BOGOR – Sudarwoto, Wakil Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Barat, memberikan pemaparan mengenai berbagai program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI yang berlangsung di Hotel Gerbera, Bogor, Jawa Barat, 13–14 November 2026.
Kegiatan yang diikuti 78 peserta dari unsur Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), Pimpinan Unit Kerja (PUK), serta relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI dari berbagai wilayah Indonesia tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial.
Dalam paparannya, Sudarwoto menjelaskan lima program utama BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Pensiun (JP).
Selain membahas manfaat masing-masing program, narasumber juga memberikan penjelasan mengenai perkembangan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026, mekanisme pengkinian data pekerja, serta sejumlah persoalan yang kerap dihadapi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Lima Program BPJS Ketenagakerjaan sebagai Perlindungan Pekerja
Dalam penjelasannya, narasumber menegaskan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dalam menghadapi berbagai risiko sosial dan ekonomi selama bekerja maupun setelah tidak lagi bekerja.
Program pertama adalah Jaminan Hari Tua (JHT), yang memberikan manfaat berupa akumulasi iuran peserta beserta hasil pengembangannya.
Narasumber menyampaikan bahwa dana JHT dikelola dan dikembangkan untuk memberikan manfaat optimal bagi peserta. Dalam paparannya, ia menyebut tingkat pengembangan JHT saat itu berada pada kisaran 6,2 persen, lebih tinggi dibandingkan ilustrasi tingkat bunga deposito perbankan yang disampaikannya.
Ia juga menjelaskan bahwa saldo JHT yang belum dicairkan tetap memperoleh hasil pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan ketika menjawab pertanyaan peserta mengenai kemungkinan mempertahankan saldo JHT setelah berhenti bekerja.
Menurutnya, peserta tidak harus langsung mencairkan seluruh saldo apabila belum membutuhkan dana tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Program kedua adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yang memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.
Narasumber menjelaskan bahwa program JKK memberikan manfaat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, santunan selama peserta tidak mampu bekerja, santunan akibat kecacatan, serta manfaat lain sesuai ketentuan.
Ia juga menyinggung fasilitas perawatan di rumah atau home care bagi peserta yang memenuhi persyaratan serta manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta dalam kondisi tertentu.
Menurutnya, perlindungan tersebut penting agar pekerja dan keluarganya tidak harus menanggung sendiri beban ekonomi ketika terjadi kecelakaan kerja.
Program ketiga adalah Jaminan Kematian (JKM).
Narasumber menjelaskan bahwa program ini memberikan manfaat santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
Dalam paparannya, ia menyebut nilai manfaat santunan JKM sebesar Rp42 juta sesuai ketentuan program yang dijelaskan.
Sementara itu, apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, manfaat yang diberikan mengikuti ketentuan program JKK, termasuk santunan yang perhitungannya berkaitan dengan upah yang dilaporkan.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Perlindungan Setelah PHK
Program keempat yang mendapat perhatian peserta adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Narasumber menjelaskan bahwa program JKP dirancang untuk membantu pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja agar tetap memiliki dukungan ekonomi selama masa transisi mencari pekerjaan baru.
Program tersebut mencakup manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja.
Dalam paparannya, ia menjelaskan manfaat uang tunai JKP dapat diberikan selama paling lama enam bulan sesuai persyaratan dan batasan yang berlaku.
Selain itu, peserta dapat mengakses informasi lowongan pekerjaan melalui sistem SIAPkerja dan memanfaatkan fasilitas pelatihan yang disediakan melalui program pemerintah.
Menurutnya, perlindungan tersebut penting karena pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak hanya menghadapi persoalan berkurangnya pendapatan, tetapi juga membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan kembali memasuki dunia kerja.
Ia berharap pengurus serikat pekerja dapat membantu menyampaikan informasi mengenai program JKP kepada anggota yang menghadapi risiko PHK.
Jaminan Pensiun dan Kepastian Penghasilan pada Hari Tua
Program kelima adalah Jaminan Pensiun (JP), yang memberikan perlindungan penghasilan kepada peserta ketika memasuki usia pensiun sesuai persyaratan kepesertaan.
Dalam sesi diskusi, narasumber menjelaskan perbedaan mendasar antara JHT dan JP.
Menurutnya, JHT menggunakan pendekatan iuran pasti, yakni manfaat yang berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya.
Sementara itu, JP menggunakan pendekatan manfaat pasti, yaitu manfaat yang dihitung berdasarkan formula dan ketentuan program.
Narasumber menjelaskan bahwa manfaat pensiun berkala pada umumnya berkaitan dengan pemenuhan masa iur paling sedikit 15 tahun.
Ia juga menyampaikan bahwa terdapat ketentuan khusus mengenai manfaat bagi ahli waris apabila peserta meninggal dunia, meskipun masa kepesertaannya belum mencapai 15 tahun.
Penjelasan tersebut menjadi perhatian peserta karena menyangkut keberlanjutan penghasilan keluarga ketika pekerja memasuki masa pensiun atau meninggal dunia.
Dalam diskusi, peserta juga mempertanyakan perkembangan ketentuan usia pensiun serta dampak perubahan regulasi terhadap pencairan manfaat JP.
Menanggapi hal tersebut, narasumber menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bertindak sebagai penyelenggara program, sedangkan penetapan kebijakan dan regulasi merupakan kewenangan pemerintah.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah persoalan terkait pengaturan usia pensiun masih membutuhkan kejelasan lebih lanjut melalui ketentuan pemerintah.
BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Bantuan Subsidi Upah 2026
Selain membahas lima program jaminan sosial, narasumber secara khusus menyampaikan informasi mengenai Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026.
Dalam paparannya, ia menyebut pemerintah menargetkan penyaluran BSU kepada sekitar 13,3 juta pekerja formal dengan besaran bantuan Rp900 ribu yang disalurkan sekaligus.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah kriteria yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut mencakup status sebagai warga negara Indonesia, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan pada periode yang ditentukan, ketentuan penghasilan, serta persyaratan terkait penerimaan bantuan sosial lainnya.
Narasumber menekankan pentingnya pengkinian data peserta, terutama nomor rekening bank, agar proses pendataan calon penerima dapat berjalan dengan baik.
Ia meminta pekerja berkoordinasi dengan bagian sumber daya manusia atau HRD perusahaan maupun melakukan pembaruan data secara mandiri melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan berperan sebagai penyedia data kepesertaan, sedangkan proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan merupakan kewenangan kementerian terkait.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan informasi mengenai perpanjangan waktu pengkinian data hingga 17 November 2026.
Karena itu, peserta RAKORNAS diminta meneruskan informasi tersebut kepada anggota di perusahaan masing-masing agar pekerja yang memenuhi persyaratan tidak kehilangan kesempatan akibat data yang belum diperbarui.
Serikat Pekerja Diminta Aktif Mengawal Hak Jaminan Sosial
Narasumber mengapresiasi keberadaan pengurus dan relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI sebagai bagian dari jaringan organisasi yang dapat membantu menyampaikan informasi jaminan sosial kepada pekerja.
Menurutnya, pemahaman mengenai program BPJS Ketenagakerjaan perlu terus ditingkatkan agar pekerja mengetahui hak, manfaat, dan prosedur yang harus ditempuh ketika menghadapi risiko sosial.
Ia juga membuka ruang komunikasi dengan peserta untuk menyampaikan berbagai persoalan maupun aspirasi yang ditemukan di lapangan.
Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam evaluasi dan penyempurnaan pelayanan maupun kebijakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan mengenai pengembangan saldo JHT, manfaat JP, usia pensiun, dan kepastian penerapan regulasi.
Diskusi berlangsung interaktif dan menunjukkan besarnya perhatian pengurus serikat pekerja terhadap keberlanjutan perlindungan sosial bagi anggota.
Perlindungan Pekerja Informal di Jawa Barat Turut Disosialisasikan
Menjelang akhir sesi, narasumber turut menyampaikan informasi mengenai rencana perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan sektor informal di Jawa Barat.
Dalam penjelasannya, disebutkan rencana program pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada sekitar 5,4 juta pekerja rentan informal dengan pembiayaan melalui APBD Jawa Barat.
Kelompok pekerja yang disinggung antara lain pekerja informal seperti pengemudi ojek, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal lainnya.
Narasumber mengajak peserta yang berasal dari Jawa Barat untuk membantu menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga maupun masyarakat sekitar yang berpotensi memenuhi persyaratan.
Menurutnya, perluasan perlindungan kepada pekerja informal menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan jaminan sosial yang lebih inklusif.
RAKORNAS Jadi Momentum Penguatan Literasi Jaminan Sosial
Paparan BPJS Ketenagakerjaan dalam RAKORNAS I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI memberikan gambaran mengenai pentingnya sinergi antara penyelenggara jaminan sosial dan organisasi serikat pekerja.
Melalui pemahaman terhadap lima program BPJS Ketenagakerjaan, pengurus dan relawan diharapkan semakin mampu memberikan edukasi serta membantu anggota dalam mengakses manfaat perlindungan yang menjadi haknya.
Penguatan literasi jaminan sosial juga dinilai penting untuk mencegah hilangnya hak pekerja akibat keterbatasan informasi, ketidaktahuan prosedur, maupun persoalan administrasi kepesertaan.
RAKORNAS I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI menjadi salah satu forum konsolidasi untuk memperkuat peran lembaga sayap organisasi sebagai kepanjangan tangan serikat pekerja dalam membela, menyejahterakan, dan melindungi anggota beserta keluarganya.
Melalui sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan pelayanan dan advokasi jaminan sosial semakin mudah diakses oleh pekerja, baik selama menjalani hubungan kerja maupun ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, PHK, kematian, dan masa pensiun.
