Refleksi Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026 dan Tantangan Gerakan Serikat Pekerja di Era Pelindungan Ketenagakerjaan
Oleh: Agung Susanto, S.H. dan Sulistiyono, S.H.
10 November 2026
“Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada terbebasnya sebuah bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan rakyatnya, termasuk ketika pekerja memperoleh upah yang layak, pelindungan hukum, kebebasan berserikat, dan kehidupan yang bermartabat.”
Dari Pertempuran Surabaya hingga Perjuangan Kaum Pekerja
Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan Nasional. Sebuah momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada keberanian, pengorbanan, dan semangat perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, khususnya melalui peristiwa heroik Pertempuran Surabaya tahun 1945.
Para pahlawan tidak mempertaruhkan nyawa mereka semata-mata agar Indonesia memiliki bendera, pemerintahan, dan wilayah yang merdeka. Lebih jauh dari itu, perjuangan kemerdekaan mengandung cita-cita besar untuk membangun kehidupan bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan terbebas dari segala bentuk penindasan.
Delapan puluh satu tahun setelah peristiwa bersejarah tersebut, kita patut mengajukan pertanyaan mendasar: sudahkah cita-cita kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya jutaan pekerja dan buruh yang setiap hari menggerakkan roda perekonomian nasional?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat kenyataan hubungan industrial yang masih diwarnai persoalan upah, pemutusan hubungan kerja, ketidakpastian status pekerjaan, lemahnya posisi tawar pekerja, serta berbagai tantangan terhadap kebebasan berserikat.
Penjajahan dalam pengertian sejarah memang telah berakhir. Namun, ketidakadilan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, dan ketimpangan kekuasaan dalam hubungan industrial tetap menjadi persoalan yang harus diperjuangkan penyelesaiannya.
Karena itu, memperingati Hari Pahlawan tidak cukup hanya dengan mengenang keberanian para pejuang. Kita juga harus berani melanjutkan nilai perjuangan mereka dalam menjawab persoalan bangsa hari ini.
Pekerja Adalah Penggerak Bangsa yang Tidak Boleh Dilupakan
Di balik pembangunan gedung-gedung megah, berdirinya kawasan industri, beroperasinya pabrik, berkembangnya perkebunan, dan meningkatnya aktivitas ekonomi nasional, terdapat jutaan pekerja yang menyumbangkan tenaga, pikiran, keterampilan, bahkan sebagian besar waktunya.
Mereka adalah pekerja pabrik, buruh perkebunan, pekerja tambang, tenaga kesehatan, pekerja transportasi, pekerja jasa, dan berbagai kelompok pekerja lainnya yang menjadi bagian penting dari pembangunan Indonesia.
Namun, kontribusi besar tersebut belum selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan yang mereka terima.
Masih ada pekerja yang menghadapi ketidakpastian hubungan kerja. Masih ada keluarga buruh yang harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Masih ada pekerja yang kehilangan pekerjaan ketika perusahaan melakukan efisiensi. Bahkan, dalam sejumlah persoalan hubungan industrial, pekerja masih harus menghadapi proses panjang untuk memperoleh hak yang semestinya dilindungi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diukur melalui pertumbuhan investasi, peningkatan produksi, atau keuntungan perusahaan.
Pembangunan harus pula diukur dari seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh manusia yang bekerja di dalamnya.
Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun industrinya, tetapi juga bangsa yang mampu memuliakan pekerjanya.
Serikat Pekerja dan Warisan Semangat Kepahlawanan
Dalam konteks ketenagakerjaan, serikat pekerja memiliki tanggung jawab sejarah untuk meneruskan nilai keberanian, solidaritas, pengorbanan, dan perjuangan kolektif.
Serikat pekerja lahir bukan sekadar sebagai organisasi administratif yang memiliki struktur kepengurusan, kartu anggota, atau agenda rapat rutin.
Serikat pekerja hadir karena pekerja menyadari bahwa hak dan kepentingan mereka akan lebih kuat apabila diperjuangkan secara bersama-sama.
Sejarah gerakan buruh mengajarkan bahwa banyak kemajuan dalam perlindungan pekerja tidak hadir begitu saja. Berbagai hak yang kini dikenal dalam hubungan industrial merupakan hasil proses panjang perjuangan, dialog sosial, pengorganisasian, dan pembentukan kebijakan publik.
Namun, gerakan serikat pekerja Indonesia juga harus berani melakukan introspeksi.
Apakah organisasi kita benar-benar hadir ketika anggota menghadapi persoalan?
Apakah serikat pekerja masih menjadi tempat tumbuhnya keberanian dan kesadaran kolektif, atau justru mulai terjebak dalam rutinitas organisasi?
Apakah para pemimpin serikat pekerja masih menempatkan kepentingan anggota sebagai tujuan utama, atau mulai lebih sibuk mempertahankan jabatan dan pengaruh?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan gerakan serikat pekerja, melainkan untuk mengingatkan bahwa kekuatan organisasi tidak ditentukan oleh besarnya nama atau tingginya jabatan pengurus.
Kekuatan sejati serikat pekerja terletak pada kepercayaan, partisipasi, kesadaran, dan solidaritas anggotanya.
Seorang pemimpin serikat pekerja tidak cukup hanya pandai berpidato tentang perjuangan. Ia harus mampu menunjukkan keberpihakan melalui tindakan nyata, terutama ketika anggota menghadapi ketidakadilan.
Semangat kepahlawanan dalam gerakan buruh bukanlah tentang mencari penghormatan, melainkan kesediaan mengambil tanggung jawab untuk membela kepentingan bersama.
UU Nomor 27 Tahun 2026: Harapan Baru bagi Pelindungan Pekerja
Peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2026 memiliki relevansi tersendiri dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Kehadiran undang-undang tersebut menjadi momentum penting untuk menempatkan kembali pelindungan pekerja sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial.
Namun, lahirnya sebuah undang-undang tidak otomatis menghapus seluruh persoalan ketenagakerjaan.
Peraturan yang baik tetap membutuhkan pelaksanaan yang konsisten, pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi aktif pekerja dan organisasi serikat pekerja.
Jangan sampai undang-undang yang diharapkan menjadi instrumen pelindungan justru berhenti sebagai dokumen hukum yang dipuji dalam forum resmi, tetapi tidak memberikan perubahan berarti bagi pekerja di tempat kerja.
Pelindungan ketenagakerjaan harus dapat dirasakan secara nyata, termasuk dalam persoalan kepastian hubungan kerja, pemenuhan hak normatif, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta penghormatan terhadap kebebasan berserikat.
Di sinilah serikat pekerja memiliki peran strategis.
Serikat pekerja tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kebijakan ketenagakerjaan dibentuk dan dilaksanakan. Organisasi pekerja harus menjadi kekuatan sosial yang aktif mengawal implementasi undang-undang, memberikan pendidikan hukum kepada anggota, memperkuat perundingan kolektif, dan memastikan bahwa hak pekerja benar-benar dihormati.
UU Nomor 27 Tahun 2026 harus menjadi momentum memperkuat gerakan serikat pekerja, bukan alasan untuk mengurangi kewaspadaan terhadap berbagai persoalan hubungan industrial.
Sebab, hukum yang tertulis memberikan dasar pelindungan, tetapi pelaksanaan dan penegakannya menentukan apakah pelindungan itu benar-benar dirasakan.
Jangan Sampai Serikat Pekerja Kehilangan Jiwa Perjuangannya
Salah satu tantangan terbesar gerakan serikat pekerja saat ini bukan hanya datang dari luar organisasi, tetapi juga dari dalam tubuh gerakan itu sendiri.
Ketika solidaritas mulai digantikan oleh persaingan antarpengurus, ketika kepentingan anggota dikalahkan oleh kepentingan kelompok, dan ketika jabatan organisasi dipandang sebagai simbol kekuasaan, pada saat itulah serikat pekerja berisiko kehilangan jati dirinya.
Kita harus mengingat bahwa organisasi perjuangan tidak dibangun untuk melahirkan penguasa-penguasa kecil yang merasa tidak boleh dikritik.
Serikat pekerja dibangun untuk memperkuat demokrasi, membela hak anggota, serta menumbuhkan keberanian menyampaikan kebenaran.
Ironis apabila organisasi yang menuntut demokrasi dalam hubungan industrial justru tidak memberikan ruang demokrasi di dalam organisasinya sendiri.
Ironis pula apabila pemimpin yang dahulu lantang menentang kesewenang-wenangan kemudian menggunakan kewenangannya untuk membungkam kritik dari anggota.
Hari Pahlawan harus menjadi momentum untuk mengembalikan serikat pekerja pada nilai dasarnya: kejujuran, keberanian, pengabdian, demokrasi, dan solidaritas.
Perbedaan pendapat tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Kritik yang disampaikan dengan tanggung jawab justru dapat menjadi sarana memperbaiki organisasi.
Pemimpin serikat pekerja yang kuat bukanlah pemimpin yang tidak pernah dikritik, melainkan pemimpin yang bersedia mendengarkan, memperbaiki diri, dan tetap setia kepada kepentingan anggota.
Organizing Adalah Napas Perjuangan
Perjuangan serikat pekerja tidak akan berkelanjutan apabila organisasi berhenti melakukan pengorganisasian.
Merekrut anggota baru, mendidik pekerja, membangun kesadaran kolektif, memperkuat kepemimpinan di tingkat perusahaan, dan melibatkan generasi muda merupakan bagian penting dari masa depan gerakan buruh.
Pengorganisasian bukan pekerjaan tambahan. Pengorganisasian merupakan tugas strategis yang menentukan keberlangsungan dan kekuatan serikat pekerja.
Serikat pekerja tidak cukup hanya memiliki pengurus yang aktif. Organisasi membutuhkan anggota yang memahami haknya, menyadari tanggung jawabnya, dan berani terlibat dalam perjuangan bersama.
Tantangan ini semakin penting ketika dunia kerja mengalami perubahan akibat digitalisasi, otomatisasi, perkembangan kecerdasan buatan, perubahan struktur industri, serta transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Gerakan serikat pekerja harus mampu menjangkau pekerja muda, pekerja kontrak, pekerja alih daya, pekerja sektor informal, dan kelompok pekerja lain yang belum memiliki akses memadai terhadap pengorganisasian.
Tanpa pembaruan strategi, pendidikan kader, dan regenerasi kepemimpinan, serikat pekerja berisiko kehilangan relevansinya di tengah perubahan dunia kerja.
Sebaliknya, dengan pengorganisasian yang kuat, serikat pekerja dapat menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam membangun hubungan industrial yang adil, produktif, dan berkelanjutan.
Kepahlawanan Masa Kini Adalah Keberanian Memperjuangkan Keadilan
Pahlawan pada masa perjuangan kemerdekaan menghadapi penjajahan dengan keberanian dan pengorbanan yang luar biasa.
Sementara itu, perjuangan pada masa kini menuntut bentuk keberanian yang berbeda.
Keberanian untuk menolak ketidakadilan.
Keberanian untuk menyampaikan kebenaran meskipun tidak populer.
Keberanian untuk membela anggota yang menghadapi kesulitan.
Keberanian untuk menjaga integritas ketika jabatan dan kekuasaan menawarkan berbagai kepentingan.
Dan keberanian untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Seorang pengurus serikat pekerja yang mendampingi anggotanya menghadapi persoalan hubungan industrial sedang menjalankan nilai pengabdian.
Seorang pekerja yang mengajak rekan-rekannya memahami hak dan kewajiban sedang menumbuhkan kesadaran kolektif.
Seorang pemimpin organisasi yang menolak menyalahgunakan kewenangan sedang menjaga kehormatan perjuangan.
Mereka mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah sebagai pahlawan nasional. Namun, tindakan mereka mencerminkan nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena kepahlawanan tidak hanya berbicara tentang pengorbanan di masa lalu, tetapi juga tentang keberanian berbuat benar pada masa sekarang.
Menjadikan Hari Pahlawan sebagai Momentum Kebangkitan Gerakan Buruh
Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026 semestinya menjadi momentum kebangkitan kesadaran bagi seluruh elemen gerakan serikat pekerja Indonesia.
Kita membutuhkan gerakan buruh yang kuat secara organisasi, matang secara pemikiran, mandiri dalam mengambil keputusan, dan konsisten memperjuangkan kesejahteraan pekerja.
Kita membutuhkan pemimpin serikat pekerja yang memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa.
Kita membutuhkan organisasi yang mampu berdialog dengan pemerintah dan pengusaha tanpa kehilangan independensi serta keberpihakannya kepada anggota.
Kita juga membutuhkan negara yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak pekerja.
Kehadiran UU Nomor 27 Tahun 2026 harus menjadi pintu masuk untuk memperkuat agenda tersebut.
Pemerintah perlu memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Pengusaha perlu membangun hubungan industrial yang menghargai martabat manusia. Sementara itu, serikat pekerja harus memperkuat kapasitas organisasi, pendidikan anggota, dan kualitas perundingan kolektif.
Ketiganya memiliki tanggung jawab masing-masing dalam membangun hubungan industrial yang berkeadilan.
Namun, bagi serikat pekerja, satu hal harus selalu diingat: hak pekerja tidak boleh hanya bergantung pada janji dan kemurahan hati pihak lain.
Hak harus dipahami, dijaga, dan diperjuangkan melalui organisasi yang demokratis, solid, serta bertanggung jawab.
Penutup: Jangan Hanya Mengenang Pahlawan, Lanjutkan Perjuangannya
Hari Pahlawan bukan sekadar peringatan tentang mereka yang telah gugur. Hari Pahlawan adalah pengingat bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan.
Generasi 1945 telah memberikan teladan tentang keberanian mempertahankan kedaulatan bangsa.
Generasi pekerja Indonesia hari ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kemerdekaan juga bermakna keadilan sosial, kesejahteraan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan harus menjadi salah satu instrumen untuk mendekatkan cita-cita tersebut dengan kenyataan.
Tetapi, undang-undang saja tidak cukup.
Dibutuhkan negara yang hadir, pengusaha yang bertanggung jawab, serta serikat pekerja yang kuat, independen, demokratis, dan tidak pernah kehilangan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran.
Jangan sampai kita begitu fasih meneriakkan semangat perjuangan para pahlawan, tetapi justru diam ketika ketidakadilan terjadi di hadapan kita.
Jangan sampai kita begitu bangga mengenakan simbol-simbol perjuangan, tetapi melupakan kepentingan orang-orang yang seharusnya kita perjuangkan.
Dan jangan sampai organisasi yang lahir untuk melawan penindasan justru menjadi tempat tumbuhnya praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai perjuangan itu sendiri.
Sebab, menghormati pahlawan bukan hanya tentang mengenang bagaimana mereka berjuang, melainkan tentang keberanian kita melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan keadilan.
Para pahlawan telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Kini, tugas kita memastikan bahwa kemerdekaan itu benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan martabat bagi seluruh pekerja Indonesia.
Selamat Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2026.
Bersatu dalam solidaritas, berjuang untuk keadilan, dan bergerak menuju kesejahteraan.
