Bungo, 25 Mei 2026 – Ketua DPC KSPSI Kabupaten Bungo, Drs. Hasrizal, BA., M.Si., menyampaikan pidato pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang diselenggarakan di Aula Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bungo, Senin (25/5/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Buruh Sejahtera, Indonesia Kuat” tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan organisasi serikat pekerja dalam mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan pekerja di Kabupaten Bungo.
Dalam pidatonya, Drs. Hasrizal menegaskan bahwa Hari Buruh bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan refleksi atas perjuangan panjang kaum pekerja dalam memperoleh hak-hak yang layak, perlindungan sosial, serta hubungan industrial yang harmonis.
“Serikat pekerja harus menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan hubungan industrial yang adil, produktif, dan bermartabat. Kesejahteraan pekerja merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pekerja di Kabupaten Bungo untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga persatuan, serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya iklim kerja yang kondusif.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan, dan serikat pekerja menjadi kunci dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja rentan.
Peringatan May Day 2026 di Kabupaten Bungo turut dihadiri oleh Bupati Bungo beserta jajaran Forkopimda, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, unsur perbankan, organisasi pekerja, serta para buruh dari berbagai sektor. Acara juga diisi dengan penyerahan santunan jaminan sosial, bantuan sosial, dan berbagai bentuk apresiasi kepada para pekerja sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan buruh.
Melalui momentum Hari Buruh Internasional 2026, DPC KSPSI Kabupaten Bungo berharap semangat kebersamaan, solidaritas, dan dialog sosial terus diperkuat sehingga hak-hak pekerja dapat terpenuhi, produktivitas meningkat, dan pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan terwujudnya kesejahteraan seluruh pekerja.
