KEPTV News, Jakarta — Pakar hukum menungkap sejumlah kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No.20/2022
Tag: Cipta Kerja
Jokowi Tiba-tiba Terbitkan Perpu Cipta Kerja, Apa Isinya!
KEPTV News, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang
UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat
… memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang telah berani menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat… Jakarta – Anggota Tim
Saksi Pemerintah: Naskah akademik dan naskah RUU Cipta Kerja tidak pernah ada dalam FGD
Perkembangan Sidang pengujian Formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi Saksi-saksi Pemerintah: Naskah akademis tidak pernah diperlihatkan dalam FGD yang
Tidak boleh ada perubahan Naskah setelah paripurna
Perkembangan Sidang pengujian Formil UU Cipta Kerja di Mahkamah KonstitusiAhli Pemerintah, Prof Satya Arinanto: Perubahan naskah Setelah paripurna diperbolehkan sepanjang
DI BULAN BAROKAH TETAP TERUSKAN PERLAWANAN KONSTITUSIONAL TERHADAP UU CIPTA KERJA, PC SP KEP SPSI KARAWANG LAKUKAN DISKUSI KEBERLAKUAN UU CIPTA KERJA DAN PEMBAGIAN SANTUNAN ANAK YATIM
Selasa, 4 April 2021 bertempat di Kantor Sekretariat PC SP KEP SPSI Karawang di Jl Veteran, Karawang Wetan, Kab Karawang,
BUAT TURUNAN UU CIPTA KERJA, PEMERINTAH AKOMODIR KEPENTINGAN OLIGARKI
Konferensi Pers GEKANAS : Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, telah disahkan oleh
PROF. JIMLY ASSHIDIQIE: SETELAH PEMBAHASAN PARIPURNA DPR RI TIDAK BOLEH ADA LAGI PERUBAHAN SUBSTANSI UU YANG TELAH DISAHKAN, JIKA TERJADI MERUPAKAN PENYELUNDUPAN.
www.spkep-spsi | Jakarta |Pandangan Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama Prof. Dr. Jimly Asshidiqie tersebut disampaikan dalam Webinar yang diselengarakan oleh Gerakan
Bayi yang dipaksa lahir itu bernama UU Cipta Kerja
| www.spkep-spsi.org | – UU Cipta Kerja dengan metodologi Omnibus Law ini lahirnya dipaksakan, UU Cipta Kerja menabarak UU No.
DPRD BERAU Keluarkan Surat Meminta Pembatalan Omnibus Law ke Pemerintah Pusat
Berau, 13 Oktober 2020 – www.spkep-spsi.org – Pasca di sahkannya RUU Cipta Kerja Omnibus Law pada tanggal 5 Oktober 2020