Oleh: SULISTYONO, S.H.
Sekretaris Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI
Indonesia sedang berada di persimpangan penting dalam perjalanan pembangunan ekonominya. Di satu sisi, sektor pertambangan batu bara masih memiliki peran strategis dalam menopang kebutuhan energi, penerimaan negara, aktivitas industri, dan perekonomian daerah. Di sisi lain, tuntutan global untuk mengurangi emisi karbon dan mempercepat penggunaan energi bersih semakin kuat.
Perubahan tersebut merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari. Terlebih lagi, pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan transisi energi melalui pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil, termasuk rencana penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara secara bertahap dan penggantian kapasitas pembangkitnya dengan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Namun, di tengah pembicaraan mengenai pengurangan emisi, penghentian bertahap PLTU batu bara, dan pengembangan energi terbarukan, terdapat satu persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan: bagaimana nasib pekerja tambang batu bara, pekerja PLTU, pekerja industri pendukung, serta keluarganya ketika transisi energi berlangsung?
Pertanyaan ini sangat penting karena transisi energi bukan sekadar persoalan mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan. Transisi energi juga menyangkut perubahan struktur ekonomi, hubungan industrial, kesempatan kerja, keterampilan tenaga kerja, perlindungan sosial, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat di wilayah pertambangan.
Jika perubahan tersebut hanya berorientasi pada pencapaian target penurunan emisi tanpa memperhitungkan dampak sosial dan ketenagakerjaan, maka transisi energi berisiko melahirkan ketidakadilan baru.
Jangan sampai keberhasilan menyelamatkan lingkungan justru dibayar dengan hilangnya pekerjaan, meningkatnya kemiskinan, dan melemahnya kesejahteraan keluarga pekerja.
Batu Bara dan Ketergantungan Ekonomi Pekerja
Selama puluhan tahun, pertambangan batu bara telah menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, terutama Kalimantan dan Sumatera.
Keberadaan industri pertambangan tidak hanya memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses penambangan, tetapi juga menciptakan kegiatan ekonomi bagi sektor transportasi, logistik, kontraktor, jasa pemeliharaan alat berat, perdagangan, hingga usaha mikro dan kecil di sekitar kawasan tambang.
Artinya, setiap perubahan besar dalam industri batu bara dapat menimbulkan dampak berantai terhadap kehidupan masyarakat.
Ketika sebuah perusahaan tambang mengurangi produksi atau menghentikan operasinya, persoalan yang muncul bukan hanya berkurangnya aktivitas industri. Pekerja dapat kehilangan sumber pendapatan, sementara usaha kecil dan masyarakat sekitar menghadapi penurunan aktivitas ekonomi.
Lebih jauh lagi, pekerja yang telah mengabdikan puluhan tahun di sektor pertambangan belum tentu memiliki keterampilan yang dapat langsung digunakan untuk bekerja di sektor energi terbarukan.
Seorang operator alat berat, mekanik pertambangan, pekerja pengangkutan batu bara, atau tenaga operasional tambang membutuhkan kesempatan pelatihan dan penyesuaian kompetensi sebelum dapat beralih ke sektor pekerjaan lainnya.
Oleh karena itu, transisi energi harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi nyata tenaga kerja, bukan semata-mata berdasarkan target investasi dan pembangunan infrastruktur energi.
Just Transition: Keadilan bagi Pekerja Harus Menjadi Prioritas
Konsep Just Transition atau transisi berkeadilan pada dasarnya menempatkan pekerja dan masyarakat sebagai bagian penting dari perubahan menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan.
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melalui Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All tahun 2015 menekankan pentingnya kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, pengembangan keterampilan, serta dialog sosial dalam proses transisi menuju pembangunan berkelanjutan.
Dalam perspektif serikat pekerja, prinsip tersebut mengandung pesan yang sangat jelas: pekerja tidak boleh hanya menjadi pihak yang menanggung akibat dari keputusan transisi energi, tetapi harus menjadi bagian dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaannya.
Transisi berkeadilan bukan berarti mempertahankan penggunaan batu bara tanpa batas waktu. Sebaliknya, transisi berkeadilan merupakan upaya memastikan bahwa perubahan menuju energi bersih dilakukan secara terencana, bertahap, demokratis, dan tidak meninggalkan pekerja.
Keadilan dalam transisi energi setidaknya harus mencakup perlindungan terhadap keberlangsungan pekerjaan, jaminan pendapatan, peningkatan keterampilan, kesempatan kerja alternatif, serta perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya.
Tanpa jaminan tersebut, istilah Just Transition berisiko hanya menjadi slogan dalam dokumen kebijakan dan forum internasional, sementara pekerja menghadapi ketidakpastian mengenai masa depannya.
Ancaman PHK dan Ketidakpastian Masa Depan Pekerja
Salah satu kekhawatiran terbesar dalam proses transisi energi adalah potensi berkurangnya lapangan kerja di sektor pertambangan batu bara dan industri pendukungnya.
Laporan International Energy Agency (IEA) tahun 2024 memperkirakan sekitar 400 ribu orang bekerja dalam kegiatan terkait batu bara di Indonesia pada tahun 2022. Angka ini merupakan estimasi historis, bukan jumlah pekerja pada tahun 2026. Namun, data tersebut memperlihatkan besarnya kelompok pekerja yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan transisi.
Berkurangnya permintaan batu bara, perubahan kebijakan energi, dan meningkatnya penggunaan teknologi dapat memengaruhi keberlangsungan pekerjaan. Namun, dampaknya tidak selalu sama antara satu wilayah dan wilayah lainnya.
Penelitian International Institute for Sustainable Development (IISD) yang diterbitkan pada Desember 2025 menunjukkan bahwa perubahan industri batu bara berpotensi memengaruhi lapangan kerja dan penghidupan masyarakat di lima provinsi penghasil batu bara, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jambi.
Situasi ini menuntut kesiapan pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja.
Jangan sampai pekerja baru mengetahui bahwa pekerjaannya terancam ketika perusahaan mengumumkan pengurangan tenaga kerja atau penutupan operasional.
Perencanaan transisi harus dimulai jauh sebelum perubahan tersebut terjadi.
Pemerintah dan perusahaan perlu melakukan pemetaan terhadap jumlah pekerja, usia, masa kerja, kompetensi, status hubungan kerja, serta potensi dampak terhadap keluarga pekerja.
Pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja alih daya, dan pekerja pada perusahaan pendukung pertambangan harus memperoleh perhatian yang proporsional.
Dalam pandangan penulis, tidak adil apabila perusahaan dan negara memperoleh waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkan perubahan industri, sementara pekerja hanya diberikan waktu beberapa bulan untuk menghadapi kehilangan pekerjaan.
Investasi Energi Hijau Harus Diikuti Investasi Perlindungan Pekerja
Indonesia telah mengembangkan kerja sama internasional melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mendukung perubahan menuju sistem energi yang lebih rendah emisi.
Berdasarkan keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 6 Februari 2026, komitmen pendanaan JETP Indonesia telah mencapai sekitar USD21,8 miliar setelah adanya tambahan komitmen, dengan realisasi pendanaan hingga Januari 2026 sekitar USD3,4 miliar.
Besarnya komitmen pendanaan tersebut menunjukkan bahwa transisi energi bukan lagi sekadar wacana.
Namun, muncul pertanyaan penting: berapa besar bagian pembiayaan transisi energi yang benar-benar dialokasikan untuk melindungi pekerja dan masyarakat terdampak?
Pembangunan pembangkit energi terbarukan, jaringan transmisi, serta infrastruktur pendukung memang diperlukan. Akan tetapi, investasi pada manusia juga harus memperoleh perhatian yang setara.
Pekerja tambang yang menghadapi perubahan industri membutuhkan akses terhadap pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, pelatihan ulang, penempatan kerja, serta perlindungan pendapatan selama masa peralihan.
Program pelatihan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau pemberian sertifikat tanpa kepastian kesempatan kerja.
Pelatihan harus dirancang berdasarkan kebutuhan industri yang nyata dan disertai mekanisme penempatan tenaga kerja.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga telah memperkenalkan Specialised Workforce for Indonesia’s Future Transition (SWIFT) in Energy Roadmap 2025–2060, yang antara lain menekankan pelatihan, sertifikasi, pasar kerja hijau berbasis data, dan pengembangan tenaga kerja inklusif.
Langkah tersebut perlu diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dapat diakses oleh pekerja pertambangan, termasuk pekerja di daerah yang jauh dari pusat pendidikan dan pelatihan.
Serikat Pekerja Harus Dilibatkan Sejak Awal
Transisi berkeadilan tidak mungkin diwujudkan tanpa keterlibatan aktif serikat pekerja.
Selama ini, pembahasan transisi energi kerap didominasi oleh pemerintah, investor, lembaga pembiayaan, dan pelaku industri. Padahal, pekerja merupakan pihak yang akan mengalami langsung perubahan dalam hubungan kerja, kompetensi, dan sumber penghidupan.
Oleh karena itu, serikat pekerja harus dilibatkan bukan hanya sebagai peserta sosialisasi, tetapi sebagai mitra yang memiliki ruang nyata dalam penyusunan kebijakan.
Prinsip dialog sosial yang dikembangkan ILO menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja sebagai unsur penting dalam perumusan kebijakan transisi.
Dalam konteks Indonesia, mekanisme tripartit perlu diperkuat hingga tingkat daerah penghasil batu bara.
Serikat pekerja harus memperoleh akses terhadap informasi mengenai rencana perubahan operasional perusahaan, proyeksi kebutuhan tenaga kerja, potensi pengurangan pekerjaan, dan program pengembangan kompetensi.
Selain itu, perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dapat menjadi instrumen untuk memasukkan ketentuan mengenai perlindungan pekerja selama transisi energi.
Ketentuan tersebut dapat mencakup kewajiban konsultasi sebelum restrukturisasi, kesempatan pelatihan, prioritas penempatan kembali, perlindungan hak normatif, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.
Transisi yang berkeadilan tidak boleh diputuskan secara sepihak. Masa depan pekerja harus dirundingkan bersama pekerja.
Membangun Ekonomi Baru di Wilayah Pertambangan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah ketergantungan ekonomi daerah terhadap aktivitas pertambangan batu bara.
Di sejumlah wilayah, industri pertambangan telah menjadi sumber utama aktivitas ekonomi masyarakat. Penurunan kegiatan pertambangan tanpa persiapan ekonomi alternatif dapat menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi.
Karena itu, transisi energi harus disertai kebijakan diversifikasi ekonomi daerah.
Pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong pengembangan industri pengolahan, pertanian berkelanjutan, usaha mikro dan kecil, jasa produktif, serta sektor energi terbarukan yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.
Kajian IISD tahun 2025 juga merekomendasikan agar diversifikasi ekonomi dilakukan jauh sebelum penutupan tambang, disertai perlindungan sosial dan peningkatan keterampilan masyarakat.
Namun, perlu dipahami bahwa pekerjaan baru tidak otomatis menggantikan pekerjaan lama.
Lapangan kerja yang tercipta harus dinilai berdasarkan kualitasnya, termasuk tingkat upah, kepastian hubungan kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta kebebasan berserikat.
Jangan sampai pekerja kehilangan pekerjaan dengan penghasilan yang relatif baik di sektor pertambangan, kemudian terpaksa menerima pekerjaan baru dengan upah jauh lebih rendah dan perlindungan yang lebih lemah.
Jika hal tersebut terjadi, transisi energi mungkin berhasil mengubah struktur produksi, tetapi gagal menghadirkan keadilan sosial.
Enam Rekomendasi untuk Mewujudkan Transisi Berkeadilan
Dalam pandangan penulis, terdapat enam langkah strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Pertama, menyusun peta jalan transisi ketenagakerjaan sektor batu bara. Pemerintah perlu memiliki data yang terintegrasi mengenai pekerja terdampak, proyeksi perubahan lapangan kerja, kebutuhan kompetensi, dan potensi penyerapan tenaga kerja pada sektor ekonomi alternatif.
Kedua, membentuk forum dialog sosial tripartit khusus transisi energi. Forum ini harus melibatkan pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja, baik di tingkat nasional maupun daerah penghasil batu bara. Keterlibatan masyarakat lokal juga penting dalam kebijakan pembangunan wilayah.
Ketiga, membangun dana perlindungan pekerja terdampak transisi. Mekanisme pembiayaan perlu dirancang secara transparan untuk mendukung pelatihan, perlindungan pendapatan sementara, penempatan kerja, dan program ekonomi alternatif, dengan tetap menghormati kewajiban perusahaan berdasarkan hukum ketenagakerjaan.
Keempat, menjamin pelatihan ulang dan peningkatan kompetensi. Program reskilling dan upskilling harus diberikan sebelum pekerja kehilangan pekerjaan, bukan setelah mereka menghadapi pengangguran berkepanjangan.
Kelima, memperkuat perlindungan melalui Perjanjian Kerja Bersama. Serikat pekerja perlu memperjuangkan klausul transisi berkeadilan dalam PKB, termasuk konsultasi, pelatihan, penempatan kembali, dan pemenuhan hak pekerja apabila terjadi restrukturisasi atau PHK.
Keenam, memastikan investasi energi bersih menciptakan pekerjaan layak. Setiap program transisi energi perlu dievaluasi bukan hanya dari kapasitas energi dan penurunan emisi, tetapi juga dari jumlah pekerjaan layak yang diciptakan, kualitas upah, perlindungan sosial, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Rekomendasi tersebut harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan mekanisme pengawasan bersama.
Transisi Energi Harus Menjadi Jalan Menuju Keadilan Sosial
Indonesia membutuhkan masa depan energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan perubahan iklim.
Namun, pembangunan berkelanjutan tidak boleh hanya diukur melalui penurunan emisi atau peningkatan investasi hijau.
Keberhasilan transisi juga harus dinilai dari kemampuan negara melindungi pekerja, menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga, menciptakan kesempatan kerja baru, serta membangun ekonomi daerah yang lebih tangguh.
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Prinsip konstitusional tersebut harus menjadi pijakan dalam merancang kebijakan transisi energi.
Dunia usaha tentu membutuhkan kepastian investasi dan keberlanjutan operasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga ketahanan energi sekaligus memenuhi komitmen lingkungan. Sementara itu, pekerja memiliki hak untuk memperoleh kepastian masa depan dan perlindungan atas penghidupannya.
Ketiga kepentingan tersebut harus dipertemukan melalui dialog sosial yang terbuka dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai bagian dari gerakan serikat pekerja, penulis berpandangan bahwa transisi energi merupakan kesempatan untuk membangun hubungan industrial yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.
Perubahan industri seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat, bukan alasan untuk mengurangi perlindungan tenaga kerja.
Pada akhirnya, kita tidak boleh hanya bertanya kapan penggunaan batu bara akan berkurang atau kapan energi terbarukan akan menggantikannya.
Kita juga harus bertanya: ketika tambang berhenti beroperasi, apakah pekerjanya telah memiliki pekerjaan baru? Apakah keluarganya tetap memiliki penghasilan? Apakah anak-anak mereka masih dapat melanjutkan pendidikan? Dan apakah masyarakat di sekitar tambang memiliki masa depan ekonomi yang lebih baik?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang sesungguhnya menentukan apakah transisi energi telah berjalan secara berkeadilan.
Sebab, transisi energi yang berhasil bukan hanya transisi yang mampu mengurangi emisi karbon, melainkan transisi yang tidak meninggalkan pekerja dan keluarganya dalam ketidakpastian.
Energi boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi martabat dan kesejahteraan pekerja harus tetap menjadi prioritas.
Sumber dan Referensi
- International Labour Organization (ILO). Guidelines for a Just Transition towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All (2015). https://www.ilo.org/publications/guidelines-just-transition-towards-environmentally-sustainable-economies
- International Energy Agency (IEA). Accelerating Just Transitions for the Coal Sector (2024). https://www.iea.org/reports/accelerating-just-transitions-for-the-coal-sector
- JETP Indonesia. Comprehensive Investment and Policy Plan (2023), khususnya Bab 6 tentang transisi energi berkeadilan. https://jetp.id/publication
- International Institute for Sustainable Development (IISD). Coal Transition Impacts and the Approach to Inclusive Just Transition Policies in Indonesia (2025). https://www.iisd.org/publications/report/just-transition-coal-indonesia
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Pencapaian Proyek JETP 2026 Perkuat Arah Transisi Energi dan Ketahanan Energi Nasional (6 Februari 2026). https://ekon.go.id/publikasi/detail/6800/pencapaian-proyek-jetp-2026-perkuat-arah-transisi-energi-dan-ketahanan-energi-nasional
- BPSDM Kementerian ESDM. Roadmap Tenaga Kerja Spesialis untuk Transisi Energi Masa Depan Indonesia 2025–2060 (2025). https://bpsdm.esdm.go.id/posts/2025/07/25/peluncuran-roadmap-tenaga-kerja-spesialis-untuk-transisi-energi-masa-depan-indonesia-2025-2060/3944
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
