Jakarta, 10 Desember 2025 — Dalam sesi pemaparannya pada pertemuan “Towards a Public Pathway Approach to a Just Energy Transition in Indonesia”, Sean Sweeney, Direktur Trade Unions for Energy Democracy (TUED), menyampaikan kritik tajam terhadap model transisi energi yang didorong negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional. Menurutnya, skema transisi yang dipromosikan melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) dan berbagai platform pembiayaan sejenis justru menyuburkan praktik privatisasi, utang baru, dan bentuk neo-kolonialisme di sektor energi Indonesia.
Sweeney menyoroti bahwa transisi energi global tampak tidak mengubah struktur kekuasaan fundamental. Meskipun narasi publik mendorong perpindahan dari energi fosil menuju energi rendah karbon, pelaku yang mengendalikan bisnis energi tetap sama korporasi swasta besar yang sebelumnya menguasai batu bara kini mengalihkan ekspansi ke energi terbarukan.
“Tidak ada yang berubah dalam rezim fosil. Pemainnya tetap sektor privat, hanya bisnisnya yang bergeser,” tegas Sweeney.
Ia menggambarkan kondisi Sumatera yang kerap dilanda banjir, di mana penyebabnya tidak hanya tambang dan sawit, tetapi juga proyek-proyek yang diklaim “energi hijau” mulai dari panas bumi, PLTA, hingga biofuel yang justru mengubah bentang alam dan memicu bencana.
Sweeney mengkritik keras pendekatan transisi yang hanya mengejar penurunan emisi karbon tanpa mempertimbangkan keadilan sosial. Proyek biofuel di Papua dan kampanye besar-besaran biodiesel berbasis sawit, menurutnya, menunjukkan kontradiksi: energi rendah karbon, tetapi tidak adil bagi masyarakat lokal.
“Kalau kacamata kita hanya mengejar emisi, prinsip keadilan bubar,” ujarnya.
Sweeney memaparkan kekacauan yang terjadi pada COP30, mulai dari arena yang kebanjiran, pavilion Indonesia yang terbakar, hingga demonstrasi besar masyarakat adat.
Menurutnya, situasi ini simbol dari kegagalan rezim transisi global yang justru mengancam masyarakat adat dan ekosistem akibat ekspansi proyek-proyek biofuel dan energi terbarukan skala besar.
Sweeney menegaskan bahwa JETP dan berbagai skema lainnya bukan mekanisme bantuan, tetapi instrumen penjajahan ekonomi baru. Sebagian besar dana yang dijanjikan dikucurkan dalam bentuk utang, bukan hibah, bahkan kembali mengalir ke perusahaan negara maju melalui proyek-proyek konsultasi dan teknologi.
Ia menyebut hal itu sebagai “neokolonialisme berkedok transisi energi.”
“Negara maju bilang mereka membantu Indonesia. Tapi kenyataannya, uangnya kembali ke mereka dalam bentuk keuntungan korporasi dan paten teknologi,” serunya.
Menurut Sweeney, Indonesia telah didorong untuk mempertimbangkan teknologi nuklir modular dan berbagai perangkat energi terbarukan yang patennya dikuasai negara maju.
Indonesia akhirnya menjadi konsumen yang membayar mahal, bukan produsen. Ketergantungan impor ini memperlemah rupiah dan memperluas defisit perdagangan.
Sweeney memperingatkan bahwa berbagai upaya deregulasi energi dan pembentukan lembaga seperti Danatara membuka pintu bagi privatisasi besar-besaran, bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Ia juga menyoroti narasi yang mencoba menyalahkan PLN dalam isu listrik dan bencana di Sumatera sebagai upaya sistematis untuk melemahkan BUMN sebagai alasan privatisasi.
Sweeney menyerukan agar serikat pekerja Indonesia:
- Menolak privatisasi energi
- Mendorong penghapusan utang (debt cancellation/moratorium) bagi PLN
- Menuntut negara maju membayar utang ekologis, bukan memberikan pinjaman baru
- Menolak jebakan skema transisi yang melanggengkan ketergantungan
Ia membandingkan Indonesia dengan Malaysia pada krisis 1997–1998. Malaysia menolak resep IMF, sementara Indonesia menerimanya dan mengalami gelombang privatisasi yang menghancurkan banyak sektor publik. Hal ini, menurutnya, tidak boleh terulang melalui transisi energi.
Sweeney menutup paparannya dengan ajakan solidaritas:
“Kita harus bersama-sama melawan neokolonialisme energi. Transisi yang adil hanya bisa terwujud bila jalurnya publik, bukan neoliberal.” (3ZAH)
