JAKARTA, SPKEP-SPSI.ORG – Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) menggelar kegiatan sosialisasi dan konsolidasi nasional terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan mengenai pengupahan dan Dewan Pengupahan, pada Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid, yakni luring di Kantor PP FSP KEP SPSI, Ruko Cempaka Mas, Jakarta Pusat, dan daring melalui Zoom Meeting, diikuti oleh jajaran Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), serta Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP KEP SPSI dari berbagai wilayah di Indonesia.
Turut mengikuti kegiatan tersebut unsur perwakilan serikat pekerja yang tergabung dalam Dewan Pengupahan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Agenda ini menjadi bagian dari langkah strategis organisasi dalam memperkuat pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan terbaru sekaligus menyatukan langkah perjuangan menghadapi proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2027.
R. Abdullah: Serikat Pekerja Harus Mengawal Implementasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Ketua Umum PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah, dalam pengantarnya menegaskan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan perkembangan penting dalam perjuangan panjang gerakan serikat pekerja Indonesia.
Menurutnya, regulasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari perjuangan organisasi serikat pekerja dalam mendorong perubahan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk melalui proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan keterlibatan gerakan buruh dalam pembahasan regulasi baru.
R. Abdullah menjelaskan bahwa FSP KEP SPSI bersama berbagai elemen serikat pekerja turut mengambil bagian dalam proses perjuangan tersebut, baik melalui penyusunan kajian, penyampaian aspirasi, advokasi kebijakan, maupun komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
Ia menyampaikan bahwa berbagai aspirasi gerakan serikat pekerja telah mendapatkan ruang dalam pembentukan regulasi baru tersebut.
Karena itu, menurutnya, organisasi serikat pekerja memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ketentuan yang telah diperjuangkan benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi pekerja/buruh.
R. Abdullah juga menekankan pentingnya seluruh perangkat organisasi, mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang hingga Pimpinan Unit Kerja, untuk memahami substansi perubahan regulasi ketenagakerjaan.
Pemahaman tersebut dinilai sangat penting agar pengurus serikat pekerja mampu menjalankan fungsi perlindungan, pembelaan, serta perjuangan peningkatan kesejahteraan anggota secara lebih efektif.
Penetapan Upah Minimum 2027 Menjadi Perhatian Utama
Dalam pengantarnya, R. Abdullah secara khusus menyoroti pentingnya kesiapan organisasi menghadapi penetapan upah minimum tahun 2027.
Ia menjelaskan bahwa pemberlakuan regulasi baru berlangsung berdekatan dengan tahapan pembahasan dan penetapan upah minimum yang akan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Kondisi tersebut menuntut seluruh unsur serikat pekerja, terutama yang menjadi anggota Dewan Pengupahan, untuk segera memahami perubahan ketentuan hukum yang berkaitan dengan mekanisme penetapan upah minimum.
Menurutnya, sosialisasi ini diselenggarakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di daerah mengenai penerapan ketentuan pengupahan setelah diberlakukannya undang-undang baru.
Ia berharap seluruh perwakilan FSP KEP SPSI di Dewan Pengupahan dapat berperan aktif memperjuangkan kenaikan upah minimum tahun 2027 yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, R. Abdullah mendorong penguatan koordinasi antardaerah, pertukaran pengalaman, dan pembelajaran dari praktik perjuangan pengupahan di berbagai wilayah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi tawar serikat pekerja dalam memperjuangkan kebijakan pengupahan yang lebih adil dan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.
Mustiyah Paparkan Perubahan Ketentuan Pengupahan dan Dewan Pengupahan
Sementara itu, Ketua Bidang Penguatan Perlindungan dan Pembelaan (Advokasi) PP FSP KEP SPSI, Mustiyah, S.H., M.H., dalam pemaparannya menjelaskan sejumlah perubahan penting dalam ketentuan pengupahan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
Mustiyah mengajak seluruh peserta untuk mencermati ketentuan mengenai pengupahan, khususnya pasal-pasal yang mengatur upah minimum, mekanisme penetapan, serta peran Dewan Pengupahan.
Dalam paparannya, ia membandingkan pengaturan pengupahan dalam regulasi sebelumnya dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang terbaru.
Salah satu pembahasan utama adalah ketentuan mengenai jenis upah minimum yang mencakup UMP, UMSP, UMK, dan UMSK.
Mustiyah juga menjelaskan pentingnya memahami mekanisme rekomendasi Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum, termasuk kedudukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan penting.
Menurut paparan yang disampaikan, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Dalam penjelasannya, Mustiyah menyoroti perubahan rentang indeks tertentu yang sebelumnya berada pada kisaran 0,5 sampai dengan 0,9 menjadi 0,5 sampai dengan 1.
Selain itu, ia membahas ketentuan mengenai penggunaan nilai tertinggi antara hasil penghitungan formula pengupahan dan KHL yang disepakati melalui Dewan Pengupahan daerah.
Perubahan tersebut menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan ruang perjuangan serikat pekerja dalam proses perumusan rekomendasi upah minimum.
Mustiyah turut menguraikan pengaturan upah minimum sektoral yang mempertimbangkan karakteristik pekerjaan, keahlian, serta risiko kerja pada sektor tertentu.
Dengan memahami ketentuan tersebut, diharapkan perwakilan serikat pekerja dapat mempersiapkan argumentasi dan rekomendasi pengupahan secara lebih komprehensif.
Lima Faktor Strategis Menentukan Perjuangan Upah Minimum 2027
Dalam pemaparannya, Mustiyah juga mengidentifikasi lima faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan perjuangan penetapan upah minimum tahun 2027.
Kelima faktor tersebut meliputi situasi dan kondisi ekonomi, kekuatan serta peran para pemangku kepentingan, ketersediaan data, landasan norma hukum, dan strategi perjuangan serikat pekerja.
Menurutnya, kondisi ekonomi dan dunia usaha menjadi salah satu aspek yang memengaruhi proses pembahasan pengupahan.
Namun demikian, keberhasilan perjuangan tidak hanya bergantung pada kondisi ekonomi, melainkan juga pada kemampuan serikat pekerja dalam membangun strategi yang terukur.
Strategi tersebut mencakup penyusunan konsep perjuangan, penguatan data, komunikasi dengan pemerintah daerah, lobi kepada pemangku kepentingan, serta konsolidasi dan aksi organisasi apabila diperlukan.
Mustiyah menekankan pentingnya koordinasi antara anggota Dewan Pengupahan dengan seluruh perangkat serikat pekerja di tingkat perusahaan, cabang, daerah, dan pusat.
Dukungan organisasi yang kuat dinilai dapat memperkuat posisi perwakilan pekerja dalam proses pembahasan dan rekomendasi penetapan upah minimum.
Di samping itu, data mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks harga konsumen, serta Kebutuhan Hidup Layak perlu dipersiapkan secara cermat agar usulan kenaikan upah memiliki dasar argumentasi yang kuat.
Perkuat Konsolidasi dan Kesamaan Langkah Organisasi
Kegiatan sosialisasi juga menjadi ruang diskusi bagi para pengurus organisasi dan perwakilan Dewan Pengupahan dari berbagai daerah untuk menyampaikan pandangan serta membahas persiapan perjuangan pengupahan tahun 2027.
Melalui forum tersebut, PP FSP KEP SPSI mendorong terbangunnya kesamaan pemahaman terhadap ketentuan hukum sekaligus keselarasan strategi perjuangan di seluruh tingkatan organisasi.
Konsolidasi antara PP, PD, PC, dan PUK SP KEP SPSI diharapkan dapat memperkuat solidaritas organisasi dalam menghadapi dinamika hubungan industrial, khususnya dalam memperjuangkan kebijakan pengupahan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja.
Selain membahas regulasi ketenagakerjaan, R. Abdullah dalam pengantarnya turut menyampaikan agenda penguatan organisasi, termasuk persiapan Pra-Musyawarah Nasional sebagai ruang penyerapan aspirasi dari perangkat organisasi.
Agenda tersebut diarahkan untuk menghimpun masukan terkait penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), perumusan pokok-pokok program organisasi, serta penguatan langkah perjuangan FSP KEP SPSI ke depan.
Komitmen Memperjuangkan Upah Layak dan Kesejahteraan Pekerja
Melalui kegiatan ini, PP FSP KEP SPSI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas pengurus dan anggota dalam memahami perkembangan hukum ketenagakerjaan.
Sosialisasi regulasi tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari pendidikan organisasi agar setiap perangkat serikat pekerja mampu menjalankan fungsi advokasi dan pembelaan secara optimal.
Momentum penetapan upah minimum tahun 2027 diharapkan menjadi kesempatan bagi seluruh jajaran FSP KEP SPSI untuk memperkuat koordinasi, membangun argumentasi berbasis data, serta memperjuangkan kenaikan upah yang lebih baik.
Dengan semangat soliditas, solidaritas, dan perjuangan bersama, PP FSP KEP SPSI terus mendorong terwujudnya sistem pengupahan yang adil, hubungan industrial yang berkeadilan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh Indonesia.
HANYA SATU KATA: Wujudkan SP KEP SPSI Berkelas Dunia!
Redaksi KEPTV
