BOGOR – Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) melalui Posko Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI di Hotel Gerbera, Bogor, Jawa Barat, pada 13–14 November 2026.
Kegiatan nasional tersebut diikuti sebanyak 78 peserta yang berasal dari unsur Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), Pimpinan Unit Kerja (PUK), serta pengurus dan relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI dari berbagai wilayah di Indonesia.
Mengusung tema “Penguatan Lembaga Sayap Organisasi Posko JKN SP KEP SPSI sebagai Kepanjangan Tangan SP KEP SPSI untuk Membela, Menyejahterakan, dan Melindungi Anggota beserta Keluarganya dalam Bidang Pelayanan Jaminan Sosial,” kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas relawan dalam mengawal hak-hak pekerja dan keluarganya terhadap pelayanan jaminan sosial.
RAKORNAS I secara resmi dibuka oleh Ketua Umum PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya keberadaan Posko JKN-KIS sebagai salah satu instrumen perjuangan organisasi dalam memastikan hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat terpenuhi secara adil dan tanpa diskriminasi.
Ketua Panitia: Perjuangan Serikat Pekerja Tidak Berhenti pada Persoalan Upah
Ketua Panitia RAKORNAS I, Jusuf Senjaya, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk memperkuat fungsi pelayanan dan advokasi jaminan sosial bagi seluruh anggota SP KEP SPSI beserta keluarganya.
Menurutnya, perjuangan serikat pekerja tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan pengupahan, hubungan industrial, maupun perlindungan hak normatif di perusahaan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas kesehatan dan jaminan sosial.
Ia menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak fundamental yang berkaitan langsung dengan keselamatan, kehidupan, dan masa depan pekerja beserta keluarganya.
Selama ini, Posko JKN-KIS SP KEP SPSI telah berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada anggota yang menghadapi berbagai persoalan pelayanan kesehatan, mulai dari kendala administrasi kepesertaan, hambatan memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan, hingga persoalan yang membutuhkan advokasi lebih lanjut.
Melalui penyelenggaraan RAKORNAS I, panitia berharap terbangun konsolidasi yang semakin solid, standardisasi mekanisme kerja relawan, serta penguatan sinergi antara Posko JKN-KIS dengan struktur organisasi SP KEP SPSI di seluruh tingkatan.
Jusuf juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan, termasuk jajaran PP FSP KEP SPSI, para narasumber, lembaga jaminan sosial, serta mitra pelayanan kesehatan.
Dukungan tersebut antara lain diberikan oleh RS Ananda Babelan Bekasi melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi peserta.
Ia berharap rangkaian diskusi dan perumusan program selama dua hari dapat menghasilkan keputusan strategis yang memberikan manfaat nyata bagi anggota organisasi.
Adam Nurbaini: Posko JKN-KIS Harus Menjadi Pengawal Aspirasi Pekerja di Daerah
Sementara itu, Adam Nurbaini selaku Ketua Koordinator Nasional Posko JKN-KIS SP KEP SPSI menegaskan bahwa penyelenggaraan RAKORNAS I merupakan langkah penting untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan gerakan relawan dalam memberikan pelayanan kepada pekerja.
Adam menyampaikan bahwa keberadaan Posko JKN-KIS memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal aspirasi pekerja, khususnya ketika menghadapi hambatan dalam mengakses pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.
Menurutnya, keberadaan relawan di berbagai daerah merupakan kekuatan organisasi yang harus terus diperkuat melalui komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang berkesinambungan.
Ia juga mengingatkan bahwa penguatan Posko JKN-KIS merupakan bagian dari amanat organisasi yang harus dijalankan secara serius oleh seluruh jajaran kepengurusan.
Melalui RAKORNAS ini, Adam berharap para koordinator dan relawan dari berbagai daerah dapat saling bertukar pengalaman, mengidentifikasi persoalan pelayanan kesehatan, serta membangun langkah bersama dalam memperjuangkan hak-hak peserta JKN.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus PD, PC, PUK, dan relawan yang telah berkontribusi dalam memberikan pendampingan kepada anggota maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan.
R. Abdullah: Jaminan Sosial Bukan Hadiah, Melainkan Hasil Perjuangan Gerakan Buruh
Dalam sambutan sekaligus arahannya, Ketua Umum PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah, memberikan penekanan khusus mengenai sejarah panjang perjuangan gerakan serikat pekerja dalam mendorong lahirnya sistem jaminan sosial nasional di Indonesia.
R. Abdullah mengingatkan bahwa hadirnya sistem jaminan sosial yang saat ini dinikmati masyarakat merupakan hasil perjuangan panjang berbagai elemen gerakan buruh dan masyarakat sipil.
Ia mengulas keterlibatan aktivis serikat pekerja dalam perjuangan mendorong pemerintah menjalankan amanat konstitusi mengenai jaminan sosial, termasuk melalui langkah hukum dan gerakan advokasi yang dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, perjuangan tersebut merupakan bagian dari kontribusi nyata gerakan serikat pekerja dalam memperjuangkan perlindungan sosial yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia menyinggung perjuangan melalui gugatan warga negara atau citizen lawsuit yang menjadi salah satu bagian dari gerakan untuk mendesak pemerintah melaksanakan sistem jaminan sosial nasional.
R. Abdullah menegaskan bahwa lahirnya sistem jaminan sosial tidak dapat dilepaskan dari perjuangan kolektif yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, serta komitmen para aktivis.
Karena itu, keberadaan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI harus dipandang sebagai kelanjutan dari perjuangan tersebut, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak yang telah diperjuangkan benar-benar dapat dinikmati masyarakat.
Apresiasi Relawan: Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Pada kesempatan tersebut, R. Abdullah secara khusus menyampaikan penghargaan kepada para relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI yang selama ini bekerja secara sukarela dalam membantu pekerja dan masyarakat menghadapi persoalan pelayanan kesehatan.
Ia mengungkapkan bahwa banyak relawan harus mengorbankan waktu bersama keluarga, bahkan mendatangi rumah sakit pada malam hingga dini hari untuk membantu peserta JKN yang mengalami kesulitan memperoleh pelayanan.
Menurutnya, pengabdian tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian sosial yang menjadi nilai dasar perjuangan serikat pekerja.
“Saudara-saudara sekalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa,” tegas R. Abdullah di hadapan peserta RAKORNAS.
Ia menilai bahwa para relawan telah menunjukkan makna perjuangan yang sesungguhnya, yakni hadir ketika anggota maupun masyarakat membutuhkan pertolongan.
R. Abdullah juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kemampuan ekonomi seseorang.
Ia berharap seluruh relawan terus menjaga semangat pengabdian, memperkuat komunikasi dengan fasilitas kesehatan, dan mengedepankan penyelesaian persoalan secara efektif.
RAKORNAS Didorong Menghasilkan Rekomendasi Perbaikan Jaminan Sosial
Lebih lanjut, R. Abdullah meminta agar RAKORNAS I tidak hanya menjadi forum silaturahmi dan konsolidasi organisasi, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi konkret bagi perbaikan sistem jaminan sosial nasional.
Menurutnya, terdapat dua agenda penting yang harus menjadi perhatian seluruh peserta.
Pertama, merumuskan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi serta kebijakan jaminan sosial.
Rekomendasi tersebut diharapkan lahir dari pengalaman nyata para relawan dalam menghadapi berbagai persoalan pelayanan kesehatan di daerah.
R. Abdullah menekankan pentingnya menyampaikan masukan kepada pemerintah, Dewan Pengawas BPJS, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), serta pemangku kepentingan terkait agar kelemahan dalam penyelenggaraan jaminan sosial dapat terus diperbaiki.
Kedua, memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap implementasi jaminan sosial di lapangan.
Ia meminta seluruh relawan untuk terus menyerap aspirasi anggota, mendokumentasikan persoalan pelayanan kesehatan, serta membangun komunikasi yang baik dengan fasilitas kesehatan dan penyelenggara jaminan sosial.
Selain itu, R. Abdullah juga mendorong penguatan kerja sama antara Posko JKN-KIS SP KEP SPSI dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan DJSN, terutama dalam bidang koordinasi, komunikasi, pendidikan, serta peningkatan kapasitas relawan.
Menurutnya, penguatan kerja sama tersebut sangat diperlukan agar para relawan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan dukungan kelembagaan yang memadai dalam menjalankan tugas pendampingan.
Penguatan Organisasi dan Penyempurnaan Pedoman Kerja Posko
Selain membahas pelayanan jaminan sosial, R. Abdullah turut menyoroti pentingnya penguatan tata kelola Posko JKN-KIS sebagai lembaga sayap organisasi.
Ia meminta agar forum RAKORNAS dapat menjadi ruang untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pedoman organisasi yang selama ini menjadi acuan kerja relawan.
Penyempurnaan tersebut diperlukan agar mekanisme koordinasi, pembagian tanggung jawab, dan sistem pelayanan dapat berjalan semakin efektif dari tingkat nasional hingga daerah dan cabang.
Dengan tata kelola yang semakin baik, Posko JKN-KIS diharapkan mampu menjadi lembaga pelayanan dan advokasi yang profesional, responsif, serta memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan anggota secara cepat dan tepat.
R. Abdullah juga mengingatkan bahwa penguatan lembaga sayap organisasi harus sejalan dengan visi besar SP KEP SPSI dalam membangun organisasi serikat pekerja yang modern, profesional, dan berkelas dunia.
Hadirkan Pemangku Kepentingan Jaminan Sosial
RAKORNAS I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
Di antaranya Afif Johan, S.T., S.H., M.H., anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, serta Hermansyah, S.H., AK3, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), yang tercantum sebagai narasumber dalam agenda kegiatan.
Keterlibatan unsur BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat komunikasi serta membuka ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi peserta JKN di lapangan.
Forum tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi relawan Posko JKN-KIS untuk menyampaikan aspirasi, pengalaman pendampingan, dan usulan perbaikan pelayanan kepada para pemangku kebijakan.
Perkuat Solidaritas, Wujudkan Pelayanan Jaminan Sosial yang Berkeadilan
Penyelenggaraan RAKORNAS I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam memperluas makna perjuangan serikat pekerja.
Tidak hanya memperjuangkan kesejahteraan melalui hubungan industrial dan pengupahan, tetapi juga memastikan setiap anggota beserta keluarganya memperoleh perlindungan jaminan sosial yang layak.
Melalui konsolidasi nasional ini, diharapkan terbangun jaringan relawan yang semakin kuat, terkoordinasi, dan memiliki kesamaan visi dalam memberikan pelayanan serta pendampingan kepada pekerja.
RAKORNAS juga diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis, penyempurnaan tata kelola organisasi, dan penguatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan jaminan sosial.
Mengakhiri sambutannya, R. Abdullah menyampaikan harapan agar seluruh rangkaian kegiatan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ketua Umum PP FSP KEP SPSI R. Abdullah secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI.
Semangat pengabdian para relawan pun menjadi pesan utama dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, sebagaimana semboyan yang terus digaungkan:
“POSKO JKN, DENGAN GOTONG ROYONG SEMUA TERTOLONG.”
“SOLIDARITAS KUAT, SPSI TO BE THE WINNER!”
“BERSATU, BERJUANG, SEJAHTERA!”
