Jakarta, 10 Desember 2025 — Public Services International (PSI) bersama jaringan serikat pekerja Indonesia mengadakan pertemuan sehari penuh bertajuk “Towards a Public Pathway Approach to a Just Energy Transition in Indonesia” di Hotel Aryaduta Jakarta. Forum ini menjadi ruang strategis untuk mengkritisi pendekatan business as usual dalam transisi energi nasional serta mengusulkan jalur publik (public pathways) sebagai solusi transisi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Para peserta menilai bahwa ketimpangan dalam sistem energi global semakin terlihat seiring negara maju dan korporasi besar mempertahankan praktik eksploitasi sumber daya melalui kebijakan ekonomi neoliberal. Di Indonesia, praktik privatisasi dinilai berpotensi menyerahkan kendali energi nasional ke pihak swasta, melemahkan demokrasi ekonomi, dan mengabaikan hak-hak pekerja.
PSI menegaskan bahwa transisi energi yang sejati harus berlandaskan kepemilikan publik, partisipasi rakyat, serta perlindungan sosial yang kuat bagi pekerja dan komunitas terdampak.
Tiga Tujuan Utama Pertemuan
Pertemuan tersebut dirancang untuk:
- Memperkuat kolaborasi serikat pekerja dalam kampanye pendekatan public pathway untuk transisi energi berkeadilan.
- Mengembangkan pendekatan transisi yang merata dan berpihak pada pekerja serta kelompok rentan.
- Meningkatkan daya tawar serikat pekerja dalam mendorong perubahan kebijakan energi nasional.
Acara dibuka pukul 09.00 WIB oleh Ian Mariano, Sekretaris Sub-Regional Asia Tenggara PSI, dan Luis Monje, PSI Project Officer.
Sesi 1: Biaya Transisi Energi dan Risiko Privatisasi
Sesi pertama membahas estimasi biaya transisi energi di Indonesia dan risiko apabila pendanaannya mengandalkan skema-skema berbasis privatisasi.
Para pembicara:
- Sean Sweeney (TUED) menekankan bahwa pembiayaan publik adalah pilihan yang lebih aman, akuntabel, dan demokratis.
- Bhima Yudhistira (CELIOS) mengulas kebutuhan investasi serta implikasi ekonomi dalam roadmap dekarbonisasi PLN.
- Salsabila (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi) mengkritisi perdagangan karbon yang dinilai berpotensi melemahkan demokrasi energi dan memperkuat dominasi korporasi.
Para panelis sepakat bahwa pendekatan transisi energi berbasis pasar dapat memperburuk ketimpangan dan mengurangi kendali negara atas sektor energi strategis.
Sesi 2: Transisi Energi yang Adil dan Inklusif
Pada sesi kedua, diskusi difokuskan pada dampak transisi energi terhadap pekerja, komunitas terdampak, dan bagaimana memastikan bahwa transisi energi tidak mengabaikan hak-hak publik.
Pembicara:
- Sulistiyono (FSP KEP SPSI) menyoroti kebutuhan advokasi bagi pekerja pertambangan, terutama di tengah kebijakan pengurangan penggunaan batubara.
- Tuti Suwartini (FSP FARKES R) menegaskan bahwa keadilan energi adalah bagian dari hak asasi manusia dan negara wajib menjamin perlindungan sosial.
- Irma Rahmawati (SP PLN) menyampaikan bahwa jalur publik merupakan fondasi untuk menghadirkan layanan listrik yang berkualitas, transparan, dan dapat diakses seluruh rakyat.
Panel menekankan bahwa transisi energi tidak boleh dibiarkan dimonopoli oleh sektor swasta. Hal itu berisiko menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih dalam dan mengabaikan kebutuhan masyarakat luas.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya membangun kekuatan kolektif serikat pekerja dalam menghadapi agenda transisi energi nasional. PSI dan jaringan serikat pekerja menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh hanya menjadi proyek teknokratis atau komersial.
Sebaliknya, transisi energi harus memastikan:
- Perlindungan sosial bagi pekerja terdampak
- Pemerataan manfaat bagi seluruh rakyat
- Kendali publik atas sumber daya energi
Dengan memperkuat kerja sama antar-serikat pekerja, PSI berharap momentum ini dapat mendorong kebijakan energi Indonesia yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan.
