TANGERANG, SPKEP-SPSI.ORG – Persoalan ketidakpastian pasokan gas industri, pembatasan kuota harian, serta meningkatnya beban biaya energi menjadi perhatian serius kalangan serikat pekerja. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan produksi perusahaan sekaligus mengancam stabilitas lapangan pekerjaan dan kesejahteraan pekerja.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat dan diskusi pembahasan permasalahan gas industri yang difasilitasi oleh Pimpinan Cabang (PC) FSP KEP SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPC SPSI Citra Raya, Tangerang, tersebut dihadiri sejumlah perwakilan Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP KEP SPSI dari perusahaan yang terdampak persoalan pasokan dan kebijakan harga gas industri.
Salah satu peserta yang menyampaikan berbagai persoalan adalah PUK SP KEP SPSI PT Angsa Daya, yang menyoroti penurunan pasokan gas, pembatasan kuota pemakaian harian, serta penerapan biaya tambahan yang dinilai semakin membebani kegiatan operasional perusahaan.
Pasokan Gas Menurun, Keberlangsungan Produksi Menjadi Perhatian
Dalam forum tersebut, PUK SP KEP SPSI PT Angsa Daya mengungkapkan bahwa pasokan gas kepada perusahaan mengalami penurunan akibat pengaturan ketidakseimbangan pasokan atau unbalance oleh pihak penyalur gas.
Berdasarkan data yang disampaikan, persentase pasokan gas terhadap kontrak minimum mengalami perubahan sebagai berikut:
- 22–31 Agustus 2026: 83 persen.
- September 2026: 80 persen.
- 1–23 Oktober 2026: 81 persen.
- 24–31 Oktober 2026: 66 persen.
- 1–12 November 2026: 66 persen.
- 13–30 November 2026: 72 persen.
- Desember 2026: 79 persen.
Angka untuk periode November dan Desember yang belum berjalan sepenuhnya merupakan informasi alokasi pasokan yang disampaikan dalam forum, bukan seluruhnya data realisasi.
Penurunan alokasi pasokan tersebut dinilai semakin mempersempit ruang gerak perusahaan dalam mempertahankan kapasitas produksi secara optimal.
Bagi serikat pekerja, kondisi ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis penyediaan energi. Ketidakpastian pasokan gas memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas kegiatan industri, produktivitas perusahaan, dan keberlangsungan pekerjaan.
Harga Gas Turun Menjadi US$13/MMBTU, tetapi Manfaatnya Dinilai Belum Optimal
PUK SP KEP SPSI PT Angsa Daya juga menyoroti persoalan harga gas industri yang sebelumnya berada pada kisaran US$20,57 per MMBTU dan kemudian turun menjadi US$13 per MMBTU.
Menurut informasi yang disampaikan dalam forum, upaya memperjuangkan penurunan harga gas tersebut telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun.
Namun, manfaat harga gas yang lebih rendah itu disebut hanya dapat dirasakan secara optimal pada Juli 2026.
Memasuki Agustus 2026, perusahaan kembali menghadapi persoalan berupa pembatasan kuota pemakaian gas harian yang berdampak terhadap biaya produksi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan harga gas industri dalam mendukung daya saing industri nasional.
Sebab, penurunan harga gas tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak diikuti dengan kepastian volume pasokan yang sesuai dengan kebutuhan produksi.
Pembatasan Kuota Harian dan Penerapan Denda Jadi Sorotan
Sejak 22 Agustus 2026, PT Angsa Daya disebut mulai menghadapi pembatasan kuota pemakaian gas harian.
Berdasarkan informasi yang disampaikan PUK, apabila pemakaian gas melebihi kuota yang ditetapkan, perusahaan menghadapi pengenaan biaya tambahan yang disebut mencapai 250 persen dari harga AGIT, dengan merujuk pada ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 281.K.
Ketentuan tersebut dinilai perlu mendapatkan evaluasi, khususnya apabila pembatasan kuota menyebabkan perusahaan tidak dapat menggunakan gas sesuai dengan kebutuhan operasional dan volume kontrak yang telah disepakati.
Serikat pekerja memandang bahwa kebijakan pengendalian pasokan seharusnya mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan industri dan tidak menimbulkan beban tambahan yang berlebihan bagi perusahaan.
Perhitungan Kuota Gas Dinilai Tidak Proporsional
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme perhitungan kuota gas harian yang diberlakukan selama periode 22 Agustus hingga 31 Desember 2026.
Sebagai contoh, berdasarkan data September 2026 yang disampaikan PUK SP KEP SPSI PT Angsa Daya, perusahaan memiliki volume kontrak harian sebagai berikut:
Volume kontrak harian:
- Kontrak minimum: 1.962 MMBTU.
- Kontrak maksimum: 2.550 MMBTU.
Kuota gas harian yang diberikan:
- Kuota minimum: 1.207 MMBTU.
- Kuota maksimum: 1.569 MMBTU.
Berdasarkan angka tersebut, kuota minimum yang diberikan setara dengan sekitar 61,5 persen dari volume kontrak minimum, sedangkan kuota maksimum setara dengan sekitar 61,5 persen dari volume kontrak maksimum.
PUK SP KEP SPSI PT Angsa Daya menilai mekanisme penetapan kuota tersebut perlu dievaluasi secara transparan, terutama mengenai dasar penghitungan, persentase pengurangan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan kontrak.
Menurut serikat pekerja, penetapan kuota harus mempertimbangkan volume kontrak minimum dan maksimum secara proporsional agar tidak mengganggu kebutuhan operasional perusahaan.
Kepastian mekanisme penghitungan dinilai penting untuk mencegah timbulnya ketidakpastian biaya energi yang dapat memengaruhi perencanaan produksi.
Perusahaan Kurangi Kapasitas Produksi dan Gunakan Gas Alternatif
Dampak dari keterbatasan pasokan gas mulai dirasakan dalam kegiatan operasional PT Angsa Daya.
Menurut informasi yang disampaikan PUK, perusahaan telah melakukan pengurangan kapasitas produksi sebagai langkah penyesuaian terhadap keterbatasan energi.
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan operasional, perusahaan juga melakukan pembelian gas alternatif berupa Compressed Natural Gas (CNG) dari penyedia swasta dengan harga sekitar US$16,4 per MMBTU.
Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga gas US$13 per MMBTU yang sebelumnya menjadi harapan industri.
Penggunaan sumber energi alternatif dengan harga lebih mahal berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mengurangi efisiensi operasional perusahaan.
Bagi serikat pekerja, situasi ini menjadi perhatian serius karena penurunan kapasitas produksi yang berlangsung berkepanjangan dapat berdampak terhadap produktivitas, stabilitas usaha, dan keberlangsungan lapangan pekerjaan.
Ironi Kebijakan Gas Industri: Harga Turun, Pasokan Justru Berkurang
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut adalah kondisi yang dinilai kontradiktif antara kebijakan penurunan harga gas dan realisasi pasokan kepada industri.
Menurut informasi yang disampaikan PUK SP KEP SPSI PT Angsa Daya, ketika harga gas masih berada pada kisaran US$20,57 per MMBTU, tingginya harga disebut berkaitan dengan biaya regasifikasi.
Di sisi lain, pemerintah juga disebut pernah menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi pasokan gas yang cukup besar, meskipun sebagian sumber pasokan berada di wilayah Indonesia bagian timur.
Namun, setelah adanya upaya penurunan biaya regasifikasi dan harga gas menjadi US$13 per MMBTU, perusahaan justru menghadapi persoalan baru berupa berkurangnya pasokan dan pembatasan kuota harian.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi dan efektivitas kebijakan energi nasional.
Jika harga gas telah diturunkan untuk meningkatkan daya saing industri, mengapa pasokan kepada industri justru semakin terbatas?
Pertanyaan tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pemerintah, regulator, serta pihak penyalur gas, termasuk PT Perusahaan Gas Negara (PGN), sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Serikat pekerja berharap pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai penyebab penurunan pasokan, dasar penetapan kuota, serta langkah konkret untuk menjamin ketersediaan energi bagi industri.
Serikat Pekerja Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Gas Industri
PUK SP KEP SPSI PT Angsa Daya menegaskan bahwa persoalan gas industri bukan hanya menyangkut kepentingan perusahaan atau pengusaha, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlangsungan pekerjaan dan kesejahteraan pekerja.
Industri yang menghadapi ketidakpastian pasokan energi dan peningkatan biaya produksi berpotensi mengalami tekanan terhadap kegiatan operasionalnya.
Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa solusi, dampaknya dapat meluas terhadap produktivitas, stabilitas hubungan industrial, hingga keberlangsungan lapangan pekerjaan.
Oleh karena itu, melalui forum diskusi yang difasilitasi PC FSP KEP SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, PUK SP KEP SPSI PT Angsa Daya berharap seluruh serikat pekerja yang terdampak dapat membangun kesamaan sikap dan memperkuat langkah perjuangan bersama.
Serikat pekerja mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan gas industri, khususnya mengenai kepastian pasokan, transparansi penetapan kuota, mekanisme pengenaan biaya tambahan, serta efektivitas kebijakan harga gas.
Selain itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah, regulator, penyedia gas, pelaku industri, dan perwakilan pekerja guna merumuskan solusi yang berkeadilan serta menjamin keberlangsungan industri nasional.
Menjaga Industri Berarti Melindungi Masa Depan Pekerja
Bagi PUK SP KEP SPSI PT Angsa Daya, perjuangan terkait kebijakan gas industri merupakan bagian dari upaya mempertahankan keberlangsungan usaha dan melindungi kepentingan pekerja.
Serikat pekerja memandang bahwa keberlanjutan industri dan kesejahteraan pekerja merupakan dua kepentingan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
Kebijakan energi yang berpihak pada keberlangsungan industri diharapkan mampu menciptakan kepastian produksi, mempertahankan lapangan pekerjaan, serta memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Perjuangan serikat pekerja bukan semata-mata menuntut harga gas yang lebih terjangkau, tetapi juga memperjuangkan kepastian pasokan, keadilan penetapan kuota, dan keberlangsungan lapangan pekerjaan.
Melalui solidaritas dan perjuangan bersama, PUK SP KEP SPSI PT Angsa Daya berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan gas industri agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap sektor manufaktur dan tenaga kerja nasional.
Sebab, menjaga keberlangsungan industri berarti turut menjaga masa depan pekerja dan keluarganya.
SOLIDARITAS, PERJUANGAN, DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA!
Sumber: PUK SP KEP SPSI IKAD
