Skip to content
CEMWU
  • December 13, 2024
  • Search
  • Tentang Kami
    • Profil Organisasi
    • Organisasi
      • Peraturan Organisasi
      • Surat Organisasi
      • Lain – Lain
    • Visi & Misi
    • Peran & fungsi
    • Program Kerja
      • Penguatan Advokasi
      • Penguatan SDM
      • Penguatan Keuangan
      • Penguatan Solidaritas & Soliditas
      • Penguatan Propaganda Positif
      • Penguatan Administrasi & Penguwasaan IT
  • Administrasi
    • Administrasi Surat Menyurat
      • SDM & Organisasi
      • Advokasi
      • Keuangan
      • Soliditas dan Solidaritas
      • Administrasi & Penguasaan TI
      • Propaganda Positif
    • Materi – materi
      • SDM & Organisasi
      • Advokasi
      • Keuangan
      • Soliditas dan Solidaritas
      • Administrasi & Penguasaan TI
      • Propaganda Positif
  • Hukum
    • Peraturan Terbaru
    • Peraturan Perundang-undangan
    • Klasifikasi Peraturan
    • Konvensi
    • Putusan MK/MA
  • Keputusan Organisasi
    • MUNAS VI TAHUN 2012
    • RAPIMNAS TH 2013
    • RAKERNAS TH 2016
    • MUNAS VII TH 2017
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube
    • Tiktok
    • RSS
  • HOME
  • BERITA
    • Aliansi
    • Internasional
    • Nasional
    • Daerah
    • Cabang
    • Unit Kerja
  • LEMBAGA
    • PENGURUS HARIAN
    • MAHKAMAH ORGANISASI
    • LEMDIKLAT
      • Susunan Pengurus
    • LBHN
    • KOMITE PEREMPUAN
      • PENGURUS
      • KEGIATAN
    • KEPTV
    • FILANTROPI
    • POSKO JKN KIS
    • DIVISI PEMUDA
  • AFILIASI
    • KSPSI
    • INDUSTRIALL
  • OPINI
  • POLITIK
  • Ketenagakerjaan
  • K3
  • JURNAL

Tag: PHK SEPIHAK

PHK sepihak Masal, Ribuan Pekerja Unilever geruduk Manajemen.

KEPTV NEWS — SPKEP-SPSI.org, Bekasi – Ratusan karyawan PT Unilever Indonesia TBK, berunjuk rasa terkait PHK yang dilakukan di Jalan

Cabang, Daerah, JKN KIS, Nasional, Serikat Pekerja, Unit KerjaApril 12, 2022April 12, 2022by Admin OfficialShareTweet

PHK SEPIHAK 303 PEKERJA OLEH PT. MATAHARI ALKA MENGABAIKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Bekasi, PT. Matahari Alka melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap total 303 Pekerja tanpa melalui mekanisme Perundingan dengan Pekerja

Daerah, JKN KIS, Nasional, News, Serikat Pekerja, Unit KerjaAugust 4, 2021August 4, 2021by Admin OfficialShareTweet

Latest Post
BERHAKKAH SETIAP PEKERJA/BURUH DENGAN STATUS APAPUN UNTUK BERSERIKAT?
Pemberdayaan UMKM di Bojongsari oleh Mahasiswa Magister Manajemen UNPAM
Pengukuhan dan Pelantikan Komite Pengawas (KOWAS) JAMSOS PC FSP KEP SPSI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
Meneguhkan Kedaulatan Energi: Refleksi atas Putusan MK No. 39/PUU-XXI/2023 tentang Ketenagalistrikan
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: SP KEP SPSI Kab. Berau Gelar Sosialisasi Ketenagakerjaan
Gekanas: Putusan MK UU Cipta Kerja Sub Klaster Ketenagalistrikan bentuk pengembalian kedaulatan energi
GEKANAS MENOLAK PRIVATISASI dan SWASTANISASI PLN
Mahkamah Konstitusi Putuskan RUKN Harus Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional dan Pertimbangan DPR RI
MK Kembali Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja, Terkait Klaster Ketenagalistrikan
KESAKTIAN PASAL 33 AYAT (2) dan (3), MITOS ATAU FAKTA??
KETENTUAN KENAIKAN UPAH MINIMUM 2024 YANG DITETAPKAN PRESIDEN BELUM MEMPUNYAI LANDASAN HUKUM
Relawan Posko JKN-KIS Aktifkan BPJS Kesehatan Warga Sumenep untuk Tindakan Medis Mendesak
Audiensi Koordinator Cabang JKN-KIS dengan DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Isu Kesehatan
Gabungan Relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI Gelar Diskusi Tiga Bulanan di Bekasi
Mahkamah Konstitusi Putuskan Uji Materi UU Cipta Kerja Kluster Ketenagalistrikan
KSPSI Kirim 17 Delegasi ke Malaysia untuk Pelatihan Manajemen Organisasi
Ribuan Buruh Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK
Dewan pengupahan diberikan kewenangan kembali untuk membuat formulasi pengupahan
Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Kota Tangerang Tuntut Kenaikan Upah 2025 Tanpa Mengacu PP 51/2023
Kolaborasi Sinergis UMM dan Serikat Pekerja: Dosen Pantau Langsung Mahasiswa Magang di Bekasi
KSPSI dan KSPI Gelar Konferensi Pers Sikapi Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja
Menanti Mahkamah Konstitusi Keluarga kembali menjadi Mahkamah Konstitusi
PENJAGA KESEJAHTERAAN PEKERJA ATAU MENJADI CENTENG PEMBERI KERJA, SEBUAH PARADOKS FUNGSI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH.
SP KEP SPSI minta penetapan UMR diserahkan ke pemerintah daerah
Presiden Serikat Pekerja Turki Alaaddin Sari : Serikat Pekerja Bersatu, Dunia Bergetar
Kunjungan Persahabatan Serikat Pekerja Turki ke Kantor CEMWU
PERINGATAN HARI LISTRIK KE-79, SEBUAH PERENUNGAN HAKIKAT PENGUASAAN NEGARA PADA TENAGA LISTRIK
PC FSP KEP SPSI Kabupaten Karawang adakan TOT
MUSCAB V FSP KEP SPSI Kota Cilegon
Pekerja Muda CEMWU ikut berpatisipasi dalam Energy Sector and Just Transition

Wawancara R. Abdullah

Populer

  • GEKANAS MENOLAK PRIVATISASI dan SWASTANISASI PLN
  • Pengukuhan dan Pelantikan Komite Pengawas (KOWAS) JAMSOS PC FSP KEP SP…
  • Audiensi Koordinator Cabang JKN-KIS dengan DPRD Kabupaten Bekasi Bahas…
  • Mahkamah Konstitusi Putuskan Uji Materi UU Cipta Kerja Kluster Ketenag…
  • Meneguhkan Kedaulatan Energi: Refleksi atas Putusan MK No. 39/PUU-XXI/…
  • KSPSI Kirim 17 Delegasi ke Malaysia untuk Pelatihan Manajemen Organisa…
  • Relawan Posko JKN-KIS Aktifkan BPJS Kesehatan Warga Sumenep untuk Tind…
  • Gabungan Relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI Gelar Diskusi Tiga Bulanan …
  • MK Kembali Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja, Terkait Klaster Ketenagali…
  • Gekanas: Putusan MK UU Cipta Kerja Sub Klaster Ketenagalistrikan bentu…
FOLLOW US
2023 - spkep-spsi.org

Sekretariat

PP FSP KEP SPSI
Ruko Cempaka Mas Blok P/30,
Jalan Letjend Suprapto No. 1 JakPus 10640.
WA : 0858.8526.2958
Telp/Fax.021-4214584
Email :
– pp@spkep-spsi.org
– spkep.spsi@gmail.com

Flag Counter

Konsultan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum
PP FSP KEP SPSI
WA : 0813.4987.3802