KEPTV — Bekasi, 15 Januari 2025 – Setelah melalui tiga kali perundingan yang dinamis pada 17 Desember 2024, 9 Januari,
Tag: OMNIBUS LAW
Perubahan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk Tahun 2025
KEPTV — Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.838-Kesra/2024 yang menetapkan perubahan atas keputusan sebelumnya mengenai Upah
Kenaikan Upah Minimum 2025: Angin Segar bagi Pekerja di Indonesia
Bekasi, KEPTV — Awal tahun 2025 membawa harapan baru bagi para pekerja di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Serikat Pekerja Jawa Barat Ajukan Pengaduan ke Presiden Terkait UMSK 2025
Bandung, KEPTV– Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Jawa Barat secara resmi mengajukan pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) H.
Penundaan Aksi Unjuk Rasa Buruh di Jawa Barat
Bandung, KEPTV — Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Barat mengumumkan penundaan rencana aksi unjuk rasa yang awalnya direncanakan berlangsung selama
KESAKTIAN PASAL 33 AYAT (2) dan (3), MITOS ATAU FAKTA??
KETPV — Pada hari ini, hari Jumat 29 November 2024, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya Badan Negara yang diberi mandat oleh
KETENTUAN KENAIKAN UPAH MINIMUM 2024 YANG DITETAPKAN PRESIDEN BELUM MEMPUNYAI LANDASAN HUKUM
KEPTV — Dalam Pasal 88C dalam Pasal 82 UU No. 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa yang wajib menetapkan upah minimum
KSPSI dan KSPI Gelar Konferensi Pers Sikapi Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja
KEPTV — Jakarta, 4 November 2024, Bertempat di Hotel Tamarin Jakarta, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat
Menanti Mahkamah Konstitusi Keluarga kembali menjadi Mahkamah Konstitusi
Penantian panjang serta harapan mendapatkan keadilan, menjadi tujuan dari seluruh pekerja/buruh Indonesia, khususnya Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas), yang dari
SP KEP SPSI minta penetapan UMR diserahkan ke pemerintah daerah
Kami meminta pemerintah pusat memberikan diskresi kepada gubernur, wali kota, dan bupati untuk menentukan UMR secara tripartit di daerah masing-masing Jakarta