BANDUNG — Pimpinan Daerah (PD) Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Yehezkiel, Lembang, Bandung, Jawa Barat, selama tiga hari pada tanggal 1-3 Oktober 2018. Rakerda ini merupakan kali pertama digelar setelah Musyawarah Daerah (Musda) pada tahun 2015 lalu.
Ketum PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah, menegaskan peserta Rakerda jangan lipservice (manis di bibir) saja. “Namun harus disempurnakan dengan eksekusi yang jelas. Bagaimana menjalankan Program Penguatan SDM, bagaimana menjabarkan Program Advokasi, dan seterusnya. Mana implementasi program yang belum berjalan. Kita kaji ulang, dievaluasi, selanjutnya dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab,” ujar R. Abdullah di hadapan ratusan peserta dan belasan tamu undangan Rakerda, di Aula Utama Hotel Yehezkiel, Lembang, Bandung, Jawa Barat, Senin (1/10/2018).
Hadir di sela peserta adalah Ketua DPD KSPSI Provinsi Jabar sekaligus Ketua PD FSP TSK SPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto; Ketua DPD FSP KEP SPSI H. Dardju; Ketua DPD FSP RTMM H. Ateng Ruhiyat; Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat, Ir. Muhamad Sidarta; Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Jawa Barat, Ir. Diana Ramadiany Msc. Hadir pula jajaran pengurus delapan Pimpinan Cabang (PC), pengurus PD FSP KEP SPSI, Perwakilan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, serta Tim Media PP FSP KEP SPSI. Panitia juga mengundang Apindo Jawa Barat, namun berhalangan hadir. Sebelum acara dimulai, para peserta dan tamu undangan menyanyikan Lagu ‘Indonesia Raya’, mengheningkan cipta dipimpin Ketua Umum PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah, serta membacakan Panca Prasetya yang dipimpin Sekretaris PC FSPKEP SPSI Karawang, Anton Budianto.
R. Abdullah menjelaskan, 6 (enam) Penguatan Organisasi adalah visi. Domain penyusunan visi adalah jajaran PP FSPKEP SPSI. Sedangkan, visi dijabarkan lewat misi, dengan dijalankan oleh manajer, atau seluruh perangkat organisasi dari PP, PD, PC hingga PUK. “Kita semua adalah manajer. Untuk mencapai visi atau tujuan, maka dibutuhkan pembahasan breakdown program yang akan dijalankan. Konteksnya harus sesuai kaidah struktur organisasi. PP sudah menyusun kerangka standar optimalisasi 6 (enam) Penguatan Organisasi yang bisa dijalankan pengurus PD, PC hingga PUK. Penjabaran detilnya dibahas di Rakerda, Rakercab dan Rakenik,” ujar R. Abdullah. Idealnya, kata dia, Rakerda, Rakercab dan Rakenik digelar tiap tahun. “Kenapa tiap tahun? Untuk mendesain, mengkaji dan mempertajam ulang optimalisasi 6 Penguatan Organisasi sebagai goal akhir, yakni menjadikan SPKEP SPSI Berkelas Dunia,” ujar R. Abdullah.
Menurutnya, pengkajian dan penajaman ulang tiap tahun terhadap roadmap atau blueprint (cetak biru) optimalisasi 6 Penguatan Organisasi digelar tiap tahun karena tantangan dunia industri di internal dan eksternal yang semakin ketat dan keras. Jika pengurus di PP, PD, PC hingga PUK tidak cepat bertindak, merubah diri, maka dipastikan akan punah. Tantangan yang sudah di depan mata adalah “Revolusi Industri 4.0”. Revolusi Industri 4.0 adalah perubahan etika dan tata krama kerja, dari sistem mekanis menjadi IT dan Robotisasi. Dia mencontohkan petugas tiket Jalur Tol. Dahulu masih ada manusia yang bekerja, kini diganti dengan robot, yakni pembayaran E-Toll. Kini sudah ada perusahaan yang mengganti 20 pekerja dengan satu unit robot. Tantangan berikutnya adalah kebijakan perusahaan yang mengganti sistem perekrutan pekerja tetap menjadi sistem perekrutan magang atau musiman.
Motivasi Peserta Rakerda
Dalam sambutannya, R. Abdullah juga memberikan motivasi kepada peserta Rakerda, meningkatkan status Serikat Pekerja (SP) di kalangan Apindo, Pemerintah dan Pengusaha. R. Abdullah meminta pengurus PD, PC dan PUK untuk mengoptimalkan penguatan SDM demi meningkatkan profesionalisme pengurus di semua tingkatan. “Agar pengurus setara pengetahuan dan wawasannya dengan semua pelaku hubungan industrial di semua tingkatan,” katanya.
Pengetahuan dan wawasan pengurus PUK harus setara dengan manajemen perusahaan. Demikian juga dengan pengurus PC, setara wawasan dan pengetahuannya dengan Muspida di Kabupaten/Kota serta Apindo. Jajaran Pengurus PD harus setara intelektual, daya pikir, daya saing dan wawasan dengan Muspida di Provisi. Pasalnya, Serikat Pekerja tidak lagi mengandalkan otot dan kumis –untuk menakuti-nakuti– pihak perwakilan perusahaan, perwakilan Disnakertrans maupun asosiasi pengusaha seperti Apindo dan Kadin. “Semakin hari, persoalan dan tantangan yang dihadapi pekerja adalah semakin kompleks. Pilihannya hanya satu kata, kuatkan SP menjadi profesional. Mewujudkan kesetaraan hubuangan indstri. Tidak boleh lagi menggunakan modal hanya otot dan kumis. Kita tidak bisa lagi dibohongi oleh pengusaha dan pemerintah. Tapi harus duduk setara, equal, seimbang dalam upaya menyampaikan gagasan dan pikirannya. Agar terjadi Win-Win Solution, bukan Win-Lose Solution,” papar R. Abdullah, yang diaminkan seluruh peserta Rakerda.
R. Abdullah juga mendorong seluruh pengurus PD, PC dan PUK se-Jawa Barat agar mengkampanyekan propaganda positif rutin setiap saat. Agar jumlah PUK bertambah dan otomatis menambah jumlah peserta Serikat Pekerja (SP). Ada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jabar. Diperkirakan hanya 20 dari 27 daerah yang berpotensi kawasan industri/ada wilayah industri. Namun, saat ini jumlah PC hanya terbesar di 11 Kabupaten/Kota. “Artinya, masih ada 8 kabupaten/kota yang belum terbentuk pengurus PC. Ini Pekerjaan Rumah (PR) bersama semua pihak disini. Untuk menambah PC baru, maka lakukan propaganda positif. Lakukan kegiatan yang melahirkan empati masyarakat, empati pengusaha, dan empati perusahaan serta khusus empati pekerja yang belum tergabung di FSPKEP SPSI. Sehingga, penerimaan SP ini bisa diterima mereka,” katanya.
Dengan demikian, sebagian perspektif masyarakat terhadap SP semakin berubah ke arah positif. Tidak lagi dianggap SP yang suka meminta tuntutan dan menutup jalan dalam aksi unjuk rasa. “Dengan bertambahnya anggota FSPKEP SPSI, maka akan menjadi the most representative, menjadi leading union dan menjadi lokomotif terdepan dalam negosiasi apapun. Negosiasi pembentukan PKB, pengajuan upah minimum, hak pekerja, dan sebagainya. Contohnya, partai gurem tentu tidak boleh mengajukan calon presiden. Begitu juga dengan Serikat Pekerja yang gurem, tentu tak punya wakil di Dewan Pengupahan, tak bisa punya wakil di LKS Tripartit, sehingga nasibnya ditentukan orang lain. Melongo saja kalau hasil keputusan upah bisa merugikan dirinya. Agar mampu menjadi imam, melindungi, membela serta menyejahterahkan dirinya sendiri sebagai pekerja dan keluarganya sekaligus turut membela pekerja lain, maka FSPKEP SPSI harus mayoritas. Ini PR bersama untuk menjalankan propaganda positif,” beber R. Abdullah.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Jawa Barat, Ir. Diana Ramadiany Msc, mengatakan Disnaker Jawa Barat sangat berharap Rakerda bisa merumuskan kebijakan yang mendukung program-program kerja di lingkungan FSPKEP SPSI Jawa Barat. “Saya mewakili Disnaker berpesan. Agar Rakerda bisa merumuskan upaya-upaya perbaikan kondisi kerja, perbaikan produktivitas kerja, aktivitasnya bisa mencegah dan mengatasi pengangguran, meningkatkan perlindungan bagi pekerja, kecelakaan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja sendiri, keluarga dan juga membantu peningkatan kinerja di perusahaan masing-masing,” katanya.
Menurutnya, peran SP sangat strategi bagi perusahaan, pemerintah dan kalangan pekerja. Pekerja dianggap sebagai mitra karena bisa mencegah pengangguran, menjaga kondisi sosial di lingkungan industri dan masyarakat, sebagai sarana menyampaikan permohonan hak-hak pekerja. Sesuai fungsinya, kata Diana, Serikat Pekerja merupakan sarana penyalur aspirasi yang efektif dalam menyampaikan hak dan kepentingan anggotanya yakni pekerja. “Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab, SP selalu diandalkan mewakili kepentingan pekerja/anggotanya yang sudah diatur dalam Undang-undang. SP juga menjadi representatif dari pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan,” katanya.
Diana juga mengingatkan tantangan Era Revolusi Industri 4.0 yang berpotensi menggerus keberadaan jumlah tenaga kerja di perusahaan-perusahaan. “Perubahan teknologi terjadi cepat dan jadi kebutuhan. Tapi tidak perlu khawatir, ke depankan komunikasi antara manajemen dan SP, untuk merespon perubahan tersebut,” kata Diana, berpesan. Terakhir, Diana mengharapkan agar Rakerda kali ini bisa menjadi pendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. (Tim Media FSPKEP SPSI/Zaky) ***
