BEKASI – Keluarga besar SP KEP SPSI dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten hingga Maluku menggelar Rapat Koordinasi dan Serap Aspirasi Dampak Mahalnya dan Langkanya Gas Industri serta Persoalan RKAB Tambang Nikel, Kamis (19/6/2026), di Hotel Aston Imperial Bekasi.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menghimpun aspirasi pekerja dan pelaku usaha yang terdampak langsung oleh kebijakan energi nasional. Sekitar 150 peserta hadir, terdiri dari pengurus serikat pekerja, perwakilan PUK SP KEP SPSI dari berbagai daerah, serta sejumlah perwakilan perusahaan yang merasakan dampak kenaikan harga dan kelangkaan gas industri.
Dalam forum tersebut, sejumlah perusahaan menyampaikan kondisi usaha yang semakin berat, mulai dari penurunan kapasitas produksi, meningkatnya biaya operasional akibat penggunaan energi alternatif, pengurangan tenaga kerja, hingga ancaman penghentian operasional.
Ketua PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi, Moh. Yusuf, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta dan pimpinan organisasi yang hadir di Kota Bekasi. Ia menegaskan bahwa forum ini merupakan bukti keseriusan SP KEP SPSI dalam memperjuangkan solusi atas persoalan yang tengah dihadapi dunia industri.
“Hari ini Bekasi menjadi saksi bahwa kita semua bersatu memperjuangkan solusi atas mahal dan langkanya gas industri. Ini bukan hanya perjuangan buruh, tetapi perjuangan bersama demi menjaga keberlangsungan perusahaan dan melindungi masa depan pekerja,” ujarnya.
Menurut Yusuf, mahal dan langkanya pasokan gas industri telah menjadi ancaman serius bagi dunia usaha dan pekerja. Oleh karena itu, seluruh elemen harus bersatu mendorong lahirnya solusi konkret agar harga gas kembali stabil dan terjangkau.
“Harapan kami, forum ini menghasilkan langkah nyata yang dapat segera disampaikan kepada pemerintah. Kita ingin harga gas kembali pada level yang wajar agar perusahaan dapat bertahan dan ancaman PHK bisa dicegah,” tegasnya.
Dalam arahannya, Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garis perjuangan buruh dan menjaga independensi organisasi.
“Saya memilih tetap bersama buruh Indonesia. Sampai kapan pun perjuangan buruh harus tetap kuat, independen, dan fokus memperjuangkan kepentingan pekerja,” tegas Andi Gani.
Ia menjelaskan bahwa KSPSI telah melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah, termasuk melalui audiensi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, PGN, serta berbagai asosiasi industri terkait persoalan gas industri. Menurutnya, terdapat sinyal positif bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret untuk menurunkan harga gas industri.
“Kita beri waktu kepada pemerintah untuk segera memberikan solusi. Namun apabila tidak ada jalan keluar, saya siap memimpin langsung aksi besar-besaran untuk memperjuangkan nasib buruh,” ujarnya.
Selain membahas isu gas industri, Andi Gani juga menyampaikan sejumlah agenda strategis organisasi, di antaranya rencana peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KSPSI di Jatiluhur, Purwakarta pada Agustus 2026, pembangunan Rumah Sakit Buruh pertama di Bekasi, serta pelaksanaan Bakti Kesehatan Polri dan peluncuran Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh pada 23 Juni 2026 di Jakarta Selatan.
Sementara itu, Ketua PD FSP KEP SPSI Jawa Barat, Agus Koswara, menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana menghimpun data dan fakta dari lapangan terkait dampak kebijakan energi terhadap dunia industri.
“Kami ingin data dan fakta dari lapangan tersampaikan secara utuh. Dengan data yang valid, persoalan ini bisa kita bawa kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk segera dicarikan solusi,” ujarnya.
Ketua Umum PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah, menyoroti bahwa tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya terkait mahal dan langkanya gas industri, tetapi juga persoalan RKAB Tambang Nikel serta sejumlah regulasi lain yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha dan ketenagakerjaan.
Menurutnya, apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, berbagai sektor industri berpotensi mengalami penurunan produktivitas yang berujung pada pengurangan tenaga kerja hingga gelombang PHK.
Diskusi yang berlangsung hingga sore hari diwarnai berbagai penyampaian aspirasi dari serikat pekerja maupun perwakilan perusahaan. Banyak peserta mengungkapkan kondisi perusahaan yang semakin tertekan akibat meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian pasokan energi.
Salah satu perwakilan serikat pekerja bahkan menyampaikan kondisi kritis yang tengah dialami perusahaannya.
“Perusahaan kami sudah hampir empat bulan berada dalam kondisi sulit. Jika situasi ini terus berlanjut, lebih dari 300 pekerja terancam kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.
Melalui rapat koordinasi dan serap aspirasi ini, SP KEP SPSI berharap dapat merumuskan rekomendasi bersama yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan industri nasional sekaligus melindungi pekerja dari ancaman PHK massal.
