CEMWU NEWS – Guna membangun kekuatan serikat pekerja di sektor metal dan pertambangan, IndustriALL Global Union dengan Project Building Union
Tag: OMNIBUS LAW
Saksi M. Sidarta: LKS Tripartit Nasional tidak pernah dilibatkan secara resmi dalam tahap Perencanaan dan Penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi UU Cipta Kerja.
Perkembangan Sidang pengujian Formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi Saksi M. Sidarta: LKS Tripartit Nasional tidak pernah dilibatkan secara
Perundingan PKB di tengah pemberlakuan UU CIPTA KERJA
Perundingan PKB di tengah pemberlakuan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Aturan Turunannya (bag-1, Konsep, Kedudukan dan Arti Penting PKB
Perkembangan Sidang pengujian Formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi
Ketua MK: DPR tidak bisa hadir dengan alasan sedang masa RESES, Ahli DR Wicipto: JR seperti ini bisa saja tidak
Aksi Unjuk Rasa SPSI Bekasi Menolak PHK Sepihak 300 Orang Pekerja PT. Matahari Alka
Pers Release Aksi Unjtuk Rasa SPSI Bekasi Menolak PHK Sepihak 300 Orang Pekerja PT. Matahari Alka yang Dilakukan Secara Tidak
Perkembangan Sidang pengujian Formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi
Ketua MK: Keterangan DPR sampai hari belum diterima juga oleh Mahkamah Konstitusi 3 ahli yang dihadirkan Para Pemohon mengatakan banyak
DI BULAN BAROKAH TETAP TERUSKAN PERLAWANAN KONSTITUSIONAL TERHADAP UU CIPTA KERJA, PC SP KEP SPSI KARAWANG LAKUKAN DISKUSI KEBERLAKUAN UU CIPTA KERJA DAN PEMBAGIAN SANTUNAN ANAK YATIM
Selasa, 4 April 2021 bertempat di Kantor Sekretariat PC SP KEP SPSI Karawang di Jl Veteran, Karawang Wetan, Kab Karawang,
Tim JR GEKANAS Perjuangan Pembatalan UU CIPTA KERJA Masih Berlanjut
Jakarta- www.spkep-spsi.org – Tim Judicial Review Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) melakukan pertemuan setelah sidang pertama untuk melakukan Perbaikan Permohonan Uji
BUAT TURUNAN UU CIPTA KERJA, PEMERINTAH AKOMODIR KEPENTINGAN OLIGARKI
Konferensi Pers GEKANAS : Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, telah disahkan oleh
PROF. JIMLY ASSHIDIQIE: SETELAH PEMBAHASAN PARIPURNA DPR RI TIDAK BOLEH ADA LAGI PERUBAHAN SUBSTANSI UU YANG TELAH DISAHKAN, JIKA TERJADI MERUPAKAN PENYELUNDUPAN.
www.spkep-spsi | Jakarta |Pandangan Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama Prof. Dr. Jimly Asshidiqie tersebut disampaikan dalam Webinar yang diselengarakan oleh Gerakan