Oleh: Ridwan Monoarfa
Setiap kali gerakan buruh Indonesia berupaya membangun kendaraan politiknya sendiri, harapan besar selalu menyertainya. Partai politik dipandang sebagai instrumen paling efektif untuk memperjuangkan hak-hak pekerja lewat jalur legislasi. Namun, sejarah berulang kali mencatat kenyataan sebaliknya.
Partai Buruh kerap lahir dengan semangat perubahan, namun layu sebelum sempat mengakar menjadi kekuatan politik yang mapan. Fenomena mundurnya sejumlah tokoh gerakan buruh belakangan ini menjadi alarm keras. Persoalannya jauh lebih mendalam daripada sekadar konflik internal organisasi atau rivalitas kepemimpinan.
Kegagalan yang terus berulang ini mengundang pertanyaan mendasar. Mengapa partai yang lahir dari rahim gerakan buruh begitu sulit bertahan di Indonesia? Padahal, di banyak negara demokrasi lain mereka mampu menjadi pilar utama pemerintahan.
Jawabannya tidak sesederhana menyalahkan oligarki atau figur pemimpin. Penjelasan yang lebih memadai harus melacak struktur sosiologis yang membentuk masyarakat kita.
Akar Masalah Struktural
Di Eropa atau Australia, partai buruh tumbuh secara organik. Mereka lahir dari masyarakat industri yang sukses mengonsolidasikan kelas pekerja dalam jumlah masif. Serikat buruh di sana berkembang menjadi organisasi mandiri dengan tradisi demokrasi internal yang mapan. Dari sana, kesadaran kelas (class consciousness) mengkristal menjadi kekuatan politik formal. Partai buruh bukan sekadar perahu elektoral musiman, melainkan representasi politik dari basis sosial yang sudah solid.
Indonesia memiliki anatomi yang berbeda.
Struktur ketenagakerjaan kita masih didominasi oleh sektor informal. Di sektor formal pun, organisasi buruh terfragmentasi ke dalam ratusan konfederasi dan federasi. Ironisnya, orientasi politik massa masih rapuh. Mereka mudah dikooptasi oleh sentimen identitas agama, etnis, kedaerahan, patronase, hingga pesona figur politik. Dalam lanskap sosiologis seperti ini, fondasi bagi parpol berbasis kelas pekerja memang tidak pernah benar-benar menguat.
Namun, faktor hambatan struktural tersebut bukanlah satu-satunya kambing hitam. Duri dalam daging justru berada di dalam tubuh gerakan buruh sendiri. Fragmentasi elite menjadi penyakit kronis yang terus berulang. Organisasi lebih sering bergerak demi ego sektoral ketimbang membangun agenda kolektif. Perbedaan pandangan dengan mudah meruncing menjadi faksionalisme akut. Nilai-nilai egaliter yang menjadi budaya perilaku, nyatanya sering kali absen dalam praktik politik internal organisasi.
Ketika ruang dialog menyempit dan dominasi elite menguat, organisasi kehilangan energi kolektifnya. Perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman pembangkangan, bukan kekayaan gagasan. Akibatnya, kader-kader potensial yang progresif memilih menjauh, dan partai pun perlahan mati muda.
Tantangan ini kian berat saat sebagian elite buruh berhasil masuk ke dalam lingkar kekuasaan. Secara ideal, kehadiran mereka di parlemen atau birokrasi seharusnya memperkuat posisi tawar pekerja. Namun, dalam praktiknya, yang kerap terjadi adalah kooptasi politik. Alih-alih menjadi penyambung lidah kaum pekerja, mereka perlahan bergeser menjadi humas kekuasaan yang sibuk mengamankan posisi dalam konfigurasi politik praktis.
Kooptasi ini bukan sekadar urusan moral individu, melainkan dampak langsung dari rapuhnya institusi politik buruh. Tanpa mekanisme kontrol internal yang ketat dari basis massanya, hubungan elite buruh dengan penguasa akan selalu terjebak dalam relasi ketergantungan yang transaksional.
Solusi Masa Depan: Blok Politik Buruh
Melihat kebuntuan ini terutama pasca-pemberlakuan berbagai regulasi yang mereduksi hak pekerja seperti Omnibus Law sudah saatnya gerakan buruh merombak total paradigma perjuangannya. Selama ini, energi gerakan habis terkuras hanya untuk mendirikan atau menyelamatkan satu perahu parpol tertentu. Padahal, dalam iklim demokrasi modern yang kompleks, menggolkan agenda kesejahteraan pekerja butuh konsolidasi sosial yang jauh lebih luas daripada sekadar berburu tiket pemilu.
Oleh karena itu, saya menawarkan gagasan Blok Politik Buruh.
Gagasan ini bukanlah parpol baru, melainkan sebuah strategi koalisi taktis berbasis agenda kebijakan. Di sini, buruh bertindak sebagai motor utama, namun bergerak dalam satu barisan bersama petani, nelayan, pelaku UMKM, akademisi, aktivis lingkungan, pegiat HAM, kelompok perempuan, dan generasi muda. Perekat blok ini bukan kesamaan latar belakang organisasi atau warna bendera. Pengikatnya adalah kesamaan komitmen terhadap keadilan sosial, perlindungan ruang hidup, dan pemerataan ekonomi.
Secara strategis, format Blok Politik Buruh ini menjadi jawaban atas penyakit kronis gerakan selama ini. Keterlibatan unsur masyarakat sipil lain seperti akademisi dan pegiat demokrasi—secara otomatis akan menjadi sistem check and balance alami. Pengawasan publik yang lintas sektor ini akan mengunci ruang gerak elite buruh. Mereka tidak akan mudah dikooptasi atau melacurkan agenda perjuangan demi syahwat politik pribadi.
Dengan paradigma baru ini, keberhasilan perjuangan buruh tidak lagi diukur dari lolos tidaknya sebuah partai melewati parliamentary threshold. Keberhasilan diukur dari sejauh mana gerakan ini mampu mendikte arah kebijakan publik, membatalkan regulasi yang eksploitatif, dan membangun koalisi sosial yang berkelanjutan. Politik harus dikembalikan pada khitahnya: bukan semata perebutan kursi kekuasaan, melainkan perjuangan menghadirkan negara yang adil.
Sejarah mengajarkan bahwa partai politik bisa lahir, menang, lalu bubar. Namun, nasib jutaan pekerja tidak boleh ikut tenggelam bersama siklus hidup sebuah parpol. Solidaritas sosial harus dibangun melampaui pergantian rezim dan kalender pemilu.
Di sinilah Blok Politik Buruh menemukan relevansinya. Ia hadir bukan untuk menolak partai politik. Ia adalah ikhtiar membangun gerakan pekerja yang lebih inklusif, independen, dan adaptif terhadap zaman.
Pada akhirnya, masa depan kaum buruh tidak ditentukan oleh usia sebuah partai. Masa depan kita ditentukan oleh keberanian membangun kekuatan sosial kolektif, yang mampu memaksa negara tunduk pada mandat keadilan sosial.
Politisi dan Mantan Aktivis Buruh
