Malam ini berdiskusi dan mendapatkan update dari kawan-kawan Pengurus SP di tingkat perusahaan, cukup dikagetkan dengan banyaknya perusahaan yang masih
Tag: OMNIBUS LAW
Pekerja di Tengah Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Pada tanggal 12 April 2020 Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 443/Kep.221-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di
Hancurkan Virus Omnibus Law
Kami persembahkan desinfektan ini untuk mensterilkan mereka-mereka yang sedang membahas RUU Sapu Jagat. Kami para buruh di negeri ini, tidak
LOCKDOWN, APA ITU?
Oleh: Indra Munaswar (Presidium Gekanas) | Warga Kampung di Jakarta | 11 April 2020 Akhir-akhir ini banyak orang atau pihak
PUK SPKEP SPSI PT. NOK INDONESIA PEDULI PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19
Cikarang Barat, Dalam rangka upaya SPKEP SPSI PT. NOK Indonesia melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, khususnya di lingkungan perusahaan
NEGARA HARUS KEMBALI KE PANCASILA DAN UUD 1945 TERMASUK DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN
Oleh : Afif Johan, S.T.,S.H (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI) Tantangan Globalisasi, Kemajuan teknologi dan Liberarisasi juga memberikan
Terjangan Omnibus Law, Undang-Undang yang akan Menggerus Hak-Hak Pekerja
Oleh Hermansyah, S.H (Wakil Direktur Diklat PP FSP KEP SPSI) Tidak banyak pekerja yang menyadari bahwa RUU Omnibus Law Cipta