JAKARTA – Proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan tetap berjalan meskipun yang bersangkutan dilaporkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa proses HMP tidak serta-merta dihentikan hanya karena adanya pengajuan pengunduran diri. Menurutnya, diperlukan kepastian mengenai status pengunduran diri tersebut melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan Mardani pada Kamis (12/11/2026), sebagaimana diberitakan AFU.id.
“Monggo Mas Wapres lakukan apa yang perlu. Kami di DPR jalan terus HMP,” ujar Mardani.
Mardani menjelaskan bahwa penyerahan surat pengunduran diri belum otomatis menjadikan proses tersebut berkekuatan final secara ketatanegaraan. Oleh karena itu, DPR tetap melanjutkan langkah yang telah diusulkan sambil menunggu keputusan resmi dari MPR RI.
“Jika pengunduran diri belum final kita akan jalan terus HMP,” tegasnya.
Rapat Paripurna DPR Dapat Dijadwalkan Kembali
Terkait pembatalan rapat paripurna DPR yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada Kamis (12/11/2026), Mardani menyatakan bahwa pembahasan HMP masih dapat dilaksanakan melalui agenda rapat berikutnya.
“HMP akan tetap jalan Paripurna yang akan datang,” katanya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa proses politik di DPR masih berlangsung, meskipun terdapat perkembangan baru mengenai rencana pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Gibran Dilaporkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka dilaporkan mendatangi Gedung MPR RI pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.15 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Dalam pemberitaan AFU.id, Gibran terlihat mengenakan kemeja putih, jas hitam, serta dasi merah ketika memasuki gedung parlemen.
Kedatangan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap proses HMP yang sebelumnya telah diajukan oleh sejumlah anggota DPR RI dari berbagai fraksi.
Meski demikian, pengajuan surat pengunduran diri dan penyelesaian status jabatan Wakil Presiden merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Kepastian mengenai perubahan status jabatan tetap memerlukan proses sesuai ketentuan konstitusi.
Sebanyak 120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan HMP
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi dilaporkan telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan data yang diberitakan AFU.id, jumlah pengusul terdiri atas 28 anggota Fraksi PKS, 19 anggota Fraksi NasDem, masing-masing 18 anggota Fraksi Partai Demokrat dan PKB, 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, masing-masing 11 anggota Fraksi Partai Golkar dan Gerindra, serta satu anggota Fraksi PAN.
Usulan tersebut sebelumnya disampaikan kepada pimpinan DPR RI pada Rabu (11/11/2026).
Secara jumlah pengusul, dukungan tersebut telah melampaui ambang batas minimal pengajuan HMP sebagaimana dilaporkan dalam pemberitaan. Namun, pemenuhan jumlah pengusul tidak dengan sendirinya berarti bahwa seluruh tahapan persetujuan dan proses konstitusional telah selesai.
Proses Konstitusional Menjadi Perhatian Publik
Perkembangan mengenai pengunduran diri Gibran dan kelanjutan HMP menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional, terutama menyangkut hubungan antarlembaga negara serta mekanisme pergantian kepemimpinan nasional.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden diatur melalui ketentuan konstitusi, termasuk Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sementara itu, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dengan demikian, perkembangan proses HMP maupun pengunduran diri Wakil Presiden perlu ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusi agar setiap keputusan memiliki kepastian serta legitimasi kelembagaan.
Hingga pemberitaan ini disusun, pernyataan Mardani Ali Sera menunjukkan bahwa proses HMP masih akan dilanjutkan selama pengunduran diri Gibran belum dinyatakan final.
Sumber: AFU.id, Kamis, 12 November 2026. Diolah dan ditulis ulang dengan pendekatan jurnalistik.
