JAWA BARAT | Jumat, 13 November 2026
BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menerbitkan keputusan baru mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.675-Kesra/2026 yang ditetapkan pada 11 November 2026.
Keputusan tersebut sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026.
Penerbitan keputusan baru ini merupakan tindak lanjut atas sejumlah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang berkaitan dengan penetapan upah minimum sektoral di Jawa Barat.
Dalam bagian pertimbangannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebutkan empat putusan pengadilan yang menjadi dasar perbaikan kebijakan, yakni Putusan Nomor 174/B/2026/PT.TUN JKT, Nomor 196/B/2026/PT.TUN JKT, Nomor 205/B/2026/PT.TUN JKT, dan Nomor 211/B/2026/PT.TUN JKT.
Langkah tersebut menjadi perkembangan penting dalam dinamika pengupahan di Jawa Barat, khususnya bagi pekerja dan serikat pekerja yang selama ini menaruh perhatian terhadap kepastian penerapan upah minimum sektoral.
Perlindungan Pekerja dan Keberlangsungan Industri
Dalam keputusan tersebut, gubernur menegaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral bertujuan memastikan perlindungan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha sesuai karakteristik sektor industri di Jawa Barat.
Kebijakan ini mengacu pada Pasal 35F Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Selain itu, keputusan gubernur juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai salah satu dasar hukum.
Penetapan UMSK tersebut turut memperhatikan rekomendasi bupati dan wali kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Menjadi Perhatian
Dalam lampiran keputusan gubernur, Kota Bekasi memiliki beberapa kelompok besaran upah minimum sektoral sesuai klasifikasi bidang usaha.
Untuk Kota Bekasi, besaran UMSK yang tercantum antara lain Rp6.052.861,25, Rp6.037.878,92, dan Rp6.022.896,59.
Sektor yang masuk dalam pengaturan tersebut meliputi industri makanan, kimia, plastik, karet, logam, elektronik, otomotif, serta berbagai sektor manufaktur dan perdagangan lainnya.
Sementara itu, Kabupaten Bekasi juga memiliki sejumlah kelompok upah minimum sektoral, antara lain Rp5.981.990,00, Rp5.967.622,00, dan Rp5.953.253,00.
Perbedaan besaran tersebut menunjukkan bahwa penerapan UMSK dilakukan berdasarkan jenis sektor dan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan gubernur.
Bagi pekerja dan pengurus serikat pekerja di tingkat perusahaan, kesesuaian KBLI menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan penerapan besaran upah sektoral sesuai ketentuan.
Karawang, Depok, dan Daerah Industri Lainnya
Kabupaten Karawang juga menjadi salah satu wilayah dengan besaran UMSK yang relatif tinggi. Dalam keputusan terbaru, tercantum besaran Rp5.910.370,63 dan Rp5.898.611,49 untuk berbagai sektor industri.
Sektor-sektor tersebut mencakup industri otomotif, komponen kendaraan bermotor, kimia, logam, permesinan, elektronik, serta kegiatan industri lainnya sesuai klasifikasi yang ditetapkan.
Di Kota Depok, UMSK ditetapkan sebesar Rp5.620.945,00 untuk sektor-sektor yang tercantum dalam lampiran keputusan.
Sementara itu, Kota Bandung menetapkan UMSK sebesar Rp4.760.047,74, sedangkan Kota Cimahi sebesar Rp4.140.362,00.
Pengaturan upah minimum sektoral ini juga mencakup wilayah lain, seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Cirebon, Bandung Barat, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Cianjur, Garut, Kota Bogor, dan Kota Tasikmalaya.
Secara keseluruhan, lampiran keputusan gubernur memuat pengaturan UMSK pada 19 kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan besaran berbeda berdasarkan sektor usaha masing-masing.
Perusahaan yang Belum Mampu Membayar Dapat Melakukan Perundingan Bipartit
Salah satu ketentuan penting dalam keputusan gubernur tersebut terdapat pada diktum keempat.
Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa perusahaan yang belum mampu membayar upah minimum sektoral dapat melakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan bersangkutan.
Hasil perundingan tersebut harus dituangkan secara tertulis, ditandatangani para pihak, dan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
Ketentuan ini menjadi perhatian penting bagi serikat pekerja karena membuka ruang perundingan di tingkat perusahaan apabila pengusaha menyatakan belum mampu melaksanakan pembayaran UMSK.
Meski demikian, keputusan tersebut juga menegaskan bahwa pemberlakuan dan penerapan upah minimum sektoral harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, mekanisme perundingan bipartit perlu dipahami secara cermat agar pelaksanaannya tetap memperhatikan hak-hak pekerja dan ketentuan hukum pengupahan yang berlaku.
Serikat Pekerja Perlu Mengawal Implementasi UMSK
Terbitnya keputusan gubernur yang baru menjadi momentum penting bagi gerakan serikat pekerja di Jawa Barat untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengupahan di tingkat perusahaan.
Bagi SP KEP SPSI, khususnya jajaran Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), dan Pimpinan Unit Kerja (PUK), kebijakan tersebut dapat menjadi bahan kajian dan konsolidasi dalam memperjuangkan kepastian hak pengupahan anggota.
Pengurus serikat pekerja perlu mencermati sektor usaha yang tercantum dalam lampiran keputusan, memeriksa kesesuaian KBLI perusahaan, serta memastikan pelaksanaan pengupahan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan instansi ketenagakerjaan menjadi penting untuk memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan keputusan gubernur, termasuk apabila muncul perbedaan penafsiran atau persoalan dalam penerapannya.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.675-Kesra/2026 dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 11 November 2026. Adapun pelaksanaan dan penerapannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Dengan diterbitkannya keputusan baru ini, diharapkan tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan upah minimum sektoral sekaligus terjaganya keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan industri di Jawa Barat.
Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.675-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026, ditetapkan 11 November 2026.
