Undang-Undang Baru Harus Menjadi Kekuatan Perjuangan, Bukan Sekadar Janji Perlindungan
Oleh: Andrian Sevrianto
Ketua Bidang Propaganda Positif PD FSP KEP SPSI Provinsi Banten
Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa harapan baru bagi pekerja Indonesia, khususnya mereka yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau yang lebih dikenal sebagai pekerja kontrak.
Ketentuan Pasal 88 hingga Pasal 90 yang menjadi perhatian dalam regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja kontrak.
Namun, satu hal harus dipahami bersama: sebaik apa pun undang-undang dibuat, aturan tersebut tidak akan memberikan perubahan berarti apabila tidak dilaksanakan, diawasi, dan diperjuangkan secara bersama-sama.
Sejarah gerakan buruh telah membuktikan bahwa berbagai kemajuan perlindungan pekerja tidak terlepas dari perjuangan panjang, pengorganisasian, dan solidaritas kaum pekerja.
Hak-hak pekerja bukanlah hadiah. Hak tersebut harus dipahami, dijaga, dan diperjuangkan.
Pekerja Kontrak dan Ketimpangan Hubungan Industrial
Dalam praktik hubungan industrial, pekerja kontrak sering kali menghadapi posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pekerja dengan hubungan kerja tetap.
Ketidakpastian perpanjangan kontrak, kekhawatiran kehilangan pekerjaan, keterbatasan pengembangan karier, hingga rasa takut menyampaikan aspirasi merupakan persoalan yang tidak jarang dihadapi pekerja kontrak.
Banyak pekerja memilih diam ketika menghadapi persoalan di tempat kerja. Bukan karena mereka tidak memahami haknya, melainkan karena kekhawatiran terhadap kelanjutan hubungan kerja.
Kondisi tersebut dapat menciptakan ketimpangan dalam hubungan industrial. Pekerja membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga, sementara perusahaan memiliki kewenangan dalam mengelola hubungan kerja sesuai ketentuan hukum.
Dalam situasi seperti ini, pekerja kontrak membutuhkan lebih dari sekadar aturan tertulis.
Mereka membutuhkan organisasi yang mampu menyatukan suara, membangun keberanian, dan memperkuat posisi tawar dalam memperjuangkan hak serta kesejahteraan.
Undang-Undang Adalah Instrumen, Persatuan Adalah Kekuatan
Kehadiran undang-undang baru harus dipandang sebagai instrumen perjuangan, bukan akhir dari perjuangan itu sendiri.
Efektivitas sebuah undang-undang sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam melakukan pengawasan, kepatuhan pengusaha, serta kesadaran pekerja untuk memahami dan memperjuangkan haknya.
Tanpa pengawasan yang efektif, ketentuan hukum berisiko hanya menjadi norma yang indah di atas kertas.
Tanpa keberanian menyampaikan persoalan, berbagai pelanggaran hubungan industrial dapat terus berlangsung.
Dan tanpa organisasi yang kuat, suara pekerja kontrak akan mudah terpecah menjadi keluhan individual yang tidak memiliki daya tawar memadai.
Oleh karena itu, pekerja kontrak tidak cukup hanya mengetahui bahwa mereka memiliki hak. Mereka harus membangun kekuatan bersama untuk memastikan hak tersebut benar-benar dihormati dan dilaksanakan.
Berserikat Adalah Hak, Bukan Ancaman
Salah satu langkah paling strategis yang dapat dilakukan pekerja kontrak adalah membangun persatuan melalui organisasi.
Pekerja kontrak dapat memulai dengan membentuk komunitas, forum komunikasi, maupun aliansi sebagai ruang bertukar informasi dan menyatukan persoalan yang dihadapi.
Namun, perjuangan tersebut perlu diarahkan pada pembentukan atau penguatan serikat pekerja/serikat buruh sebagai organisasi yang memiliki kedudukan hukum dan fungsi perjuangan dalam hubungan industrial.
Hak berserikat dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Hak tersebut bukan hanya milik pekerja tetap. Pekerja kontrak juga memiliki hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keberadaan serikat pekerja bukanlah ancaman bagi perusahaan. Serikat pekerja yang sehat, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab justru dapat menjadi mitra dalam membangun hubungan industrial yang adil, produktif, dan berkelanjutan.
Jangan Biarkan Ketakutan Mengalahkan Solidaritas
Salah satu tantangan terbesar dalam mengorganisasi pekerja kontrak adalah ketakutan akibat ketidakpastian hubungan kerja.
Kekhawatiran kontrak tidak diperpanjang, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi perlakuan tidak adil sering kali membuat pekerja enggan bergabung dengan serikat pekerja.
Ketakutan tersebut harus dijawab melalui pengorganisasian yang terencana, pendidikan organisasi, pendampingan hukum, dan solidaritas yang nyata.
Pengurus serikat pekerja tidak cukup hanya mengajak pekerja kontrak menjadi anggota. Mereka juga harus mampu membangun kepercayaan dan membuktikan bahwa organisasi benar-benar hadir untuk memperjuangkan kepentingan seluruh pekerja.
Solidaritas tidak lahir hanya dari slogan. Solidaritas tumbuh ketika pekerja merasakan bahwa persoalan yang dihadapinya menjadi kepedulian bersama.
Pekerja kontrak tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian. Ketidakadilan terhadap satu pekerja harus menjadi perhatian seluruh pekerja.
Serikat Pekerja Harus Membuka Pintu Seluas-Luasnya
Gerakan serikat pekerja juga harus berani melakukan introspeksi.
Dalam sejumlah tempat kerja, masih terdapat jarak antara pekerja tetap dan pekerja kontrak. Bahkan, tidak sedikit pekerja kontrak yang merasa bahwa keberadaan serikat pekerja lebih banyak memperjuangkan kepentingan pekerja tetap.
Pandangan dan praktik semacam ini harus diubah.
Serikat pekerja tidak boleh terjebak dalam sekat status hubungan kerja. Pekerja tetap, pekerja kontrak, dan pekerja alih daya merupakan bagian dari kekuatan pekerja yang sama-sama membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan.
Oleh karena itu, serikat pekerja harus membuka ruang keanggotaan dan partisipasi seluas-luasnya sesuai ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan.
Pendidikan organisasi, advokasi, pengorganisasian, serta regenerasi kepemimpinan harus menjangkau pekerja kontrak.
Jangan sampai pekerja kontrak hanya dipandang sebagai tambahan jumlah anggota, tetapi tidak mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
Serikat pekerja yang kuat bukan hanya serikat yang memiliki banyak anggota, melainkan serikat yang mampu menyatukan seluruh anggotanya dalam perjuangan yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan.
Dari Kesadaran Individual Menuju Kekuatan Kolektif
Perjuangan pekerja kontrak harus dimulai dari kesadaran bahwa persoalan yang mereka hadapi bukan semata-mata persoalan pribadi.
Ketika seorang pekerja menghadapi ketidakpastian kontrak, mungkin ratusan pekerja lainnya mengalami persoalan serupa.
Ketika seorang pekerja tidak memahami hak atas kompensasi atau perlindungan hubungan kerja, bisa jadi masih banyak pekerja lain yang menghadapi kondisi yang sama.
Kesamaan pengalaman tersebut harus menjadi dasar membangun kekuatan kolektif.
Melalui serikat pekerja, persoalan individual dapat diperjuangkan sebagai kepentingan bersama. Aspirasi yang sebelumnya disampaikan secara terpisah dapat dirumuskan menjadi tuntutan yang terukur, rasional, dan memiliki dasar hukum.
Pengorganisasian harus diarahkan pada peningkatan kemampuan pekerja dalam memahami peraturan ketenagakerjaan, melakukan perundingan, membangun komunikasi dengan manajemen, serta memperjuangkan perbaikan kondisi kerja.
Serikat pekerja tidak boleh hanya hadir ketika terjadi perselisihan, tetapi harus menjadi wadah pendidikan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.
Negara Harus Hadir, Pengusaha Harus Patuh
Perjuangan pekerja kontrak tidak berarti seluruh tanggung jawab perlindungan dibebankan kepada pekerja.
Negara tetap memiliki kewajiban memastikan setiap ketentuan ketenagakerjaan dilaksanakan secara efektif.
Pemerintah harus memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pekerja.
Di sisi lain, pengusaha harus menghormati kebebasan berserikat, menjalankan ketentuan perjanjian kerja, serta membangun hubungan industrial yang mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Kepastian hukum tidak boleh berhenti pada administrasi kontrak. Kepastian hukum harus memberikan perlindungan nyata terhadap hak, penghasilan, dan masa depan pekerja beserta keluarganya.
Hubungan industrial yang sehat tidak mungkin terwujud apabila salah satu pihak terus berada dalam ketakutan dan ketidakpastian.
Pekerja Kontrak, Saatnya Bersatu!
Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan harus dijadikan momentum untuk membangun kesadaran baru di kalangan pekerja kontrak.
Momentum ini tidak boleh berlalu hanya sebagai perbincangan mengenai perubahan regulasi.
Pekerja kontrak harus mulai membaca dan memahami hak-haknya, membangun komunikasi antarsesama pekerja, serta memperkuat organisasi sebagai wadah perjuangan bersama.
Bagi pekerja yang belum berserikat, mulailah berhimpun.
Bagi pekerja yang sudah menjadi anggota serikat, perkuat solidaritas dan partisipasi.
Bagi pengurus serikat pekerja, jadikan pengorganisasian pekerja kontrak sebagai agenda strategis, bukan sekadar kegiatan tambahan.
Karena pada akhirnya, kekuatan serikat pekerja tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemimpin, tetapi oleh kesadaran, persatuan, dan keterlibatan aktif seluruh anggotanya.
Jangan biarkan status kontrak memisahkan persaudaraan sesama pekerja.
Jangan biarkan ketakutan melemahkan keberanian untuk memperjuangkan hak.
Dan jangan biarkan ketidakpastian hubungan kerja menjadi alasan untuk menyerah pada keadaan.
Undang-undang memberikan dasar perlindungan, tetapi organisasi dan solidaritas memperkuat kemampuan pekerja untuk memperjuangkan pelaksanaannya.
PEKERJA KONTRAK, BERSATULAH!
BERHIMPUN DAN BERSERIKATLAH!
BANGUN SERIKAT PEKERJA YANG MANDIRI, DEMOKRATIS, TRANSPARAN, DAN BERTANGGUNG JAWAB!
Karena pekerja yang terorganisasi memiliki kekuatan untuk memperjuangkan perubahan.
BERSATU • BERJUANG • SEJAHTERA
Referensi Hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan — rujukan Pasal 88–90 perlu dicocokkan kembali dengan naskah resmi sebelum publikasi.
