TANGERANG, SPKEP-SPSI.ORG – Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kota Tangerang menggelar kegiatan Diskusi dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sedikitnya 40 pengurus yang berasal dari 20 Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP KEP SPSI di berbagai perusahaan se-Kota Tangerang. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengurus serikat pekerja dalam menghadapi perubahan regulasi ketenagakerjaan serta memastikan implementasinya di tingkat perusahaan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) PC FSP KEP SPSI Kota Tangerang, Ujang Sulaiman.
Dalam sambutannya, Ujang menekankan pentingnya pemahaman secara menyeluruh terhadap regulasi ketenagakerjaan yang baru agar setiap pengurus PUK mampu mengawal penerapannya di lingkungan perusahaan masing-masing.
“Agenda ini sangat krusial mengingat banyaknya perubahan regulasi yang harus segera disesuaikan di tingkat perusahaan. PUK yang bersinggungan langsung dengan manajemen harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan pengusaha agar mematuhi aturan ketenagakerjaan yang baru disahkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 ini,” ujar Ujang.
Menurutnya, pengurus PUK memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan dan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas serta penguasaan terhadap ketentuan perundang-undangan menjadi kebutuhan penting dalam menjalankan fungsi organisasi serikat pekerja.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Merupakan Hasil Perjuangan Panjang Buruh
Hadir sebagai narasumber utama, Ketua I Bidang Organisasi dan SDM PC FSP KEP SPSI Kota Tangerang, Hardiansyah, S.H., memberikan pemaparan mengenai substansi dan perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam pemaparannya, Hardiansyah menjelaskan bahwa lahirnya regulasi tersebut merupakan bagian dari hasil perjuangan panjang gerakan buruh Indonesia melalui Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI).
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah perjuangan hukum yang dilakukan Partai Buruh dan Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) melalui pengajuan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Perjuangan melalui jalur konstitusional tersebut menghasilkan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan Nomor 40/PUU-XXI/2023, yang menjadi bagian penting dalam dinamika pembaruan regulasi ketenagakerjaan nasional.
Secara khusus, Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengamanatkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang terpisah dari pengaturan dalam UU Cipta Kerja.
Fokus Pembahasan pada Pemagangan, Pengupahan, dan PKWT
Selama kegiatan berlangsung, para peserta mengikuti diskusi secara aktif dan interaktif dengan membedah berbagai ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
Pembahasan mencakup hampir seluruh bab dalam regulasi tersebut, dengan penekanan pada tiga isu utama yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap hubungan industrial di tingkat perusahaan, yakni sistem pemagangan, ketentuan pengupahan, serta pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Ketiga isu tersebut menjadi perhatian penting karena berkaitan erat dengan kepastian hubungan kerja, pelindungan hak pekerja, serta pemenuhan kesejahteraan pekerja/buruh.
Melalui forum diskusi ini, para pengurus PUK juga memperoleh kesempatan untuk mendalami berbagai ketentuan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan masing-masing.
Dorong Penyesuaian Perjanjian Kerja Bersama di Perusahaan
Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, PC FSP KEP SPSI Kota Tangerang berharap seluruh pengurus PUK dapat segera menindaklanjuti berbagai perubahan regulasi ketenagakerjaan melalui komunikasi, konsultasi, dan perundingan bersama pihak manajemen perusahaan.
Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sehingga selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penguatan pemahaman hukum ketenagakerjaan juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengurus serikat pekerja dalam menjalankan fungsi advokasi, memperkuat posisi tawar organisasi, serta membangun hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum strategis bagi gerakan serikat pekerja untuk terus memperjuangkan kepastian kerja, kepastian upah, pelindungan hak-hak normatif, serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Melalui penguatan pendidikan dan pemahaman regulasi, PC FSP KEP SPSI Kota Tangerang menegaskan pentingnya peran aktif pengurus PUK dalam memastikan setiap ketentuan hukum ketenagakerjaan tidak hanya dipahami, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata di lingkungan perusahaan.
Kontributor: Andrian Sevrianto | KEPTV Kota Tangerang
