Jakarta, 6 Oktober 2026 — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang, Selasa (6/10/2026).
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang terdiri atas 23 bab dan 313 pasal tersebut merupakan usul inisiatif DPR RI sekaligus bentuk tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2024 terkait gugatan sejumlah serikat pekerja terhadap ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.
Pascaputusan MK tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) pada 1 September 2026 dengan menunjuk sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU bersama DPR.
Pembahasan kemudian dimulai pada 14 September 2026 dan diselesaikan pada 4 Oktober 2026, sebelum akhirnya dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
DPR: MEMBANGUN SISTEM KETENAGAKERJAAN NASIONAL
Sebelum pengesahan, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Menurutnya, penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan perlindungan lebih kuat kepada pekerja.
Perlindungan tersebut mencakup hak-hak normatif pekerja, jaminan sosial, status hubungan kerja, hingga perlindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
RUU ini juga disebut memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja serta memperkuat perlindungan bagi kelompok pekerja rentan, pekerja perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, regulasi tersebut diarahkan untuk mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja, serta mewujudkan sistem kebijakan pengupahan yang adil dan layak.
Putih Sari juga menekankan pentingnya penguatan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta kemampuan sistem ketenagakerjaan untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja modern dan transformasi digital.
“RUU ini juga memperkuat pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan, serta menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pekerja, iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Putih Sari.
Setelah laporan Panja disampaikan, Ketua Rapat Paripurna DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR yang hadir.
“Apakah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota DPR.
Pengesahan kemudian ditandai dengan ketukan palu.
PEMERINTAH: MEMPERKUAT PILAR PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak hanya menyatukan dan menyelaraskan berbagai norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah peraturan.
Menurutnya, undang-undang baru tersebut secara fundamental memperkuat pilar perlindungan ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan.
Pemerintah merinci sejumlah substansi utama yang diatur dalam undang-undang tersebut.
1. Memperkuat Perlindungan Hak Pekerja
UU ini mempertegas jaminan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi pekerja dalam seluruh aspek ketenagakerjaan.
Prinsip nondiskriminasi diperkuat, termasuk dalam proses rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, dan hubungan kerja.
Dengan demikian, setiap pekerja diharapkan memperoleh perlakuan yang adil, bermartabat, dan setara di tempat kerja.
2. Memperkuat Perlindungan bagi Pencari Kerja
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memperkuat perlindungan bagi pencari kerja melalui penyediaan informasi pasar kerja yang terbuka dan transparan.
Kewajiban penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja diarahkan untuk menjamin kesetaraan akses terhadap kesempatan kerja sekaligus mencegah praktik percaloan, penipuan, dan penyebaran informasi lowongan kerja fiktif.
3. Memberikan Kepastian bagi Peserta Pemagangan
Peserta pemagangan mendapatkan kepastian hukum melalui penegasan status pemagangan dan pembatasan waktu pelaksanaannya.
Selain itu, peserta pemagangan mendapatkan hak berupa uang saku, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, kepesertaan jaminan sosial JKK dan JKM, serta sertifikat pemagangan.
4. Memperkuat Perlindungan dalam Penempatan Tenaga Kerja
Proses penempatan tenaga kerja diperkuat melalui prinsip objektivitas, keadilan, transparansi, dan nondiskriminasi.
Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal agar memperoleh akses kesempatan kerja yang setara.
5. Memperkuat Hak Berserikat dan Hubungan Industrial
UU ini menegaskan perlindungan terhadap hak pekerja atau buruh untuk berorganisasi, menyampaikan aspirasi, dan berpartisipasi dalam hubungan industrial.
Di sisi lain, regulasi tersebut juga diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta memperkuat keseimbangan hak, kewajiban, dan kepentingan para pihak.
6. Menegaskan K3 sebagai Hak Fundamental
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditegaskan sebagai hak fundamental pekerja atau buruh yang wajib dijamin oleh pengusaha.
Penerapan sistem manajemen K3 dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya berorientasi pada penanganan kecelakaan kerja, tetapi juga pada pencegahan risiko, pengendalian bahaya, dan penciptaan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
7. Memperkuat Pengawasan Ketenagakerjaan
UU baru ini mentransformasikan pengawasan ketenagakerjaan menjadi instrumen perlindungan dan penegakan hukum yang lebih profesional, independen, responsif, dan proaktif.
Penguatan kewenangan pengawas mencakup pemeriksaan, pengumpulan data, hingga pemberian perintah perbaikan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan.
Tujuannya adalah memastikan setiap pelanggaran ditindaklanjuti secara efektif.
8. Memperkuat Sanksi dan Penegakan Hukum
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memperkuat daya paksa dan efektivitas penegakan hukum melalui pengenaan sanksi administratif dan pidana yang tegas, proporsional, dan berjenjang terhadap pengusaha yang melanggar norma perlindungan pekerja atau buruh.
Sanksi tersebut diarahkan untuk menciptakan efek jera, mencegah pengulangan pelanggaran, dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban hukum ketenagakerjaan.
Pada saat yang sama, pemerintah menyatakan penegakan sanksi tetap harus memberikan kepastian hukum dan menjaga keberlangsungan dunia usaha secara berkelanjutan.
SEJUMLAH KETENTUAN BARU
Selain delapan substansi utama tersebut, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memuat sejumlah ketentuan baru dan penguatan kebijakan ketenagakerjaan, antara lain:
Pertama, penguatan sertifikasi kompetensi kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), termasuk penguatan BNSP sebagai lembaga nonstruktural independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Kedua, optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan melalui penguatan sumber daya manusia pengawas dengan memperhatikan rasio antara jumlah pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah pekerja, buruh, dan perusahaan di masing-masing kabupaten/kota secara proporsional.
UU ini juga mengatur pembentukan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan serta pengawasan yang dilakukan oleh DPR.
Ketiga, integrasi data dan informasi ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas kebijakan ketenagakerjaan serta menyinkronkan perencanaan ketenagakerjaan pusat dan daerah.
Keempat, pengaturan dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kelima, penguatan perlindungan pekerja perempuan, termasuk kepastian hak cuti melahirkan dan keguguran berikut hak atas upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keenam, penguatan perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas untuk memastikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam dunia kerja.
Ketujuh, larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi lainnya dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja.
Kedelapan, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui kolaborasi antara pengusaha, pekerja, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah.
Kesembilan, perluasan ruang lingkup perlindungan bagi pekerjaan fleksibel sebagai respons terhadap perkembangan jenis pekerjaan baru dan perubahan dunia kerja di masa depan atau future of work.
Kesepuluh, penguatan sistem pengupahan, termasuk pelaksanaan survei kebutuhan hidup layak oleh BPS setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan Nasional serta penguatan peran Dewan Pengupahan Daerah.
Kesebelas, optimalisasi perlindungan bagi pencari kerja, peserta pelatihan, dan peserta pemagangan.
Keduabelas, pengaturan penggunaan tenaga kerja asing bagi orang asing yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia, termasuk anak dari perkawinan yang sah.
Ketigabelas, penguatan perlindungan pekerja alih daya di lingkungan BUMN, antara lain melalui kewajiban penyelenggaraan alih daya oleh anak perusahaan.
BABAK BARU PERJUANGAN KETENAGAKERJAAN
Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi tonggak baru dalam perjalanan sistem ketenagakerjaan Indonesia.
Dengan 23 bab dan 313 pasal, undang-undang ini membawa sejumlah penguatan terhadap hak pekerja, jaminan sosial, K3, hubungan industrial, pengawasan, pengupahan, hingga perlindungan kelompok pekerja rentan.
Namun, pengesahan undang-undang bukanlah akhir dari perjuangan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap norma yang telah disahkan benar-benar diterapkan di tempat kerja dan mampu memberikan perlindungan nyata bagi pekerja dan buruh.
Bagi serikat pekerja, tahap berikutnya adalah mengawal peraturan pelaksana, mengawasi implementasi, dan memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Sebab, keberhasilan sebuah undang-undang tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak pasal yang disahkan, tetapi oleh sejauh mana aturan tersebut mampu menghadirkan kepastian kerja, upah yang adil dan layak, keselamatan kerja, jaminan sosial, kebebasan berserikat, perlindungan dari PHK yang tidak adil, serta hubungan industrial yang berkeadilan.
Palu telah diketukkan.
Undang-undang telah disahkan.
Kini saatnya dikawal.
HIDUP BURUH!
HIDUP SERIKAT PEKERJA!
HIDUP PERJUANGAN KETENAGAKERJAAN!
Sumber: https://www.bbc.com/
