Jumlah Anggota FSP KEP SPSI Jawa Barat Meningkat dalam 3 Tahun

BANDUNG — Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) berkomitmen menunjukkan dedikasinya melakukan pembelaan, melindungi, menyejahterakan dan meningkatkan pengetahuan bagi para anggota FSP KEP SPSI. FSP KEP SPSI juga bertekad mewujudkan visi organisasi yakni ‘Optimalisasi 6 (Enam) Penguatan Organisasi Untuk Mewujudkan SPKEP SPSI Berkelas Dunia’.
Maka dari itu, FSP KEP SPSI terus berupaya menambah jumlah anggota anggota FSP KEP SPSI setiap waktu. Salah satu prestasi ditorehkan PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat (Jabar). Dalam tiga tahun, PD FSP KEP SPSI Jabar mampu meningkatkan jumlah anggota anggota FSP KEP SPSI dari 56 ribu-60 ribu pada tahun 2015 menjadi 81.621 orang per bulan Agustus 2018. Prestasi ini merupakan komitmen tinggi yang dilakukan seluruh pengurus PD FSP KEP SPSI Jabar yang dibantu semua pengurus Pimpinan Cabang (PC) di 11 PC dan pengurus PUK (Pimpinan Unit Kerja) se-Jabar. Rinciannya, jumlah anggota sudah mencapai 81.621 orang, dengan jumlah PUK mencapai 184 PUK dan 11 PC. Ke-11 PC yakni Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Karawang, Subang, Purwakarta, Depok, Tasikmalaya, Cimahi, Cirebon dan Bekasi.

Ketua PD FSP KEP SPSI Jawa Barat, H. Dardju mengatakan, keberhasilan menambah jumlah anggota FSP KEP SPSI di Jabar tak terlepas dari kerjasama semua pihak. “Kami konsolidasi, koordinasi dan komunikasi setiap waktu. Kita lakukan penguatan organisasi secara berkala. Pada Munas tahun 2015, jumlah PC hanya 6, kini menjadi 11 PC dan jumlah PUK bertambah setiap tahun,” kata H. Dardju, kepada Tim Media PP FSP KEP SPSI di sela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) FSP KEP SPSI Jawa Barat di Hotel Yehezkiel, Lembang, Bandung, Jawa Barat, selama tiga hari pada tanggal 1-3 Oktober 2018. Rakerda ini merupakan kali pertama digelar setelah Musyawarah Daerah (Musda) pada tahun 2015 lalu.
H. Dardju lantas menunjukkan strategi peningkatan penambahan anggota dari tahun ke tahun. Menurutnya, program penambahan anggota adalah bagian sinergitas antara Bidang SDM dan Organisasi dengan Bidang Perlindungan dan Pembelaan. Tahapannya, Bidang SDM dan Organisasi melakukan mapping (pemetaan) daerah yang belum terbentuk pengurus Pimpinan Cabang (PC) maupun Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang tersebar di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. “Bidang Organisasi dan SDM keliling dari Pangandaran sampai Depok. Mencari pekerja yang belum terbentuk Serikat Pekerja (SP), khususnya di bidang Kimia, Energi dan Pertambangan serta industri turunannya. Setelah dilakukan mapping, kemudian diedukasi. Jika berminat, maka diproses pembentukannya dengan mengirim surat ke HRD Perusahaan,” katanya.

Strategi lain yang membuat jumlah anggota dan PUK bertambah, kata H. Dardju, adalah komitmen dalam pembelaan dan perlindungan pekerja ketika sedang menghadapi perkara hubungan industrial. “Jika ada kasus, Tim Advokasi kita membela, melindungi, menangani kasus, memperhatikan hingga kasusnya selesai atau minimal, pihak pekerja tidak dirugikan sama sekali. Ini yang membedakan SP di FSP KEP SPSI dengan SP yang lainnya,” katanya. Bahkan, dalam beberapa kasus, keberhasilan penanganan dari Tim Advokasi PD FSP KEP SPSI Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi perbincangan di kalangan pekerja yang belum memiliki pengurus Serikat Pekerja (SP).
Setelah terbentuk PUK, lanjut H. Dardju, pihaknya menugaskan Bidang Organisasi untuk membimbing, mengarahkan dan mendampingi pengurus baru PUK maupun PC dalam berorganisasi. Yang belum bisa berorganisasi, akan diajarkan. Yang belum tahu bernegosiasi dengan manajemen perusahaan, akan dilatih hingga memiliki kemampuan sekaligus kepercayaan diri. “Pendampingan dan pengembangan bagi pengurus baru PUK ini biasanya melibatkan PC di daerah tersebut. Sehingga, pengurus baru PUK merasa diperhatikan. Jika ada Rapat Kerja Cabang atau Diklat, pengurus PUK di daerah itu pasti diundang,” ungkap H. Dardju.
Seperti diketahui, H. Dardju sudah empat periode atau 20 tahun menjabat Ketua PD FSP KEP SPSI Jawa Barat. Di usia yang mencapai 78 tahun, dia masih sanggup mengkonsolidasi semua pengurus PD, PC dan PUK di Jawa Barat. Jumlah pengurus PD hanya 9 orang termasuk dirinya. Pengurus lain adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi dan SDM, H. Bawit Umar; Wakil Ketua Bidang Perlindungan dan Pembelaan, Anwar Rabbani; Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Social dan Ekonomi, Ira Laila Budiman; Wakil Ketua Bidang Keuangan, Administrasi, Teknologi Informasi dan Propaganda, Badia Hutasoit; Sekretaris, J. Undy Harijanto; Wakil Sekretaris, Agus Koswara; Bendara, Hj. Kusmayati; dan Wakil Bendahara, Novy Yulianti.

Sebelumnya, Ketum PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah, mendorong seluruh pengurus PD, PC dan PUK se-Jawa Barat agar mengkampanyekan propaganda positif rutin setiap saat. Agar jumlah PUK bertambah dan otomatis menambah jumlah peserta Serikat Pekerja (SP). Ada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jabar. Diperkirakan hanya 20 dari 27 daerah yang berpotensi kawasan industri/ada wilayah industri. Namun, saat ini jumlah PC hanya terbesar di 11 Kabupaten/Kota. “Artinya, masih ada 8 kabupaten/kota yang belum terbentuk pengurus PC. Ini Pekerjaan Rumah (PR) bersama semua pihak disini. Untuk menambah PC baru, maka lakukan propaganda positif. Lakukan kegiatan yang melahirkan empati masyarakat, empati pengusaha, dan empati perusahaan serta khusus empati pekerja yang belum tergabung di FSPKEP SPSI. Sehingga, penerimaan SP ini bisa diterima mereka,” katanya.
Dengan demikian, sebagian perspektif masyarakat terhadap SP semakin berubah ke arah positif. Tidak lagi dianggap SP yang suka meminta tuntutan dan menutup jalan dalam aksi unjuk rasa. “Dengan bertambahnya anggota FSPKEP SPSI, maka akan menjadi The Most Representative, menjadi Leading Union dan menjadi lokomotif terdepan dalam negosiasi apapun. Negosiasi pembentukan PKB, pengajuan upah minimum, hak pekerja, dan sebagainya. Contohnya, partai gurem tentu tidak boleh mengajukan calon presiden. Begitu juga dengan Serikat Pekerja yang gurem, tentu tak punya wakil di Dewan Pengupahan, tak bisa punya wakil di LKS Tripartit, sehingga nasibnya ditentukan orang lain. Melongo saja kalau hasil keputusan upah bisa merugikan dirinya. Agar mampu menjadi imam, melindungi, membela serta menyejahterahkan dirinya sendiri sebagai pekerja dan keluarganya sekaligus turut membela pekerja lain, maka FSPKEP SPSI harus mayoritas. Ini PR bersama untuk menjalankan propaganda positif,” beber R. Abdullah.
Sementara itu, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, mengapresiasi keberhasilan PD FSP KEP SPSI Jabar dalam pengembangan organisasi, sehingga bisa meningkatkan jumlah anggota SP secara signifikan dalam waaktu singkat. “Tiga tahun lalu, saya tahu, jumlah anggota PD FSP KEP SPSI hanya 56 ribu-60 ribuan. Kini sudah mencapai 81 ribuan. Peningkatan ini sangat luar biasa. Beda dengan jumlah anggota FSP TSK SPSI, justru merosot dan terus turun. Padahal, jumlah anggota FSP TSK SPSI sempat terbesar dari seluruh federasi di tahun 2011. Kini di tahun 2018, jumlah anggota SP terbanyak ditempati SPMI, dan FSP KEP SPSI menempati nomor tiga dari sebelumnya nomor 5 di tahun 2015,” ujar Roy Jinto yang juga Ketua PD FSP TSK SPSI, dalam sambutannya di depan peserta Rakerda FSP KEP SPSI.
Turut hadir di acara Rakerda adalah Ketua DPD FSP RTMM H. Ateng Ruhiyat; Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat, Ir. Muhamad Sidarta; Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Jawa Barat, Ir. Diana Ramadiany Msc. Hadir pula jajaran pengurus delapan Pimpinan Cabang (PC), pengurus PD FSPKEP SPSI, Perwakilan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, serta Tim Media PP FSPKEP SPSI. Panitia juga mengundang Apindo Jawa Barat, namun berhalangan hadir. (Tim Media FSPKEP SPSI/Zaky) ***