Jakarta — Public Services International (PSI) bersama serikat pekerja dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) bertajuk “Jalan Publik (Public Pathways) Menuju Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia” di Hotel Jambuluwuk Thamrin, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Kegiatan ini membahas arah kebijakan transisi energi di Indonesia agar tetap berpihak pada kepentingan publik, pekerja, dan keadilan sosial. FGD tersebut juga menjadi ruang konsolidasi serikat pekerja dalam merumuskan strategi menghadapi perubahan besar di sektor energi nasional.
Dalam naskah konsep FGD dijelaskan bahwa isu just transition atau transisi berkeadilan kini menjadi agenda utama dalam tata kelola iklim global. Konsep tersebut tidak hanya menekankan pengurangan emisi dan pengembangan energi terbarukan, tetapi juga memastikan terciptanya pekerjaan layak, perlindungan sosial, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
Perdebatan mengenai transisi energi di Indonesia semakin menguat sejak peluncuran Just Energy Transition Partnership (JETP) pada KTT G20 Bali tahun 2022. Dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), Indonesia menargetkan puncak emisi sektor ketenagalistrikan pada 2030 dan peningkatan bauran energi terbarukan hingga minimal 34 persen dengan dukungan internasional. Kebutuhan investasi untuk sektor ketenagalistrikan bahkan diperkirakan mencapai US$97 miliar hingga tahun 2030.
FGD ini menyoroti pentingnya peran negara dan BUMN seperti PLN dalam memastikan transisi energi tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau privatisasi. Dalam dokumen FGD disebutkan bahwa prinsip “jalan publik” didorong sebagai pendekatan yang berakar pada amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana negara wajib menguasai cabang produksi penting demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain membahas aspek ekonomi dan investasi, forum juga menyoroti dampak sosial dari transisi energi, termasuk nasib pekerja, layanan publik, dan keadilan distribusional. Serikat pekerja mendorong agar pendanaan transisi energi tidak hanya berorientasi pada keuntungan investasi, tetapi juga menjamin perlindungan tenaga kerja dan akses energi yang terjangkau bagi masyarakat.
FGD menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan serikat pekerja. Di antaranya Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi Heldy Satrya Putera, ekonom INDEF Imaduddin Abdullah, Edward Miller dari CICTAR, Dr. Desintha Dwi Asriani dari SRI Institute, serta Andy Wijaya dari Persatuan Pegawai PLN Indonesia Power (PP-IP).
Melalui forum ini, peserta diharapkan dapat menyusun narasi kebijakan bersama, memperkuat pengaruh serikat pekerja dalam agenda transisi energi nasional, serta merumuskan langkah advokasi bersama selama 6–12 bulan ke depan.
