KEPTV News, Jakarta – Jum`at, 24 Februari 2023, Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI adakan rapat konsolidasi dengan PD, PC dan PUK SP KEP SPSI se Indonesia secara Daring dan Luring, perwakilan PD, PC dan PUK SP KEP SPSI wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten hadir secara luring ke kantor PP FSP KEP SPSI serta beberapa perwakilan SP KEP SPSI mengikuti secara daring.
Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Ibu Mustiyah, mengatakan terima kasih kepada teman-teman semua yang datang langsung dalam rapat konsolidasi hari ini untuk satu dan lain hal memperkuat perjuangan bersama dalam melawan ketidakadilan, hal lebih lanjut akan di berikan arahan oleh Ketua Umum SP KEP SPSI bung R. Abdullah.
R. Abdullah, Ketua Umum PP SP KEP SPSI menyampaikan arahnnya dimulai dengan menjelaskan makna konsolidasi. teman-teman DKI, Jabar dan Banten yang hadir secara lansung serta via zoom hari ini kita sengaja konsolidasi dan koordinasi, makna konsolidasi menata ulang yang berserak dalam merapatkan barisan satu langkah, satu Gerakan dalam perjuangan, makna koordinasi mengkomunikasikan kebijakan tingkat nasional dengan daerah, cabang maupun unit kerja., Pungkasnya.
Konsolidasi dan koordinasi ini kita bisa mengeratkan diantara kita untuk memastikan tugas dan tanggung jawab kita dalam hal melindungi, membela dan meningkatkan kesejahteraan pekerja khususnya keluarga besar SPKEP SPSI dari sabang sampai marauke termasuk didalamnya pekerja Indonesia. Lanjutnya.
Pertemuan kali ini secara khusus dilaksanakan untuk menyikapi Perppu cipta kerja nomor 2 tahun 2022 yang kemungkinan akan menjadi UU setelah disetujui oleh DPR RI dalam rapat paripurna nanti. Langkah yang dapat kita lakukan salahbsatunya adalah judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi.
Sebagai penerima kuasa JR cipta kerja terdahulu Saepul Anwar yang juga Ketua Bidang SDM PP SP KEP SPSI dan dari LBH N Ari Lazuardi menyampaikan secara bergantian mengapa pilihan JR di Mahkamah Konstitusi kita lakukan.
Konsolidasi ini kita lakukan diawal agar nantinya manakala DPR RI telah menyetujui Perppu cipta kerja menjaid UU kita siap segera mendaftarkan permohonan JR ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam penutup pertemuan R. Abdullah menyampaikan bahwa terdapat kesepahaman untuk sama,-sama berjuang menjadi pemberi kuasa baik PP maupun anggota di level PUK yang akan bersinergi bersama dengan aliansi gerakan kesejahteraan nasional (GEKANAS).
