“Putusan MK No. 39/PUU-XXI/2023 Adalah Bentuk Konkret Kedaulatan Energi Dalam Asta Cita Presiden Prabowo” KEPTV — Pada tanggal 29 November
Mahkamah Konstitusi Putuskan RUKN Harus Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional dan Pertimbangan DPR RI
KEPTV — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh
MK Kembali Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja, Terkait Klaster Ketenagalistrikan
KEPTV — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2024 yang kini berkaitan dengan Rencana Umum
Mahkamah Konstitusi Putuskan Uji Materi UU Cipta Kerja Kluster Ketenagalistrikan
KEPTV — Pada Jumat pagi, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait uji materi Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagalistrikan dengan nomor
Menanti Mahkamah Konstitusi Keluarga kembali menjadi Mahkamah Konstitusi
Penantian panjang serta harapan mendapatkan keadilan, menjadi tujuan dari seluruh pekerja/buruh Indonesia, khususnya Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas), yang dari
Pentingnya Serikat Pekerja dalam Keseimbangan Hubungan Industrial
CEMWU, JAKARTA — Dalam kurun waktu 2005 – 2023, jumlah serikat pekerja di Indonesia menurun drastis dari 1,8 juta menjadi
UNBUNDLING MERUPAKAN BENTUK PRIVATISASI YANG AKAN MENGHILANGKAN KONTROL NEGARA DALAM KEDAULATAN ENERGI (LISTRIK)
SIARAN PERS GEKANAS, SENIN, 15 JANUARI 2024 UNBUNDLING MERUPAKAN BENTUK PRIVATISASI YANG AKAN MENGHILANGKAN KONTROL NEGARA DALAM KEDAULATAN ENERGI (LISTRIK)
Sidang Uji UU Cipta Kerja Kembali Ditunda, DPR dan Ahli Batal Hadir
CEMWU, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang atas uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
CEMWU BERSAMA ALIANSI GEKANAS GALANG KONSOLIDASI AKBAR
CEMWU BERSAMA ALIANSI GEKANAS GALANG KONSOLIDASI AKBAR MENJELANG JR BAGIAN KETENAGALISTRIKAN UU CIPTA KERJA CEMWU, Jakarta — Rabu, 9 November
Pengujian Materiil UU Cipta Kerja
CEMWU, Jakarta — Dalam rangka Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan