Jakarta- www.spkep-spsi.org – Tim Judicial Review Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) melakukan pertemuan setelah sidang pertama untuk melakukan Perbaikan Permohonan Uji
Tag: OMNIBUS LAW
BUAT TURUNAN UU CIPTA KERJA, PEMERINTAH AKOMODIR KEPENTINGAN OLIGARKI
Konferensi Pers GEKANAS : Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, telah disahkan oleh
PROF. JIMLY ASSHIDIQIE: SETELAH PEMBAHASAN PARIPURNA DPR RI TIDAK BOLEH ADA LAGI PERUBAHAN SUBSTANSI UU YANG TELAH DISAHKAN, JIKA TERJADI MERUPAKAN PENYELUNDUPAN.
www.spkep-spsi | Jakarta |Pandangan Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama Prof. Dr. Jimly Asshidiqie tersebut disampaikan dalam Webinar yang diselengarakan oleh Gerakan
DPRD BERAU Keluarkan Surat Meminta Pembatalan Omnibus Law ke Pemerintah Pusat
Berau, 13 Oktober 2020 – www.spkep-spsi.org – Pasca di sahkannya RUU Cipta Kerja Omnibus Law pada tanggal 5 Oktober 2020
Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Pekerja dan Perlindungan Negara
|www.spkep-spsi.org |KEPTV news | Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur dan diperhamba (Pasal 10 UUD Sementara Tahun 1950), sejarah dunia mencatat
PC FSP KEP SPSI Kabupaten Karawang adakan Halal Bihalal dan Rapat Koordinasi
Karawang, Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Karawang
Pertemuan SP/SB dengan Menkopolhukam
Jakarta, Info hasil pertemuan pimpinan SP/SB dengan Pihak Pemerintah, pada hari Rabu, 10 Juni 2020 di Ruang Rapat Kemenko Polhukam
POINTERS MENTERI KETENAGAKERJAAN PADA ACARA SIDANG PLENO I DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL
Jakarta, 8 Mei 2020 Selamat siang dan salam sejahtera. • Pertama-tama, saya mengucapkan “Selamat Datang, Selamat Bergabung, Selamat bertugas dan
PP FSP KEP SPSI Joint Virtual Meeting yang diadakan oleh Responsible Mining Foundation (RMF)
JAKARTA, Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI), diundang untuk
MAY DAY 2020
Cabut Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Bentuk Tim Task Force Ketenagakerjaan Menyambut May Day 2020, pekerja/buruh Indonesia mendesak DPR