Ditulis oleh : Ira Laila (Wakil Ketua I PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat) Bogor, Di tengah-tengah perjuangan penolakan
PD FSP KEP SPSI Provinsi Banten Adakan Seminar Nasional Sehari
Cilegon, Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini menjadikan tantangan baru bagi dunia usaha di Indonesia. Era Globalisasi dan perdagangan
Tanggal 2,3 dan 4 Desember 2019 Pekerja Akan Duduki Gedung Sate Untuk Meminta Gubernur Cabut Surat Edaran
BEKASI, Perlawanan pekerja se Jawa Barat melawan Gubernur Ridwan Kamil yang telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor : 561/75/Yanbansos tanggal
PD SP KEP SPSI Jawa Barat Kerjasama Pasarkan Aplikasi SANTRIJEK
BEKASI – Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD SP KEP SPSI) Provinsi Jawa
Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Menolak PP 78, Tetap Rekomendasikan UMK 2020 Berdasarkan Survey KHL
TANGERANG, Upah Minimum Kota dan Kabuapaten ( UMK ) Di Provinsi Banten tahun 2020 akan direkomendasikan berdasarkan data hasil survei
Aliansi Buruh Banten Bersatu Sebut UMP Banten 2020 Tidak Sesuai Survei Pasar
TANGERANG—Aliansi Buruh Banten Bersatu menilai surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan tentang Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020, yaitu sekitar 8,51
PD FSP KEP SPSI DKI Jakarta Bekerja Sama Dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan KANWIL DKI Jakarta
Jakarta, Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi DKI
WORKSHOP “MENGEMBALIKAN KONSTITUSIONALITAS UU KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA”
Bandung, 19-20 September 2019 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke-4 secara tegas memberikan pedoman bahwa dalam pembentukkan dan pengelolaan
Pelantikan PUK Baru di Sela Pelatihan
Pasuruan, Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Timur disela-sela Pelatihan Pembentukan PUK SP KEP SPSI dan Perjanjian Kerja Bersama
PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat Mengadakan Pelatihan PKB
Bandung, Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Jawa