KEPTV — Karawang, 15 Januari 2025 – Ratusan pekerja PT Softex Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik yang berlokasi di Jalan Trans Heksa, Kawasan Industri KJIE, Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan sebagai respons atas pengumuman perusahaan terkait rencana efisiensi yang berdampak pada 308 pekerja.
Dalam aksi tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, memberikan dukungan penuh melalui sambungan telepon yang disiarkan menggunakan pengeras suara. “DPP KSPSI tidak akan pernah meninggalkan anggotanya berjuang sendirian. Besok atau lusa, perwakilan akan mendampingi untuk melaporkan masalah ini ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,” tegas Andi Gani Nena Wea.
Ia juga mengingatkan para peserta aksi untuk tetap tertib, menghindari kericuhan, dan mematuhi aturan hukum dalam memperjuangkan hak mereka. “Selamat berjuang, tetap jaga ketertiban, dan fokus pada penyelesaian yang taat hukum,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Senin, 13 Januari 2025, mediasi telah dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang. Pertemuan ini dipimpin oleh Mediator, Bapak Isparyanto, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PC SP KEP SPSI) Kabupaten Karawang yang diwakili oleh H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H., Anto Budianto, S.H., dan Errie Kosasih, SA, S.H., serta manajemen PT Softex Indonesia.
Diskusi tersebut membahas alasan di balik rencana efisiensi, dampaknya terhadap para pekerja, serta alternatif solusi yang memungkinkan. Ketua PC SP KEP SPSI Kabupaten Karawang, H. Ferri Nuzarli, S.E., S.H., menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap proses yang dilakukan. “Kami mengedepankan dialog agar semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang tidak merugikan pekerja,” ujarnya.
Ketua PUK SP KEP SPSI PT Softex Indonesia, Asep Hidayat, menambahkan bahwa hak-hak pekerja harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan ini. “Kami menolak keras segala kebijakan yang tidak adil dan merugikan karyawan. Hak pekerja adalah hal yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
DPP KSPSI berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga ke tingkat Kementerian Ketenagakerjaan, dengan harapan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Di sisi lain, serikat pekerja tetap menolak keras rencana efisiensi yang dinilai merugikan karyawan.
Aksi unjuk rasa ini menjadi simbol perjuangan pekerja dalam mempertahankan hak-hak mereka, sekaligus mengingatkan semua pihak akan pentingnya keberimbangan dalam hubungan industrial. Perkembangan lebih lanjut akan terus dipantau seiring berjalannya upaya mediasi dan langkah hukum. Selain itu, pekerja berharap perusahaan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
Di tengah tekanan dan ketidakpastian, aksi ini juga menjadi ajang solidaritas para pekerja yang memperjuangkan hak mereka bersama-sama, dengan harapan suara mereka didengar dan diperhatikan oleh pihak-pihak terkait.
