KEPTV NEWS —- Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan menolak keras Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Dalam aturan itu terungkap manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) hanya dapat dicairkan jika usia peserta BP Jamsostek mencapai 56 tahun.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan, keputusan itu sangat merugikan buruh. “Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sangat tidak berpihak terhadap buruh Indonesia,” katanya di Jakarta, Sabtu (12/2/2022).
Andi Gani mengkhawatirkan nasib kaum buruh yang akan semakin kesulitan jika kebijakan ini diterapkan. “Bagaimana nasib buruh saat di-PHK di usia 40 tahun dan baru dapat mencairkan JHT-nya 16 tahun kemudian di usia 56 tahun. Kan sangat nggak masuk akal,” cetusnya.
Andi Gani yang juga Pimpinan Konfederasi Buruh ASEAN (ATUC) ini mengaku tidak akan tinggal diam. “KSPSI tentu akan segera mengambil langkah strategis untuk menuntut dicabutnya Permenaker Nomor 2 tahun 2022,” tegasnya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai, kebijakan tersebut harus direvisi. Menurutnya, harus dipisahkan antara orang yang benar-benar memasuki masa pensiun dan orang kena PHK.
“Tidak bisa disamaratakan semua usia 56 tahun. Harus diubah itu peraturan menteri, tidak bisa semua disamakan,” tegasnya.
