Masa Aksi Buruh Tangerang kirim Keranda (Peti Mati) ke Ruang Pleno
Masa Aksi Buruh Tangerang kirim Keranda (Peti Mati) ke Ruang Pleno Selasa (23/11) Masa aksi buruh se Kabupaten Tangerang melakukan...
ADVERTISEMENT
Ya silahkan dengan ikuti aturan yang ada. Toh itu sudah menjadi ritual tahunan
Bandung, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat angkat suara terkait rencana buruh melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja pada...
pengawalan SP/SB Terkait (UMK) Kabupaten Gresik
Gresik, Puluhan perwakilan serikat pekerja/serikat buruh dari Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia...
UMP 2022 Rata-Rata Naik 1,09%
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengumumkan soal simulasi kenaikan rata-rata UMP 2022 berdasarkan PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Terungkap...
Dialog Sosial Workshop Pembentukan RP3 di Tempat Kerja
Lokakarya Dialog Sosial Komitmen Bersama Kebijakan Zero Tolerance Terhadap Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Bekasi (KEPTV NEWS) Kondisi...
EXECUTIVE SUMMARY: Tolak Holding dan IPO
Usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum haruslah dikuasi oleh Negara melalui PLN sebagai BUMN Ketenagalistrikan karena merupakan salah satu cabang...
upah minimum yang ditetapkan nantinya tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil (UMK).
Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Dinar Titus Jogaswitani mengatakan bahwa upah minimum yang ditetapkan nantinya tidak berlaku bagi usaha mikro...
MENTERI KETENAGAKERJAAN TOLAK PERMINTAAN PEKERJA TERKAIT KENAIKAN UPAH 2022
Menteri Ketenagakerjaan menolak permintaan buruh terkait kenaikan upah, dan tegaskan pemberlakuan PP No 36/2021 (KEPTV NEWS) Jakarta, Pemerintah dalam hal...
Bagi Pekerja yang Miliki PKB UU Cipta Kerja tidak Berlaku
UNDANG-undang Cipta kerja tak akan berlaku bagi pengusaha dan pekerja yang telah memiliki Perjanjian Kerja Besama (PKB) atau peraturan perusahaan...
“Kalau gagal, tidak menepati janji atau salah dalam mengambil kebijakan, harusnya tahu diri dan turun,” tegasnya Anthony Budiawan
"Anthony Budiawan menyampaikan bahwa permasalahan ini berawal ketika Presiden tidak lagi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada DPR. Sehingga ketika...