BOGOR – Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) secara resmi menutup rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI yang berlangsung pada 13–14 November 2026 di Hotel Gerbera, Bogor, Jawa Barat.
Penutupan kegiatan dilakukan oleh Sulistiyono, S.H., yang mewakili Ketua Umum PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah, pada Sabtu (14/11/2026).
Dalam sambutannya, Sulistiyono menyampaikan apresiasi kepada panitia, Koordinator Nasional (Kornas), serta seluruh peserta dari unsur Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), Pimpinan Unit Kerja (PUK), Koordinator Daerah (Korda), Koordinator Cabang (Korcap), dan relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI.
Ia menjelaskan bahwa R. Abdullah, yang sebelumnya membuka kegiatan secara resmi, berhalangan hadir dalam penutupan karena menjalankan agenda organisasi di Jakarta.
Sulistiyono menegaskan bahwa keberhasilan RAKORNAS tidak hanya diukur dari terselenggaranya kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana seluruh keputusan dan rekomendasi dapat dilaksanakan secara nyata di setiap tingkatan organisasi.
Posko JKN-KIS Merupakan Sayap Organisasi SP KEP SPSI
Dalam arahannya, Sulistiyono menekankan pentingnya memahami kedudukan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI sebagai bagian dari struktur kelembagaan organisasi.
Menurutnya, Posko JKN-KIS merupakan sayap organisasi yang memiliki kedudukan sebagaimana lembaga dan komite lainnya di lingkungan SP KEP SPSI.
Karena itu, setiap aktivitas Posko JKN-KIS harus memiliki hubungan kelembagaan yang jelas dengan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
Di tingkat nasional, tanggung jawab kelembagaan berada pada Pimpinan Pusat. Di tingkat daerah berada pada Pimpinan Daerah, sedangkan di tingkat cabang menjadi tanggung jawab Pimpinan Cabang. Sementara itu, relawan di tingkat perusahaan harus berada dalam koordinasi PUK.
Sulistiyono mengingatkan bahwa hubungan tersebut penting untuk memastikan kegiatan Posko JKN-KIS berjalan sesuai kebijakan organisasi serta memperoleh dukungan administratif, moral, dan finansial.
Ia menegaskan bahwa para relawan tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri tanpa dukungan organisasi.
Pembiayaan dan Perlindungan Relawan Menjadi Tanggung Jawab Organisasi
Salah satu penekanan penting dalam sambutan Sulistiyono adalah mengenai pembiayaan operasional dan perlindungan relawan.
Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab pembiayaan kegiatan Posko JKN-KIS pada prinsipnya melekat pada organisasi, bukan dibebankan sepenuhnya kepada individu relawan.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penerbitan Surat Keputusan (SK) melalui struktur organisasi yang berwenang.
Menurutnya, relawan kerap menjalankan tugas pendampingan di luar jam kerja, termasuk ketika harus membantu pasien mengakses pelayanan kesehatan pada malam hari.
Kondisi tersebut memiliki risiko tersendiri, terutama ketika relawan harus melakukan perjalanan menuju atau dari fasilitas pelayanan kesehatan.
Karena itu, Sulistiyono menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para relawan.
Ia menjelaskan adanya skema kontribusi organisasi sebesar Rp50.000 per orang per bulan yang dibahas dalam ketentuan operasional Posko JKN-KIS.
Sebagian kontribusi tersebut diarahkan untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan, sementara sisanya dikelola untuk mendukung kebutuhan kegiatan sesuai mekanisme organisasi.
Sulistiyono menilai perlindungan tersebut penting agar relawan yang membantu masyarakat juga memperoleh jaminan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan tugasnya.
Penerbitan SK dan Identitas Relawan Harus Segera Dituntaskan
Sulistiyono juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan administrasi kelembagaan, khususnya pembentukan Korda, Korcap, dan pengukuhan relawan di tingkat PUK.
Ia meminta seluruh peserta yang mengikuti RAKORNAS untuk segera menindaklanjuti proses pembentukan struktur Posko JKN-KIS di wilayah masing-masing.
Menurutnya, Pimpinan Pusat siap mendukung kebutuhan surat organisasi yang diperlukan untuk mempercepat pembentukan kelembagaan tersebut.
Dalam sambutannya, Sulistiyono menyampaikan komitmen untuk mengupayakan penerbitan surat dari Pimpinan Pusat paling lambat satu minggu setelah kegiatan, khususnya bagi wilayah yang telah mengikuti RAKORNAS.
Namun, ia mengingatkan bahwa penerbitan surat harus diikuti tindakan nyata dari PD, PC, dan PUK.
Selain itu, ia mendukung percepatan pembaruan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau identitas relawan Posko JKN-KIS.
Peserta diminta melengkapi data administrasi secara akurat agar proses penerbitan identitas tidak mengalami hambatan akibat kesalahan penulisan maupun ketidaklengkapan dokumen.
Tegaskan Integritas dan Larangan Penyalahgunaan Kegiatan Pendampingan
Dalam arahannya, Sulistiyono menyoroti pentingnya menjaga integritas dan nama baik Posko JKN-KIS SP KEP SPSI.
Ia mengingatkan seluruh pengurus dan relawan agar tidak menjadikan kegiatan pendampingan pasien sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi.
Menurutnya, pelayanan dan advokasi jaminan sosial harus dilandasi semangat solidaritas, kemanusiaan, serta tanggung jawab organisasi.
Sulistiyono menyinggung adanya potensi penyimpangan dalam hubungan antara relawan dan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk praktik pemberian imbalan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Posko JKN-KIS menjaga transparansi dan menghindari praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa relawan dari luar keanggotaan SP KEP SPSI yang dilibatkan dalam kegiatan pendampingan tetap harus mematuhi aturan, prosedur operasional, dan kode etik organisasi.
Menurutnya, RAKORNAS I harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola Posko JKN-KIS yang lebih tertib, profesional, dan bertanggung jawab.
Penertiban Komunikasi dan Penguatan Monitoring Berjenjang
Sulistiyono selanjutnya meminta penataan kembali mekanisme komunikasi dan koordinasi Posko JKN-KIS di seluruh tingkatan.
Ia menilai keberadaan grup komunikasi harus dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan, pertukaran informasi, dan penyelesaian persoalan yang dihadapi relawan.
Dalam arahannya, ia mendukung pembentukan mekanisme komunikasi berjenjang yang melibatkan Kornas, Korda, Korcap, serta penanggung jawab organisasi di tingkat pusat, daerah, dan cabang.
Menurutnya, sistem tersebut akan memudahkan pemantauan kegiatan sekaligus mempercepat koordinasi apabila terjadi persoalan pelayanan jaminan sosial di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya penertiban grup komunikasi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan organisasi.
Sulistiyono berharap koordinasi yang lebih baik dapat memperkuat pengawasan dan memastikan setiap kegiatan Posko JKN-KIS berjalan sesuai prosedur organisasi.
Hasil RAKORNAS Tidak Boleh Berhenti di Ruang Pertemuan
Salah satu pesan utama Sulistiyono dalam penutupan adalah pentingnya komitmen melaksanakan hasil RAKORNAS.
Ia mengingatkan bahwa berbagai kegiatan organisasi sering kali menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi, tetapi tidak seluruhnya ditindaklanjuti secara konsisten.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta menunjukkan tanggung jawab setelah kembali ke daerah dan perusahaan masing-masing.
Sulistiyono menegaskan bahwa relawan Posko JKN-KIS harus mampu menjadi contoh dalam kedisiplinan, kepatuhan terhadap keputusan organisasi, serta komitmen menjalankan program kerja.
Ia berharap semangat yang terbangun selama dua hari pelaksanaan RAKORNAS dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan Posko JKN-KIS sangat bergantung pada konsistensi para pengurus dan relawan dalam memberikan pelayanan kepada pekerja dan masyarakat.
Usulkan Rapat Koordinasi Rutin Secara Daring
Untuk memastikan keberlanjutan program, Sulistiyono mengusulkan pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala melalui pertemuan daring.
Ia meminta Kornas mempertimbangkan penyelenggaraan rapat evaluasi, baik setiap beberapa minggu maupun satu kali dalam sebulan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi sarana untuk menyampaikan perkembangan pembentukan Posko JKN-KIS di daerah, pembaruan data relawan, serta persoalan pelayanan yang ditemukan di lapangan.
Selain itu, forum koordinasi dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman antardaerah dalam menangani kasus jaminan sosial.
Sulistiyono menilai pengalaman relawan yang telah lebih dahulu aktif dapat menjadi bahan pembelajaran bagi wilayah yang baru membentuk Posko JKN-KIS.
Dengan demikian, penguatan kapasitas relawan tidak hanya dilakukan melalui pelatihan formal, tetapi juga melalui pertukaran pengalaman dan penyelesaian masalah secara bersama-sama.
Minta Seluruh Relawan Memahami PO dan Kode Etik
Sulistiyono turut mengingatkan pentingnya mempelajari Peraturan Organisasi (PO) dan kode etik Posko JKN-KIS SP KEP SPSI.
Menurutnya, kedua perangkat tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan tugas, membangun hubungan antarrelawan, serta menjaga hubungan dengan masyarakat dan lembaga eksternal.
Ia meminta seluruh pengurus dan relawan memahami ketentuan yang telah ditetapkan serta memberikan masukan apabila terdapat bagian yang perlu disempurnakan.
Sulistiyono juga mendorong agar Posko JKN-KIS SP KEP SPSI mampu membangun hubungan yang baik dengan berbagai lembaga jaminan sosial.
Ia menyinggung pentingnya memanfaatkan jaringan organisasi, termasuk keberadaan Hermansyah di Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) serta Afif Johan di Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, untuk mendukung penguatan program dan advokasi Posko JKN-KIS.
Menurutnya, hubungan kelembagaan yang baik akan membantu organisasi memperluas akses informasi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan efektivitas pendampingan kepada pekerja.
RAKORNAS I Menjadi Bekal Menuju MUNAS IX SP KEP SPSI
Menjelang akhir sambutannya, Sulistiyono mengaitkan pelaksanaan RAKORNAS I dengan agenda organisasi yang lebih besar, yakni persiapan Musyawarah Nasional (MUNAS) IX SP KEP SPSI.
Ia menyampaikan bahwa MUNAS IX direncanakan berlangsung sekitar Mei 2027.
Karena itu, berbagai rekomendasi dan masukan yang dihasilkan melalui RAKORNAS I diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan dalam penguatan kebijakan dan kelembagaan organisasi ke depan.
Sulistiyono menilai Posko JKN-KIS memiliki peran penting dalam memperkuat pelayanan organisasi kepada anggota, khususnya dalam memperjuangkan akses dan perlindungan jaminan sosial.
Ia berharap seluruh peserta RAKORNAS dapat menjadi penggerak pembentukan dan penguatan Posko JKN-KIS di wilayah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Sulistiyono juga menyampaikan salam dari Ketua Umum PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah, kepada seluruh peserta.
Ia mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan, termasuk perwakilan dari wilayah Sumatera, Halmahera, Papua, serta berbagai daerah lainnya.
Dengan mengajak peserta mengucapkan hamdalah bersama, Sulistiyono menutup rangkaian RAKORNAS I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI.
Penutupan tersebut sekaligus menandai dimulainya tanggung jawab bersama untuk menerjemahkan hasil RAKORNAS menjadi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas relawan, dan pelayanan jaminan sosial yang lebih profesional, berintegritas, serta berkelanjutan.
