KEPTV | Jakarta, 20 Juni 2025 — Bertempat di kantor Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI, Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) menggelar launching mengenai kajian pokok rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Dalam diskusi tersebut, R. Abdullah menjelaskan pentingnya penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari RUU ini adalah untuk menciptakan regulasi yang lebih adil dan melindungi hak-hak pekerja di Indonesia.
Indra Munaswar menambahkan bahwa RUU ini harus mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang, terutama di era digital. “Kami berharap RUU ini dapat memperkuat perlindungan bagi pekerja, termasuk dalam aspek upah, jaminan sosial, dan hak-hak lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Fandrian dari Tim Kajian GEKANAS juga memberikan penjelasan mengenai berbagai poin penting yang perlu diperhatikan dalam rancangan undang-undang ini. Dia menekankan perlunya keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah, dalam proses penyusunan RUU.
Diskusi ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang lebih komprehensif dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di Indonesia. GEKANAS berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.
