Bogor, 24 Juli 2026 – Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) menegaskan pentingnya penguatan sistem administrasi, laporan keuangan, dan teknologi informasi (TI) sebagai fondasi organisasi modern dalam menghadapi dinamika hubungan industrial dan perubahan dunia kerja. Penegasan tersebut disampaikan oleh Chandra Mahlan saat memaparkan materi berjudul “Kebijakan SP KEP SPSI dalam Penguatan Administrasi, Laporan Keuangan & Teknologi Informasi” pada Pelatihan Manajemen dan Administrasi Organisasi di Hotel Gerbera, Bogor.
Dalam paparannya, Chandra Mahlan menjelaskan bahwa perubahan dunia industri akibat globalisasi, revolusi industri, dan meningkatnya persaingan usaha telah mengubah pola hubungan kerja. Perusahaan dituntut semakin efisien, produktif, dan kompetitif sehingga serikat pekerja juga harus mampu beradaptasi melalui peningkatan kapasitas organisasi serta tata kelola yang profesional.
Menurutnya, pengurus serikat pekerja tidak lagi cukup hanya memiliki kemampuan berorasi atau melakukan advokasi. Pengurus harus mampu mengelola administrasi organisasi, menyusun laporan yang akuntabel, memanfaatkan teknologi informasi, serta menyajikan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan perjuangan organisasi. Seluruh aktivitas organisasi, mulai dari administrasi keanggotaan, surat-menyurat, laporan kegiatan, hingga laporan keuangan, harus terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Chandra menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Enam Agenda Penguatan Organisasi FSP KEP SPSI, yaitu penguatan sumber daya manusia, advokasi, keuangan organisasi, soliditas dan solidaritas, sistem administrasi dan teknologi informasi, serta propaganda positif. Keenam agenda tersebut saling berkaitan dalam membangun organisasi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam bidang administrasi, PP FSP KEP SPSI mendorong seluruh struktur organisasi mulai dari PUK, PC, PD hingga PP menerapkan standar administrasi yang seragam. Standarisasi tersebut mencakup pengelolaan surat-menyurat, formulir keanggotaan, laporan kegiatan, arsip organisasi, hingga pembangunan database keanggotaan yang terintegrasi sebagai sumber informasi organisasi. Dengan sistem berbasis data, organisasi dapat memetakan perkembangan anggota, kondisi Perjanjian Kerja Bersama (PKB), koperasi, hingga berbagai program sosial yang dijalankan di setiap wilayah.
Di bidang keuangan, Chandra menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Pengelolaan iuran anggota harus dilakukan secara tertib disertai pelaporan yang terbuka agar mampu mendukung pembiayaan pendidikan, advokasi, pengembangan organisasi, dan pelayanan kepada anggota.
Selain pemaparan materi, sesi diskusi juga dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan berbagai persoalan hubungan industrial yang mereka hadapi di perusahaan, mulai dari persaingan antarserikat pekerja, kesulitan memperoleh data keanggotaan, penerapan sanksi disiplin yang dinilai tidak sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB), hingga perlunya penguatan peran organisasi dalam melakukan pendampingan dan advokasi. Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Chandra Mahlan menekankan pentingnya setiap kasus didokumentasikan secara tertib, dilaporkan berdasarkan data dan fakta, serta diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan ketentuan PKB yang berlaku.
Melalui pelatihan ini, PP FSP KEP SPSI berharap seluruh peserta mampu menerapkan sistem administrasi yang lebih baik, membangun pengelolaan keuangan yang transparan, serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen penguatan organisasi. Dengan tata kelola yang profesional dan berbasis data, FSP KEP SPSI optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota sekaligus memperkuat posisi serikat pekerja dalam memperjuangkan hak, kepentingan, dan kesejahteraan pekerja di tengah perubahan dunia industri.
