Skip to content
FSP KEP SPSI
  • December 5, 2025
  • Search
  • Tentang Kami
    • Profil Organisasi
    • Organisasi
      • Peraturan Organisasi
      • Surat Organisasi
      • Lain – Lain
    • Visi & Misi
    • Peran & fungsi
    • Program Kerja
      • Penguatan Advokasi
      • Penguatan SDM
      • Penguatan Keuangan
      • Penguatan Solidaritas & Soliditas
      • Penguatan Propaganda Positif
      • Penguatan Administrasi & Penguwasaan IT
  • Administrasi
    • Administrasi Surat Menyurat
      • SDM & Organisasi
      • Advokasi
      • Keuangan
      • Soliditas dan Solidaritas
      • Administrasi & Penguasaan TI
      • Propaganda Positif
    • Materi – materi
      • SDM & Organisasi
      • Advokasi
      • Keuangan
      • Soliditas dan Solidaritas
      • Administrasi & Penguasaan TI
      • Propaganda Positif
  • Hukum
    • Peraturan Terbaru
    • Peraturan Perundang-undangan
    • Klasifikasi Peraturan
    • Konvensi
    • Putusan MK/MA
  • Keputusan Organisasi
    • MUNAS VI TAHUN 2012
    • RAPIMNAS TH 2013
    • RAKERNAS TH 2016
    • MUNAS VII TH 2017
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube
    • Tiktok
    • RSS
  • HOME
  • BERITA
    • Aliansi
    • Internasional
    • Nasional
    • Daerah
    • Cabang
    • Unit Kerja
  • LEMBAGA
    • PENGURUS HARIAN
    • MAHKAMAH ORGANISASI
    • LEMDIKLAT
      • Susunan Pengurus
    • LBHN
    • KOMITE PEREMPUAN
      • PENGURUS
      • KEGIATAN
    • KEPTV
    • FILANTROPI
    • POSKO JKN KIS
    • DIVISI PEMUDA
  • AFILIASI
    • KSPSI
    • INDUSTRIALL
  • OPINI
  • POLITIK
  • Ketenagakerjaan
  • K3
  • JURNAL

Tag: UMP

Ridwan Kamil Terbitkan SK Upah Minimum 2023 di Jawa Barat

KEPT News, Bandung — Surat Keputusan (SK) Upah Minimum tahun 2023 Kabupaten/Kota Jawa Barat resmi dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat

NewsDecember 8, 2022February 13, 2023by Admin OfficialShareTweet

Kupas Tuntas Soal Resesi dan Ancaman PHK Massal

KEPTV News, Jakarta — Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali ke level historisnya ke era pra-pandemi yakni sekitar 5%. Namun, pertumbuhan

NewsDecember 3, 2022February 13, 2023by Admin OfficialShareTweet

UMP 2023 Bikin Banyak Pekerja ‘Hilang’?

KEPTV News, Jakarta — Upah minimum provinsi (UMP) untuk tahu 2023 sudah sah ditetapkan pada Senin, 28 November 2022 lalu.

NewsDecember 2, 2022February 13, 2023by Admin OfficialShareTweet

Ombudsman memberikan saran kepada Pengusaha dan Buruh soal UMP 2023

KEPTV News, Jakarta — Penetapan upah minimum 2023 (UMP 2023) lagi-lagi diwarnai kekisruhan antara pengusaha dengan asosiasi buruh. Kalangan pengusaha

NewsDecember 2, 2022February 13, 2023by Admin OfficialShareTweet

Tolak UMP DKI Naik 5,6 Persen, Buruh Akan Demo

KEPTV News, Jakarta — Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengancam akan menggelar demo jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak merevisi kenaikan

NewsNovember 30, 2022February 13, 2023by Admin OfficialShareTweet

Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sangatlah mencerminkan kepongahan intelektual

KEPTV News, Yogyakarta — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) DIY menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2022

NewsNovember 26, 2022February 13, 2023by Admin OfficialShareTweet

Apindo Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023

KEPTV News, Jakarta — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan mengajukan gugatan uji materiil atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 ke

NewsNovember 25, 2022February 13, 2023by Admin OfficialShareTweet

Pengusaha pecah suara dalam mengusulkan kenaikanUMP tahun 2023

KEPTV News, Jakarta — Pengusaha pecah suara dalam mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023. Hal itu terungkap dalam

NewsNovember 24, 2022February 13, 2023by Admin OfficialShareTweet

Serikat Pekerja Menuntut UMP DKI Jakarta Jadi Rp 5,1 Juta

KEPTV News, Jakarta — Dewan pengupahan DKI Jakarta telah menyerahkan rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) ke Penjabat (Pj) Gubernur

NewsNovember 24, 2022February 13, 2023by Admin OfficialShareTweet

KSPSI Siapkan aksi besar-besaran ke Gubernur

KEPTV News, Jakarta — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak penetapan formula upah minimum 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor

NasionalNovember 21, 2022February 14, 2023by Admin OfficialShareTweet
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Next

Latest Post
Presiden Prabowo Siap Turun Tangani Isu Upah Minimum, Dasco: “Serahkan ke Saya”
Dasco Hadiri Rapimnas KSPSI, Sampaikan Pesan Presiden Prabowo Soal Upah Minimum
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Resmi Dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI di Rapimnas 2025
Workshop Organising Batre Supply Chain Dorong Penguatan Strategi Pengorganisasian Pekerja
UMK Bekasi 2026 Dibahas: SPSI Tegaskan Kenaikan Upah Tak Bisa Dihindari
PKB Ke-III PT Unilever Oleochemicals Indonesia Resmi Ditandatangani, Wujud Penguatan Hubungan Industrial di Simalungun
Regional Forum of Women South East Asia Held in Tangerang, CEMWU Emphasizes Strengthening Women’s Leadership in Labor
Regional Forum of Women South East Asia Digelar di Tangerang, CEMWU Tekankan Penguatan Kepemimpinan Perempuan Pekerja
KENAPA  SELAMA PULUHAN TAHUN YANG DITUNTUT DAN DIPERTENTANGKAN  BESARAN UPAH MINIMUM, BUKAN  BESARAN UPAH YANG ADIL DAN LAYAK, SESUAI PERINTAH KONSTITUSI 
Guru sebagai Pondasi Kesadaran dan Perjuangan Pekerja
Kunjungan Mahasiswa Magister Manajemen UI ke PT. Sinar Syno Kimia: Memahami Implementasi HPWS dan Hubungan Industrial Harmonis
Ketua Umum PP FSP KEP SPSI Desak Kenaikan Upah Minimum 2026 Minimal 10–12%: “Pekerja Tidak Boleh Lagi Hidup di Batas Sangat Minimum”
Kunjungan RP3 dan Seminar di PT Evoluzione Tyre Bersama Kementerian PPPA
Indonesia Sampaikan Isu Strategis di Asia Pacific Chemicals & Pharmaceutical Trade Union Meeting Colombo 2025
“Temu Buruh 2025: Terkuak! Hilirisasi & Transisi Energi Ternyata Bisa Mengorbankan Pekerja Indonesia”
Olisias Gultom: Digitalisasi dan Perjanjian Dagang Global Mengancam Buruh Indonesia di Era Ekonomi Baru
FSP KEP SPSI Angkat Tantangan Multinasional di Forum Asia Pasifik Colombo
Forum Publik di Jakarta Tegaskan Solidaritas Regional untuk Myanmar, Desak ASEAN Ambil Tindakan Nyata
Siti Eni (KASBI): Hilirisasi dan Transisi Energi Perparah Eksploitasi Buruh, Terutama Perempuan
Program Mentoring IndustriALL Tingkatkan Kapasitas Pemimpin Muda Perempuan Selama Tiga Hari di Jakarta
Andi Wijaya (PP-IP): Transisi Energi Indonesia Menyimpang, Privatisasi Listrik Membahayakan Kedaulatan Energi dan Bebani Rakyat
Kahar Cahyono (KSPI): Transisi Energi Tanpa Perlindungan Buruh Hanya Akan Melahirkan Ketidakadilan Baru
Ed Miller (CICTAR): Skema Pendanaan Transisi Energi Berisiko Besar dan Berpotensi Meningkatkan Utang Indonesia
Hilirisasi, Globalisasi, dan Transisi Energi: Pakar Soroti Ancaman Ketimpangan dan Beban Pembiayaan bagi Indonesia
Perdagangan Bebas Dinilai Hambat Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia
KSPSI Cetak Kader Profesional di Purwakarta: Presiden Andi Gani Turun Langsung!
Marsinah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, KSPSI: Simbol Keberanian dan Perjuangan Kaum Buruh
Memaknai Hari Pahlawan Nasional 2025 bagi Serikat Pekerja
Konsolidasi Organisasi SP KEP SPSI PT IWIP, WBN, dan RIM Bersama Pengurus Pusat dan Daerah Maluku Utara
Konsolidasi SP KEP SPSI Maluku Utara: Bangun Kekuatan, Lawan Eksploitasi

Populer

  • Memaknai Hari Pahlawan Nasional 2025 bagi Serikat Pekerja
  • Konsolidasi Organisasi SP KEP SPSI PT IWIP, WBN, dan RIM Bersama Pengu…
  • Ketua Umum PP FSP KEP SPSI Desak Kenaikan Upah Minimum 2026 Minimal 10…
  • Konsolidasi SP KEP SPSI Maluku Utara: Bangun Kekuatan, Lawan Eksploita…
  • Perdagangan Bebas Dinilai Hambat Transisi Energi Berkeadilan di Indone…
  • Delegasi CEMWU Indonesia Serukan Perlawanan terhadap Ketidaksetaraan d…
  • FSP KEP SPSI Angkat Tantangan Multinasional di Forum Asia Pasifik Colo…
  • Program Mentoring IndustriALL Tingkatkan Kapasitas Pemimpin Muda Perem…
  • Marsinah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, KSPSI: Simbol Keberanian…
  • Hilirisasi, Globalisasi, dan Transisi Energi: Pakar Soroti Ancaman Ket…

Follow Me

2013 - spkep-spsi.org

Sekretariat

PP FSP KEP SPSI
Ruko Cempaka Mas Blok P/30,
Jalan Letjend Suprapto No. 1 JakPus 10640.
WA : 0858.8526.2958
Telp/Fax.021-4214584
Email :
– pp@spkep-spsi.org
– spkep.spsi@gmail.com

Flag Counter

Konsultan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum
PP FSP KEP SPSI
WA : 0813.4987.3802