BOGOR – Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI), R. Abdullah, menegaskan bahwa keberadaan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang perjuangan gerakan serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak dasar rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan R. Abdullah saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI yang diselenggarakan di Hotel Gerbera, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 13–14 November 2026 tersebut diikuti sebanyak 78 peserta dari unsur Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), Pimpinan Unit Kerja (PUK), serta pengurus dan relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI dari berbagai wilayah Indonesia.
Mengusung tema “Penguatan Lembaga Sayap Organisasi Posko JKN SP KEP SPSI sebagai Kepanjangan Tangan SP KEP SPSI untuk Membela, Menyejahterakan, dan Melindungi Anggota beserta Keluarganya dalam Bidang Pelayanan Jaminan Sosial,” RAKORNAS ini menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat peran organisasi dalam mengawal pelayanan jaminan sosial bagi pekerja dan masyarakat.
Dalam arahannya, R. Abdullah mengingatkan bahwa perjuangan serikat pekerja tidak hanya berkaitan dengan persoalan pengupahan, perjanjian kerja bersama, maupun hubungan industrial, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan seluruh rakyat memperoleh perlindungan jaminan sosial yang berkeadilan.
Jaminan Sosial Bukan Hadiah, tetapi Hasil Perjuangan Panjang
R. Abdullah mengulas kembali sejarah perjuangan gerakan buruh dalam mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Menurutnya, sistem jaminan sosial yang saat ini dinikmati masyarakat merupakan hasil perjuangan panjang berbagai elemen serikat pekerja dan masyarakat sipil yang secara konsisten mendesak negara menjalankan amanat konstitusi.
Ia mengenang keterlibatan aktivis serikat pekerja dalam gerakan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), termasuk perjuangan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuit terhadap pemerintah pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Gugatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendesak pemerintah agar segera melaksanakan kewajiban konstitusional dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
R. Abdullah menjelaskan bahwa perjuangan tersebut tidak dilakukan dalam waktu singkat, melainkan melalui berbagai tahapan advokasi, konsolidasi, aksi massa, serta pengawalan kebijakan secara berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa sistem jaminan sosial harus dipahami sebagai hak konstitusional masyarakat, bukan sekadar program bantuan pemerintah.
“Jaminan sosial yang sekarang dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi, bukan jatuh dari langit, tetapi berkat perjuangan kita semua,” tegas R. Abdullah.
Menurutnya, sejarah tersebut harus terus diwariskan kepada generasi aktivis serikat pekerja agar memahami bahwa setiap kemajuan perlindungan sosial memiliki proses perjuangan yang panjang.
Karena itu, ia meminta seluruh kader SP KEP SPSI untuk tidak melupakan kontribusi gerakan buruh dalam mendorong lahirnya berbagai kebijakan perlindungan sosial di Indonesia.
Posko JKN-KIS Lahir dari Kepedulian terhadap Persoalan Pelayanan Kesehatan
Dalam kesempatan tersebut, R. Abdullah juga menjelaskan latar belakang pembentukan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI.
Ia mengungkapkan bahwa keberadaan Posko JKN-KIS pada awalnya lahir dari gagasan dan kepedulian bersama para aktivis organisasi terhadap berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang dialami peserta JKN.
Menurutnya, setelah sistem JKN mulai diterapkan, masih ditemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk persoalan administrasi, kepesertaan, hingga perlakuan yang berbeda terhadap pasien.
Kondisi tersebut mendorong lahirnya gerakan relawan yang bersedia memberikan pendampingan langsung kepada pekerja dan masyarakat ketika menghadapi kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan.
R. Abdullah menegaskan bahwa pembentukan Posko JKN-KIS merupakan respons nyata organisasi terhadap kebutuhan anggota dan masyarakat.
Ia menilai keberadaan posko menjadi salah satu bentuk konkret perjuangan serikat pekerja yang tidak berhenti pada lahirnya regulasi, tetapi berlanjut hingga memastikan regulasi tersebut benar-benar dijalankan.
Menurutnya, keberhasilan memperjuangkan lahirnya undang-undang harus diikuti dengan kesungguhan mengawal pelaksanaannya di lapangan.
Sebab, hak yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila masyarakat masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan.
R. Abdullah Sebut Relawan Posko JKN-KIS sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Salah satu bagian penting dalam sambutannya adalah apresiasi R. Abdullah kepada seluruh relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI yang selama ini bekerja secara sukarela.
Ia mengaku mengetahui secara langsung bagaimana para relawan memberikan pendampingan kepada peserta JKN, bahkan ketika menghadapi persoalan pelayanan kesehatan pada malam hingga dini hari.
Menurutnya, tidak sedikit relawan yang harus meninggalkan waktu istirahat dan kebersamaan bersama keluarga demi membantu pasien yang mengalami kesulitan administrasi maupun pelayanan rumah sakit.
R. Abdullah menilai pengabdian tersebut merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan yang patut mendapatkan penghargaan.
“Saudara-saudara sekalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa,” ungkapnya, disambut antusias oleh peserta RAKORNAS.
Ia menyampaikan bahwa para relawan telah memberikan kontribusi nyata melalui pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, bahkan kepentingan pribadi untuk membantu sesama.
Bagi R. Abdullah, semangat kerelawanan tersebut merupakan kekuatan moral organisasi yang harus terus dipertahankan.
Ia juga mengingatkan bahwa pengabdian seorang aktivis tidak selalu diukur dari jabatan, kedudukan, maupun imbalan materi, melainkan dari manfaat yang diberikan kepada anggota dan masyarakat.
Karena itu, ia berharap seluruh relawan tetap menjaga keikhlasan, integritas, serta semangat solidaritas dalam menjalankan tugas pelayanan.
Pelayanan Kesehatan Harus Adil dan Tanpa Diskriminasi
R. Abdullah menegaskan bahwa salah satu tujuan utama perjuangan jaminan sosial adalah memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi.
Ia mengingatkan bahwa peserta JKN tidak boleh diperlakukan berbeda hanya karena kondisi ekonomi, latar belakang sosial, ataupun status kepesertaan.
Menurutnya, prinsip kesetaraan pelayanan harus menjadi perhatian seluruh pihak, baik penyelenggara jaminan sosial maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
Ia meminta relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan hak peserta dapat terpenuhi.
“Tolong optimalisasi pelayanan kesehatan yang tanpa diskriminasi, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan atas dasar harkat dan martabat manusia,” pesannya.
R. Abdullah menekankan bahwa keberadaan Posko JKN-KIS tidak boleh hanya memberikan manfaat bagi anggota serikat pekerja, tetapi juga diharapkan dapat membantu masyarakat luas yang mengalami kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan.
Ia mencontohkan pengalaman relawan yang memberikan pendampingan kepada masyarakat dari kelompok ekonomi rentan meskipun bukan merupakan anggota organisasi.
Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan bahwa solidaritas serikat pekerja memiliki dimensi kemanusiaan yang lebih luas.
Dua Instruksi Strategis R. Abdullah untuk RAKORNAS I
Dalam arahannya, R. Abdullah secara khusus meminta seluruh peserta RAKORNAS I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
Ia menegaskan bahwa kegiatan nasional tersebut tidak boleh berhenti sebagai forum pertemuan dan silaturahmi, tetapi harus memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan penyelenggaraan jaminan sosial.
Pertama, merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi dan kebijakan jaminan sosial.
R. Abdullah meminta peserta mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan JKN, kemudian merumuskannya menjadi pokok-pokok pikiran yang dapat disampaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Menurutnya, pengalaman para relawan dalam menangani persoalan pelayanan kesehatan merupakan sumber informasi penting untuk mengevaluasi kelemahan regulasi maupun pelaksanaannya.
Ia berharap rekomendasi tersebut dapat disampaikan kepada Dewan Pengawas BPJS, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan pemangku kebijakan lainnya.
Kedua, memperkuat pengawalan implementasi jaminan sosial di lapangan.
R. Abdullah meminta seluruh relawan untuk terus menyerap aspirasi anggota dan masyarakat, mencatat berbagai hambatan pelayanan, serta membangun mekanisme koordinasi yang efektif.
Ia menegaskan bahwa pengawasan pelaksanaan jaminan sosial merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
Pengalaman relawan dalam menghadapi berbagai persoalan di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Dengan demikian, Posko JKN-KIS SP KEP SPSI tidak hanya berperan sebagai lembaga pendampingan, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan advokasi kebijakan jaminan sosial.
Dorong Kerja Sama dengan BPJS dan DJSN
Selain memberikan dua instruksi strategis tersebut, R. Abdullah juga mendorong penguatan hubungan kelembagaan antara Posko JKN-KIS SP KEP SPSI dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan DJSN.
Ia menilai kerja sama tersebut sangat penting untuk meningkatkan kapasitas relawan dalam memahami regulasi, prosedur pelayanan, serta mekanisme penyelesaian persoalan jaminan sosial.
Menurutnya, dukungan kelembagaan dapat diwujudkan melalui peningkatan komunikasi, koordinasi, pendidikan, dan pelatihan bagi relawan.
Ia berharap kehadiran unsur Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan DJSN dalam RAKORNAS dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi yang lebih konstruktif.
R. Abdullah juga meminta agar forum tersebut menghasilkan rekomendasi mengenai bentuk dukungan yang diperlukan relawan dalam menjalankan tugas pelayanan di berbagai daerah.
Penguatan kapasitas tersebut dinilai menjadi salah satu kebutuhan penting agar Posko JKN-KIS dapat bekerja semakin profesional, terorganisasi, dan responsif terhadap persoalan anggota.
Ingatkan Kontribusi SPSI dalam Perjuangan Regulasi Ketenagakerjaan
Dalam sambutannya, R. Abdullah turut menyinggung perjuangan gerakan serikat pekerja dalam mendorong perubahan regulasi ketenagakerjaan nasional.
Ia mengaitkan perjuangan jaminan sosial dengan berbagai langkah advokasi hukum yang dilakukan organisasi, termasuk pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi.
R. Abdullah menyoroti lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai salah satu perkembangan penting dalam perjuangan perlindungan hak pekerja.
Menurutnya, berbagai kemajuan dalam regulasi ketenagakerjaan tidak terlepas dari perjuangan panjang serikat pekerja melalui jalur hukum, advokasi kebijakan, dan gerakan kolektif.
Ia menekankan bahwa organisasi serikat pekerja tidak hanya memiliki kemampuan melakukan aksi massa, tetapi juga berkontribusi dalam memperjuangkan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk memahami sejarah perjuangan organisasi sekaligus memperkuat kapasitas dalam mengawal pelaksanaan regulasi yang telah diperjuangkan.
Bagi R. Abdullah, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari kemampuan menyampaikan tuntutan, tetapi juga dari kontribusi nyata dalam menghasilkan perubahan yang bermanfaat bagi pekerja dan masyarakat.
Perkuat Tata Kelola dan Pedoman Organisasi Posko JKN-KIS
Menjelang akhir sambutannya, R. Abdullah meminta agar RAKORNAS I juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pedoman organisasi Posko JKN-KIS SP KEP SPSI.
Ia menilai penyempurnaan pedoman organisasi diperlukan agar mekanisme kerja, koordinasi, dan pelayanan relawan dapat berjalan lebih efektif.
Dengan adanya tata kelola yang baik, diharapkan fungsi Posko JKN-KIS sebagai lembaga sayap organisasi semakin kuat dari tingkat nasional hingga daerah dan cabang.
R. Abdullah juga berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman masing-masing daerah sehingga pedoman organisasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan di lapangan.
Menurutnya, penguatan kelembagaan merupakan bagian penting dalam membangun organisasi serikat pekerja yang modern, profesional, dan mampu memberikan manfaat langsung kepada anggotanya.
R. Abdullah Resmi Buka RAKORNAS I Posko JKN-KIS
Mengakhiri sambutannya, R. Abdullah menyampaikan harapan agar penyelenggaraan RAKORNAS I dapat menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan jaminan sosial.
Ia kembali mengingatkan bahwa pengabdian para relawan merupakan bagian dari perjuangan kemanusiaan yang membutuhkan keikhlasan, kepedulian, dan semangat solidaritas.
Menurutnya, perjuangan serikat pekerja harus terus memberikan manfaat nyata, bukan hanya bagi anggota organisasi, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
R. Abdullah berharap konsolidasi nasional tersebut mampu memperkuat peran Posko JKN-KIS SP KEP SPSI dalam memperjuangkan pelayanan kesehatan yang semakin baik, adil, dan bermartabat.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ketua Umum PP FSP KEP SPSI R. Abdullah secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional I Posko JKN-KIS SP KEP SPSI.
Pembukaan tersebut sekaligus menandai dimulainya rangkaian agenda konsolidasi, diskusi, dan perumusan program kerja nasional Posko JKN-KIS SP KEP SPSI yang berlangsung selama dua hari, 13–14 November 2026, di Hotel Gerbera, Bogor.
“POSKO JKN, DENGAN GOTONG ROYONG SEMUA TERTOLONG.”
“SOLIDARITAS KUAT, SPSI TO BE THE WINNER!”
