuk mandi dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Hermansyah menilai berbagai kebutuhan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam desain manfaat jaminan sosial yang berlaku.
Karena itu, ia mendorong agar pengembangan manfaat perawatan jangka panjang mulai menjadi agenda pembahasan dalam reformasi sistem jaminan sosial nasional.
Menurutnya, jaminan sosial seharusnya tidak hanya memberikan bantuan ketika risiko terjadi, tetapi juga menjamin keberlangsungan kehidupan peserta setelah mengalami risiko tersebut.
Santunan Cacat Total Tetap Perlu Dikaji agar Menjamin Pendapatan Berkelanjutan
Hermansyah juga mengkritisi desain manfaat santunan bagi pekerja yang mengalami cacat total tetap.
Menurutnya, pembayaran santunan sekaligus memiliki keterbatasan apabila peserta kehilangan kemampuan bekerja secara permanen.
Ia mencontohkan bahwa dana santunan yang diterima pekerja dapat habis untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam waktu tertentu, sementara peserta masih membutuhkan penghasilan selama bertahun-tahun.
Karena itu, Hermansyah mengusulkan agar sistem pemberian manfaat dikaji untuk memungkinkan pembayaran secara berkala atau berbentuk anuitas.
Ia mengaitkan gagasan tersebut dengan prinsip perlindungan pendapatan dalam standar jaminan sosial internasional, termasuk Konvensi ILO Nomor 102.
Menurutnya, tujuan utama jaminan sosial adalah menjaga martabat manusia ketika menghadapi risiko sosial dan ekonomi.
Pekerja yang mengalami disabilitas permanen seharusnya tetap memiliki kepastian penghasilan sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan keluarga.
Hermansyah menegaskan bahwa perubahan desain manfaat perlu dipertimbangkan secara serius dalam evaluasi kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pekerja Informal Masih Menghadapi Kesenjangan Perlindungan
Dalam paparannya, Hermansyah menyoroti rendahnya cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal.
Menurutnya, petani, nelayan, pedagang kecil, dan kelompok pekerja informal lainnya menghadapi risiko pekerjaan yang tidak kalah besar dibandingkan pekerja formal.
Namun, akses terhadap program jaminan sosial masih terbatas.
Ia mencontohkan bahwa pekerja informal seperti petani belum memperoleh akses terhadap seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk program Jaminan Pensiun sebagaimana pekerja formal.
Hermansyah menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengembangan regulasi.
Selain itu, ia menyoroti lemahnya pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja informal.
Di lingkungan perusahaan, pengawasan dan pembinaan K3 dapat dilakukan melalui mekanisme hubungan industrial. Sementara itu, pekerja informal sering kali tidak memiliki lembaga pendamping yang memberikan edukasi maupun pengawasan terhadap risiko pekerjaan.
Karena itu, Hermansyah mendorong agar relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI turut memperluas perhatian kepada kelompok pekerja informal.
Menurutnya, serikat pekerja memiliki pengalaman dan kapasitas advokasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang selama ini belum mendapatkan perlindungan memadai.
Soroti Ketidaktepatan Data Penerima Bantuan Sosial
Hermansyah juga mengungkap persoalan ketidaktepatan pendataan penerima bantuan sosial yang ditemukan dalam kunjungan lapangan.
Ia mencontohkan kasus Umar, petani yang mengalami kelumpuhan permanen.
Menurutnya, sebelum mengalami kecelakaan, Umar sempat tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Namun, setelah kondisi ekonominya semakin sulit, statusnya justru berubah sehingga tidak lagi memperoleh bantuan.
Hermansyah menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi sistem pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial.
Ia menjelaskan bahwa setelah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, persoalan yang dialami Umar dapat ditindaklanjuti.
Namun, menurutnya, penyelesaian satu kasus tidak cukup apabila persoalan serupa masih berpotensi terjadi kepada masyarakat lainnya.
Karena itu, ia mendorong agar relawan tidak hanya membantu menyelesaikan kasus penonaktifan bantuan sosial, tetapi juga mengidentifikasi penyebab sistemik yang melatarbelakanginya.
Jaminan Sosial Merupakan Amanat Konstitusi
Hermansyah mengingatkan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ia merujuk pada Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan sistem jaminan sosial.
Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Hermansyah menjelaskan bahwa prinsip tersebut kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Ia menegaskan bahwa jaminan sosial tidak boleh dipahami hanya sebagai program perlindungan bagi pekerja formal.
Jaminan sosial merupakan hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk pekerja informal, kelompok rentan, dan keluarga pekerja.
Menurutnya, perlindungan sosial seharusnya berlangsung secara berkesinambungan sepanjang kehidupan seseorang.
Ketika seseorang berpindah pekerjaan, mengalami PHK, memasuki usia lanjut, atau menghadapi risiko sosial lainnya, perlindungan tersebut semestinya tidak terputus.
DJSN Soroti Rendahnya Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Dalam pemaparannya, Hermansyah juga menyampaikan gambaran cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data pemantauan DJSN semester pertama 2026.
Ia menyebut bahwa jumlah pekerja yang telah memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan masih jauh dari keseluruhan angkatan kerja yang bekerja.
Dalam materi yang disampaikannya, jumlah peserta disebut berada pada kisaran 47 juta pekerja atau sekitar 34,5 persen dari jumlah pekerja.
Artinya, masih terdapat sebagian besar pekerja Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara memadai.
Hermansyah menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif kepesertaan dengan pelaksanaannya di lapangan.
Menurutnya, regulasi yang mewajibkan perlindungan jaminan sosial tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa pengawasan dan penegakan kepatuhan yang efektif.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya jumlah pekerja informal yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Karena itu, perluasan kepesertaan harus menjadi salah satu agenda penting dalam pembenahan sistem jaminan sosial nasional.
Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kecelakaan Kerja Belum Merata
Hermansyah turut membahas persoalan pemerataan fasilitas pelayanan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja.
Ia menyampaikan bahwa jumlah Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai ribuan fasilitas.
Namun, menurut data yang dipaparkannya, masih terdapat sejumlah kabupaten dan kota yang belum memiliki fasilitas PLKK yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat kecepatan penanganan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, terutama di wilayah terpencil.
Hermansyah mengingatkan bahwa keterbatasan fasilitas dapat menimbulkan persoalan pembiayaan ketika peserta membutuhkan pertolongan medis segera.
Karena itu, ia mendorong pemerataan fasilitas pelayanan kecelakaan kerja serta penguatan koordinasi antarpenyelenggara jaminan sosial.
Evaluasi Program JKP dan Akses Kembali ke Dunia Kerja
Dalam sesi dialog, Hermansyah menjelaskan perkembangan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Ia menyinggung perubahan ketentuan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang meningkatkan manfaat uang tunai JKP menjadi 60 persen dari upah yang diperhitungkan sesuai batas dan ketentuan yang berlaku, selama paling lama enam bulan.
Namun, ia menilai bahwa keberhasilan program JKP tidak boleh hanya diukur dari penyaluran uang tunai.
Menurutnya, program tersebut juga harus mampu membantu pekerja yang terkena PHK kembali memperoleh pekerjaan.
Karena itu, layanan informasi pasar kerja dan pelatihan keterampilan harus diperkuat agar sesuai dengan kebutuhan industri serta kondisi pasar kerja di masing-masing daerah.
Hermansyah juga menyoroti kendala administrasi yang dihadapi peserta dalam mengakses manfaat JKP, termasuk kewajiban pelaporan aktivitas pencarian kerja secara berkala.
Ia mengingatkan bahwa digitalisasi pelayanan perlu mempertimbangkan kemampuan dan kondisi peserta agar tidak menimbulkan hambatan baru.
Dorong Evaluasi Regulasi JHT, Pensiun, dan Perlindungan Keluarga Pekerja
Hermansyah juga memaparkan sejumlah perkembangan regulasi yang berkaitan dengan sistem jaminan sosial.
Di antaranya pengaturan program Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, perlindungan pekerja rumah tangga, serta perubahan ketentuan mengenai kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Ia menilai perubahan regulasi harus terus dikawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi pekerja.
Salah satu perhatian yang disampaikannya adalah pentingnya memperluas perlindungan kepada keluarga pekerja.
Hermansyah mencontohkan persoalan pekerja perkebunan kelapa sawit yang dalam praktiknya terkadang dibantu oleh anggota keluarga saat bekerja.
Ketika anggota keluarga mengalami kecelakaan dalam aktivitas tersebut, dapat muncul persoalan mengenai status hubungan kerja dan program jaminan sosial yang bertanggung jawab memberikan perlindungan.
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan perlunya kejelasan regulasi dan pengawasan agar keluarga pekerja tidak kehilangan hak atas perlindungan sosial.
Ia juga mendorong peningkatan pemahaman relawan terhadap perubahan ketentuan kecelakaan kerja, termasuk persoalan pelaporan dan pembuktian kejadian.
Perkuat Koordinasi BPJS, Pemerintah, dan Organisasi Serikat Pekerja
Hermansyah menilai bahwa pembenahan jaminan sosial membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Ia mendorong penguatan koordinasi antara BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, DJSN, pemerintah daerah, instansi ketenagakerjaan, serta organisasi serikat pekerja.
Menurutnya, kerja sama tersebut penting untuk memastikan persoalan yang ditemukan di lapangan dapat ditangani sekaligus menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi pelayanan bagi pekerja yang mengalami disabilitas permanen.
Hermansyah mengusulkan agar terdapat mekanisme koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan instansi sosial sehingga peserta yang mengalami disabilitas berat dapat segera memperoleh akses terhadap dukungan sosial lainnya.
Selain itu, ia menilai keluarga pekerja yang terdampak kecelakaan kerja juga membutuhkan dukungan pemberdayaan ekonomi.
Menurutnya, pelatihan keterampilan dan bantuan peningkatan penghasilan bagi anggota keluarga dapat membantu menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga ketika pencari nafkah utama kehilangan kemampuan bekerja.
RAKORNAS Harus Menghasilkan Rekomendasi Perubahan Kebijakan
Mengakhiri paparannya, Hermansyah kembali mengingatkan bahwa keberadaan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI memiliki peran strategis dalam mengawal penyelenggaraan jaminan sosial.
Ia berharap forum RAKORNAS I tidak hanya menghasilkan penguatan koordinasi internal, tetapi juga rekomendasi perbaikan kebijakan yang dapat disampaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Menurutnya, pengalaman relawan dalam menangani persoalan pelayanan kesehatan, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kepesertaan jaminan sosial merupakan sumber informasi yang sangat berharga.
Pengalaman tersebut perlu dihimpun, dianalisis, dan dirumuskan menjadi usulan kebijakan yang lebih sistematis.
Hermansyah menegaskan bahwa perjuangan jaminan sosial merupakan bagian dari upaya menjaga martabat manusia dan memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kehidupan.
Melalui RAKORNAS I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI, ia berharap lahir penguatan gerakan advokasi yang tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan individual, tetapi juga berkontribusi dalam memperbaiki sistem perlindungan sosial nasional.
Dengan semangat gotong royong dan solidaritas, Posko JKN-KIS SP KEP SPSI diharapkan semakin berperan sebagai kekuatan masyarakat dalam memperjuangkan jaminan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.
