Mardianto Zulkarnain
Aktivis Buruh
Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) setiap tanggal 1 Mei bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum reflektif untuk meninjau kembali relasi antara tenaga kerja, negara, dan pemilik modal dalam struktur pembangunan nasional. Buruh merupakan elemen fundamental dalam sistem ekonomi, karena seluruh proses produksi, distribusi, hingga pelayanan publik sangat bergantung pada keberadaan tenaga kerja. Namun, dalam praktiknya, posisi buruh sering kali berada pada titik paling rentan dalam rantai pembangunan.
Secara historis, May Day berakar dari perjuangan kelas pekerja di Chicago pada tahun 1886 yang menuntut pengurangan jam kerja menjadi delapan jam sehari. Peristiwa tersebut menandai lahirnya kesadaran kolektif bahwa pekerja bukan sekadar instrumen produksi, melainkan subjek sosial yang memiliki hak atas kehidupan yang layak. Dalam konteks Indonesia, semangat tersebut tetap relevan karena berbagai persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan serius, mulai dari rendahnya upah, ketidakpastian status kerja, lemahnya perlindungan hukum, hingga minimnya jaminan sosial.
Secara normatif, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta berbagai regulasi turunannya telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak pekerja. Namun, persoalan utama terletak pada implementasinya. Masih banyak perusahaan yang menerapkan praktik kerja eksploitatif, seperti kontrak kerja yang tidak jelas, upah di bawah standar minimum, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta pengabaian terhadap hak jaminan sosial ketenagakerjaan.
Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara buruh dan pemilik modal. Dalam perspektif ekonomi politik, buruh kerap diposisikan sebagai faktor produksi yang dapat ditekan demi efisiensi dan akumulasi keuntungan. Negara pun tidak jarang lebih berpihak pada stabilitas investasi dibandingkan perlindungan tenaga kerja. Akibatnya, pembangunan ekonomi yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan justru menghasilkan ketidakadilan struktural.
Di daerah berbasis industri ekstraktif seperti Maluku Utara, persoalan buruh menjadi semakin kompleks. Aktivitas pertambangan yang menghasilkan nilai ekonomi besar belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pekerja lokal. Buruh tambang, pekerja harian, hingga tenaga alih daya (outsourcing) masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti keterlambatan upah, ketidakjelasan status kerja, serta lemahnya akses terhadap perlindungan hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat pembangunan masih bersifat elitis dan belum menyentuh kelompok pekerja secara adil.
May Day seharusnya tidak dipahami sebagai hari libur semata, melainkan sebagai ruang evaluasi terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, serta membuka ruang dialog yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Di sisi lain, serikat buruh juga harus diperkuat sebagai instrumen demokrasi industrial agar posisi tawar pekerja tidak terus berada dalam posisi subordinatif.
Pada akhirnya, kualitas suatu bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin martabat hidup para pekerjanya. Buruh bukan sekadar angka dalam laporan produksi, melainkan manusia yang menjadi fondasi utama pembangunan. Oleh karena itu, memperjuangkan hak buruh bukan hanya menjadi urusan kelompok pekerja, melainkan bagian dari perjuangan besar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
