KEPTV | Jakarta, 4 Agustus 2025 — Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) menghadiri acara pertemuan di Ruang Rapat Badan Keahlian DPR RI dalam rangka menyampaikan aspirasi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Badan Keahlian DPR RI, Dr. Inocentius Samsul, S.H., M.Hum., dan dihadiri oleh Tim Penyusun Naskah Akademik dan RUU Ketenagakerjaan, serta staf ahli Komisi IX DPR RI, yaitu Akmani, S.H., M.H., dan Iksan, S.H., M.H.
Dari pihak GEKANAS, hadir Wakil Koordinator Presidium, Bapak Abdul Hakim, bersama Tim Kajian GEKANAS yang terdiri dari Saepul Anwar, S.H., CLA, CRA; Guntoro, S.H.; dan Yosef Ubama Kaolin, S.H., serta didampingi oleh Surahmat, S.H., M.H., Tenaga Ahli Anggota DPR RI Bapak Obon Tabroni.
Dalam sambutannya, GEKANAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Obon Tabroni (Anggota Komisi IX DPR RI) atas dukungannya sehingga pertemuan ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Badan Keahlian DPR RI atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Dalam diskusi yang konstruktif selama sekitar 3,5 jam, Gekanas mengemukakan beberapa isu penting dalam RUU Ketenagakerjaan, antara lain:
- Pelatihan kerja dan pemagangan
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- Alih daya (outsourcing)
- Perlindungan terhadap tindakan kekerasan seksual di tempat kerja
- Hak cuti haid bagi pekerja perempuan
- Dasar pertimbangan dan formula penetapan Upah Minimum dan UMS
- Struktur dan skala upah
- Fasilitas kesejahteraan pekerja
- Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk kompensasinya
- Ketentuan sanksi dalam pelanggaran ketenagakerjaan
GEKANAS menekankan pentingnya RUU ini agar benar-benar berpihak pada perlindungan buruh/pekerja tanpa mengesampingkan keberlanjutan usaha dan kepentingan pengusaha.
Pertemuan ini ditutup dengan penyerahan dokumen Draft RUU Ketenagakerjaan hasil kajian GEKANAS oleh Wakil Koordinator Presidium GEKANAS kepada Ketua Badan Keahlian DPR RI, serta dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang adil dan berkeadilan sosial.
