Sudahkah Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia ?

PEDULI PEKERJA PEREMPUAN Para peserta antusias mengikuti Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

PEDULI PEKERJA PEREMPUAN
Para peserta antusias mengikuti Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

JAKARTA (INDUSTRI ALL) — Organisasi IndustriALL Indonesia Council menyelenggarakan Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gren Alia Prapatan, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. Seminar ini untuk memastikan apakah partai politik (parpol) di Indonesia sudah memperjuangkan Perlindungan Maternitas, khususnya terhadap Pekerja Perempuan di Indonesia.

KOMITMEN MELINDUNGI PEKERJA PEREMPUAN Para peserta antusias mengikuti Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

KOMITMEN MELINDUNGI PEKERJA PEREMPUAN
Para peserta antusias mengikuti Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

Seminar ini digelar dalam dua sesi, Sesi Pertama dimulai Pukul 09.30 WIB hingga Pukul 12.00 WIB. Dan Sesi Kedua dimulai Pukul 13.00-15.00 WIB. Ketua Komite Perempuan IndustriAll, yang juga Ketua Biro Perempuan DPP FSP KEP, Endang Wahyuningsih, mengatakan acara seminar ini bertujuan untuk memastikan partai politik tetap memiliki komitmen tinggi dalam perlindungan maternitas di Indonesia. Khususnya terhadap para pekerja perempuan. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, pekerja di Indonesia sebanyak 114 juta orang. Dengan persentase pekerja pria yakni 61,75 % atau sebanyak 71,7 juta orang. Sedangkan jumlah pekerja perempuan masih 38,25 persen atau sekitar 46,3 juta pekerja dari keseluruhan pekerja di Indonesia. Acara ini dihadiri sekitar 70-80 peserta dari sejumlah organisasi serikat pekerja se-Jabodetabek dan sejumlah daerah. Pada Sesi Pertama dengan Sub Topik ‘Durasi Cuti Melahirkan Yang Lebih Panjang di Indonesia ini’ menghadirkan perwakilan dari Partai Politik (Parpol) Golkar, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Sosialis Indonesia. Tiga pembicara sudah menyampaikan pemaparannya, yakni Wasekjen DPP Partai Golkar, Ratu Diah Hatifah; Pengurus DPP PSI, Kokok H Dirgantoro, dan Aleg Fraksi PKS DPR RI, Ustadzah Ei Nurul Khotimah. Moderatronya yakni Lestantya Baskoro, Jurnalis Senior, Pengajar dan Penguji pada Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS).

DUKUNGAN PKS SEJAK LAMA Aleg Fraksi PKS DPR RI, Ustadzadh Ei Khotimah, menjelaskan komitmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap pekerja perempuan yang sudah berlangsung sejak lama, ketika menjadi pembicara Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

DUKUNGAN PKS SEJAK LAMA
Aleg Fraksi PKS DPR RI, Ustadzah Ei Nurul Khotimah, menjelaskan komitmen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap pekerja perempuan yang sudah berlangsung sejak lama, ketika menjadi pembicara Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

Dalam pemaparannya, Ustadzah Ei Nurul Khotimah menegaskan partainya siap memperjuangkan Kampanye 14 Minggu Cuti Melahirkan dalam Pemilu 2019. Aksi dukungan tersebut bukan sebatas janji manis, namun sudah dipraktekkan dalam tataran teknis, yakni kampanye ini sudah dicetak dalam Spanduk dan Brosur-brosur yang sudah disebarkan kepada masyarakat. “Ini komitmen partai kami dan kami dari Aleg PKS, meski saya adalah Aleg yang baru dilantik saat PAW.¬†Dukungan PKS terhadap Program Pekerja Perempuan bukan saat Kampanye Pileg saja, namun sudah lama,” kata Aleg dari Dapil di Provinsi Banten ini yang juga salah satu Koordinator di Komisi II dan pernah di Komisi V DPR.

PEKERJA PEREMPUAN PERLU DILINDUNGI Para peserta antusias mengikuti Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

PEKERJA PEREMPUAN PERLU DILINDUNGI
Para peserta antusias mengikuti Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

Sedangkan, Ratu Diah Hatifah menjelaskan dukungan Partai Golkar terhadap Pekerja Perempuan sudah berlangsung lama, terutama saat Era Orde Baru, dimana salah satu Program PKK adalah kepedulian terhadap Perempuan. Ketika memasuki Era Reformasi, kata dia, dukungan Partai Golkar terhadap Pekerja Perempuan semakin intensif. .

DUKUNGAN PARTAI GOLKAR Wasekjen DPP Partai Golkar, Ratu Diah Hatifah menegaskan ada lima poin penting Dukungan Partai Golkar terhadap pekerja perempuan, saat menyampaikan pemaparan Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. Apalagi, Golkar sudah mendukung sejak periode Orde Baru melalui salah satu Program PKK. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

DUKUNGAN PARTAI GOLKAR
Wasekjen DPP Partai Golkar, Ratu Diah Hatifah menegaskan ada lima poin penting Dukungan Partai Golkar terhadap pekerja perempuan, saat menyampaikan pemaparan Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. Apalagi, Golkar sudah mendukung sejak periode Orde Baru melalui salah satu Program PKK. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

Menurutnya, ada lima poin dukungan Partai Golkar terhadap Pekerja Perempuan. Kelimanya yakni (1) Pendampingan dilakukan mulai terdeteksi kehamilan dengan 40 hari setelah melahirkan (masa nifas). (2) Pendampingan Bayi Baru lahir sampai dengan usia 7 tahun dilakukan secara intensif. “Kemudian poin (3) adalah membentuk para pendamping khusus dari kalangan masyarakat dengan memperoleh pelatihan yang maksimal,” katanya. Berikutnya, poin (4) yakni Petugas yang ditugaskan ini mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Poin (5) atau terakhir adalah Memajukan bangsa sama pentingnya memajukan perempuan.

DUKUNGAN PARTAI GOLKAR Wasekjen DPP Partai Golkar, Ratu Diah Hatifah menegaskan ada lima poin penting Dukungan Partai Golkar terhadap pekerja perempuan, saat menyampaikan pemaparan Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. Apalagi, Golkar sudah mendukung sejak periode Orde Baru melalui salah satu Program PKK. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

DUKUNGAN PARTAI GOLKAR
Wasekjen DPP Partai Golkar, Ratu Diah Hatifah menegaskan ada lima poin penting Dukungan Partai Golkar terhadap pekerja perempuan, saat menyampaikan pemaparan Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. Apalagi, Golkar sudah mendukung sejak periode Orde Baru melalui salah satu Program PKK. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky).

BERIKAN CUTI 6 BULAN BAGI KARYAWATI TANPA POTONG GAJI

SUDAH KOMITMEN SEJAK JADI OWNER PERUSAHAAN Kokok H. Dirgantoro, pengurus DPP PSI, menegaskan dirinya sudah peduli pekerja perempuan ketika menjadi CEO Opal Communications dengan membuat kebijakan cuti 6 bulan tanpa potong gaji. Pengalaman ini direspon para peserta Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

SUDAH KOMITMEN SEJAK JADI OWNER PERUSAHAAN
Kokok H. Dirgantoro, pengurus DPP PSI, menegaskan dirinya sudah peduli pekerja perempuan ketika menjadi CEO Opal Communications dengan membuat kebijakan cuti 6 bulan tanpa potong gaji. Pengalaman ini direspon para peserta Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

Sementara, Kokok H. Dirgantoro, pengurus DPP PSI, menegaskan, dirinya sudah berkomitmen terhadap pekerja perempuan saat masih menjabat CEO Opal Communications. Programnya yakni memberikan cuti 6 Bulan Tanpa Potongan Gaji bagi karyawawatinya yang Hamil. Dukungan lain adalah memberikan cuti bagi karyawan pria yang istrinya melahirkan. “Bahkan, dalam beberapa kasus, saya sempat mengecek keberadaan karyawan pria ini dan memang mereka kekurangan tidur saat mendampingi istrinya yang baru melahirkan. Saya apresiasi terhadap mereka,” kata Kokok.

SAATNYA PEKERJA PEREMPUAN DILINDUNGI Para peserta antusias mengikuti Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

SAATNYA PEKERJA PEREMPUAN DILINDUNGI
Para peserta antusias mengikuti Seminar Komitmen Partai Politik Memperjuangkan Perlindungan Maternitas di Indonesia di Hotel Gan Alia Pratama, Jakarta Pusat, Selasa 5 Maret 2019. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

Dia mengisahkan alasan dirinya mendirikan perusahaan CEO Opal Communications dan membuat kebijakan cuti 6 bulan tanpa potong gaji berawal dari pengalaman istrinya yang baru melahirkan dan hanya memperoleh waktu cuti relatif singkat. Ketika istrinya masih kecapekan usai melahirkan dan sudah bekerja kembali, pimpinan perusahaan menugaskan istrinya untuk masuk kantor. “Dalam kondisi tak berdaya, telepon istri saya berdering dari kantornya, memintanya masuk kantor karena ada pekerjaan yang harus diselesaikannya. Akhirnya saya dendam, kelak kalau punya perusahaan, saya akan memberikan cuti melahirkan panjang bagi karyawati saya tanpa potong gaji,” kata Kokok. Penanggap pada Sesi I adalah Akademisi dan Peneliti Senior, Indrasari Tjandraningsih.

PERLU KAJIAN MENDALAM Lestantya Baskoro, Jurnalis Senior, Pengajar dan Penguji pada Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), menyatakan penerapan kebijakan Program 14 Minggu Cuti Melahirkan di Indonesia tidak semudah diberlakukan oleh semua perusahaan di Indonesia, dibandingkan dengan perusahaan di luar negeri seperti di sejumlah negara maju di Benua Eropa. Perlu kajian mendalam. Di sisi lain, perlu dukungan semua partai politik agar kampanye tersebut didukunga penuh di Lembaga Legislatif. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

PERLU KAJIAN MENDALAM
Lestantya Baskoro, Jurnalis Senior, Pengajar dan Penguji pada Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), menyatakan penerapan kebijakan Program 14 Minggu Cuti Melahirkan di Indonesia tidak semudah diberlakukan oleh semua perusahaan di Indonesia, dibandingkan dengan perusahaan di luar negeri seperti di sejumlah negara maju di Benua Eropa. Perlu kajian mendalam. Di sisi lain, perlu dukungan semua partai politik agar kampanye tersebut didukunga penuh di Lembaga Legislatif. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

Sesi Kedua dengan Sub Topik ‘Perlindungan dari Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja/Gender Based Violence’ menghadirkan politisi dari PKB< Partai Demokrat, PPP, PAN yakni Aleg Fraksi PAN DPD Kabupaten Bekasi, Partai Perindo diwakili Kabid Hubungan Antar Lembaga Partai Perindo, Fathur Rokhman, dan Pengurus DPP Partai Hanura, Patra M Zein. Sesi kedua ini dimoderatori, Aktivis Perempuan DPP FSP KEP SPSI, Lek Ngatiyem. Untuk penanggapnya adalah Ketua Sub Komisi Pendidikan KOMNAS Perempuan, Ibu Nina Nurmila. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky) —-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>