KEPTV — Jakarta, 20 Januari 2025 – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri, sebuah inisiatif yang bertujuan memberikan ruang penyelesaian bagi buruh yang menghadapi sengketa dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Peluncuran ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Lobby Utama Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
“Desk Ketenagakerjaan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Polri terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang selama ini sering terjadi,” ujar Jenderal Sigit. Ia menambahkan bahwa dinamika global yang turut memengaruhi sektor industri menuntut adanya solusi konkret untuk menyelesaikan konflik antara pekerja dan perusahaan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini. Menurutnya, pembentukan Desk Ketenagakerjaan adalah bentuk perhatian luar biasa dari Kapolri terhadap gerakan buruh di Indonesia.
“Saya mengucapkan terima kasih atas gagasan brilian ini. Kapolri menunjukkan komitmennya sebagai seorang ‘trouble solver’ yang selalu mencari solusi terbaik bagi persoalan buruh,” ungkap Andi Gani.
Ia juga menyebut keberhasilan Kapolri dalam menyelesaikan berbagai masalah besar, salah satunya terkait rencana aksi 50 ribu buruh yang hendak mengepung Jakarta. Berkat pendekatan dialogis dan kerja sama dengan Penjabat Gubernur Jawa Barat, situasi berhasil dikelola dengan damai tanpa aksi yang merugikan pihak manapun.
Andi Gani menambahkan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan satuan khusus pertama di dunia yang fokus menangani tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Bahkan, beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina, disebut tertarik mempelajari konsep ini.
Jenderal Sigit berharap keberadaan Desk Ketenagakerjaan ini dapat menjadi saluran efektif bagi para buruh untuk menyampaikan keluhan dan mencari penyelesaian sengketa secara adil. “Kami berharap desk ini menjadi wadah yang dapat membantu menyelesaikan konflik industri dengan pendekatan yang harmonis dan berkeadilan,” tutupnya.
