KEPTV News, Jakarta — Rencana pemerintah akan mengumumkan holding dan sub holding Perusahaan Listrik Negara (PLN) patut dicermati oleh publik.
MANIFSETO GEKANAS
Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) yang merupakan aliansi dari 18 Federasi Serikat Pekerja/Buruh tingkat Nasional, Akademisi, Peneliti dan Advokat yang fokus
HAK MOGOK
Oleh: Indra Munaswar, Ketua Umum FSPI/Presidium GEKANAS Pertanyaan mendasar, apakah gerakan serikat pekerja/serikat buruh sebatas pada gerakan yang hanya mengurusi
Anies Baswedan Merevisi Besaran Kenaikan UMP DKI Jakarta
Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen.
GEKANAS:Menolak Pembahasan Revisi UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
SIARAN PERS Aksi Unjuk Rasa Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) Di Gedung DPR/MPR RI Menolak Pembahasan Revisi UU No. 12/2011
RINGKASAN DAN CATATAN DISSENTING OPINION 4 HAKIM KONSTITUSI
RINGKASAN DAN CATATAN PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) 4 (EMPAT) HAKIM KONSTITUSI Oleh Ari Lazuardi Putusan MK Uji Formil UU CIpta
CATATAN PUTUSAN MK UJI FORMIL (JUGA UJI MATERIL) PENGUJIAN UU CIPTA KERJA DI MAHKAMAH KONSTITUSI
OLEH ARI LAZUARDI (DIREKTUR LBHN PP FSP KEP SPSI/KUASA HUKUM GEKANAS) Syahdan, terjadi situasi imajiner seperti ini” “Udah terlanjur dibuat
Catatan Kritis Putusan MK Terhadap UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang diajukan
Dinyatakan Inkonstitusional?
Jakarta – Mahkamah Konsitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.
UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Inkonstitusional Bersyarat Putusan MK
Sidang pleno MK mengabulkan sebagian pengujian formil UU No.11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja. Namun implementasi putusan itu tampak