TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia menyalahi aturan yang ada, begitu ungkap Ketua DPR RI Setya Novanto. Ia menilai Freeport sangat strategis bagi Papua dan bangsa.
“Perpanjangan ini menyalahi aturan yang ada. Tentu ini akan segera diperbaiki,” ungkap Setya Novanto usai bertemu Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015).
Setya mengkritisi informasi pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di atas lahan yang disewa dari PT Petrokimia Gresik. Ia memastikan DPR RI tak menyetuji pembangunan smelter PT Freeport di Gresik.
“Kami menyarankan pembangunan smelter di Papua. Kita harapkan masalah ini betul-betul selesai. Karena Presiden menyampaikan apa yang diberikan Freeport Rp 6 triliun, sedangkan Otsusnya sampai Rp 35 triliun. Ini haus dipikirkan pajang-panjang,” ungkapnya.
Ia mendorong pemerintahan Jokowi-JK mendesak agar PT Freeport Indonesia betul-betul memberikan arti bagi rakyat Papua dan bangsa Indonesia.
Dia tegaskan, mulai dari masalah limbah, semen, batu bata, dan industri apapun harus bisa dilakukan dan akhirnya bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat di Papua.
