Putusan MK meneguhkan sikap secara konsisten bahwa tenaga listrik merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup
Tag: GEKANAS
GEKANAS MENOLAK PRIVATISASI dan SWASTANISASI PLN
“Putusan MK No. 39/PUU-XXI/2023 Adalah Bentuk Konkret Kedaulatan Energi Dalam Asta Cita Presiden Prabowo” KEPTV — Pada tanggal 29 November
Mahkamah Konstitusi Putuskan RUKN Harus Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional dan Pertimbangan DPR RI
KEPTV — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh
MK Kembali Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja, Terkait Klaster Ketenagalistrikan
KEPTV — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2024 yang kini berkaitan dengan Rencana Umum
KESAKTIAN PASAL 33 AYAT (2) dan (3), MITOS ATAU FAKTA??
KETPV — Pada hari ini, hari Jumat 29 November 2024, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya Badan Negara yang diberi mandat oleh
KETENTUAN KENAIKAN UPAH MINIMUM 2024 YANG DITETAPKAN PRESIDEN BELUM MEMPUNYAI LANDASAN HUKUM
KEPTV — Dalam Pasal 88C dalam Pasal 82 UU No. 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa yang wajib menetapkan upah minimum
Relawan Posko JKN-KIS Aktifkan BPJS Kesehatan Warga Sumenep untuk Tindakan Medis Mendesak
KEPTV — Relawan Posko JKN-KIS kembali menunjukkan dedikasi mereka dalam membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan. Kali ini, tim Posko JKN-KIS
Audiensi Koordinator Cabang JKN-KIS dengan DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Isu Kesehatan
KEPTV — Audiensi antara Koordinator Cabang (Korcab) Bekasi Raya, Koordinator Nasional (KORNAS) JKN-KIS SP KEP SPSI, dan berbagai instansi terkait
Gabungan Relawan Posko JKN-KIS SP KEP SPSI Gelar Diskusi Tiga Bulanan di Bekasi
KEPTV — Gabungan Relawan Posko Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) SP KEP SPSI kembali menggelar agenda rutin diskusi tiga
Mahkamah Konstitusi Putuskan Uji Materi UU Cipta Kerja Kluster Ketenagalistrikan
KEPTV — Pada Jumat pagi, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait uji materi Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagalistrikan dengan nomor