Perbaikan Permohonan tetap mendalilkan Penetapan PERPPU CIPTA KERJA sebagai pembangkangan konstitusi terhadap putusan MK. CEMWU, Jakarta –Selasa, 7 Maret 2023 kembali diagendakan
Tag: MK
Sidang Lanjutan GEKANAS Uji Formil Perppu Cipta
CEMWU, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
GEKANAS Uji Formil Perppu Cipta Kerja
KEPTV News, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UJI KONSTITUSI PERPPU CIPTA KERJA OLEH GEKANAS
HAKIM MK: PEMBANGKANGAN KONSTITUSI AGAR DIGANTI DENGAN ISTILAH YANG LEBIH HALUS KEPTV News, Jakarta — Sidang uji formil PERPPU Cipta Kerja nomor
PELECEHAN KONSTITUSI
Oleh: Indra Munaswar Perppu bukan sekadar nama dari hirarki perundang-undangan tanpa isi. Perppu bukan sekadar hak presiden untuk membuatnya. Perppu yang dibuat
PERPPU CIPTA KERJA PEMBANGKANGAN KONSTITUSI, DAN LANGGENGKAN REGULASI CIPTA KERJA YANG INKONSTITUSIONAL
KEPTV News, Jakarta — Hari ini, kamis 9 Februari 2023, Gerakan Kesejahtaraan Nasional (GEKANAS) secara Resmi menyerahkan berkas fisik permohonan Uji Konstitusional
Perppu Cipta Kerja resmi digugat di Mahkamh Konstitusi
KEPTV News, Jakarta — Sejumlah unsur masyarakat sipil hari ini resmi mengajukan gugatan uji formil atas Perpu Cipta Kerja bikinan Presiden Joko
Perppu Cipta Kerja terbit Eks Ketua MK dicari Alasan Pembenaran oleh Sarjana Tukang Stempel
KEPTV News, Jakarta — Ketua MK pertama periode 2003-2006, Jimly Asshiddiqie, mengkritik tindakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menerbitkan Perppu Cipta
Penggugat UU Cipta Kerja di MK Kritik Penerbitan Perppu
KEPTV News, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Airlangga Hartarto Pemerintah Masih Dalami Keputusan MK Soal UU Cipta Kerja
KEPTV News, Jakarta — Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pihaknya masih mendalami keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
